Soroti RUU Perampasan Aset, Mahasiswa Majene Kepung DPRD

MAJENE, Sulbarupdate.id — Solidaritas Perjuangan Mahasiswa Majene menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kabupaten Majene, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, Sabtu (29/8/2026).

Aksi tersebut diikuti sejumlah organisasi dan kelompok mahasiswa, di antaranya PERMAHI, LMND, BEM FMIPA, BEM FAPERTAHUT, GMKI Majene, BEM Universitas, serta SEMUT.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan yang mencakup persoalan nasional dan isu-isu lokal yang dinilai berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Jenderal Lapangan aksi, Gilang, menyampaikan bahwa gerakan mahasiswa tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi sekaligus kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai perlu dievaluasi.

Untuk isu nasional, massa aksi membawa beberapa tuntutan utama. Salah satunya terkait regulasi RUU Perampasan Aset.

Selain itu, mahasiswa meminta adanya evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Mereka juga menyerukan agar TNI kembali ke barak serta mendorong penguatan supremasi sipil.

Mahasiswa menilai penguatan supremasi sipil merupakan bagian penting dalam menjaga demokrasi dan memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai prinsip negara hukum.

Tidak hanya membawa isu nasional, massa aksi juga menyuarakan berbagai persoalan lokal di Sulawesi Barat.

Mahasiswa mendesak pemerintah untuk menghentikan perampasan ruang hidup masyarakat Sulawesi Barat serta segera menyelesaikan konflik agraria yang masih terjadi di wilayah tersebut.

Mereka juga secara khusus menyerukan penghentian aktivitas atau rencana tambang di Pamboang serta menolak wacana tambang logam tanah jarang di Tapalang.

Isu lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam menjadi salah satu perhatian utama dalam aksi tersebut. Mahasiswa meminta pemerintah lebih mengedepankan kepentingan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan dalam setiap kebijakan pembangunan.

Di sektor pendidikan, mahasiswa mendorong pemerintah untuk mewujudkan pendidikan gratis serta menyediakan beasiswa daerah bagi masyarakat dari golongan miskin.

Mereka juga menuntut pemerintah untuk segera menyelesaikan persoalan SLB Lutang, yang dinilai membutuhkan perhatian serius agar hak masyarakat terhadap pendidikan dapat terpenuhi.

Selain itu, mahasiswa turut membawa isu anak tidak sekolah (ATS) dan anak putus sekolah (APS). Mereka meminta persoalan tersebut dituntaskan secara konkret melalui kebijakan yang mampu memastikan anak-anak di Sulawesi Barat tetap mendapatkan akses pendidikan.

Persoalan sosial lainnya juga menjadi bagian dari tuntutan massa aksi. Mahasiswa meminta adanya penertiban pedagang kaki lima (PKL) yang dilakukan secara tertib dan tetap memperhatikan kepentingan serta keberlangsungan hidup para pedagang.

Dalam isu perlindungan masyarakat, mahasiswa menuntut adanya perlindungan terhadap korban kasus KS serta mendorong pemerintah menyediakan ruang aman bagi perempuan.

Mereka juga menyerukan agar aparat penegak hukum diperkuat, terutama dalam memberikan perlindungan dan memastikan masyarakat memperoleh keadilan.

Melalui aksi tersebut, Solidaritas Perjuangan Mahasiswa Majene meminta pemerintah dan DPRD Kabupaten Majene maupun pemerintah daerah di Sulawesi Barat agar tidak mengabaikan berbagai persoalan yang disuarakan masyarakat.

Mahasiswa menegaskan bahwa sejumlah isu tersebut membutuhkan langkah nyata, bukan sekadar respons administratif atau janji penyelesaian.

Aksi di depan Kantor DPRD Majene itu menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan kritik sekaligus mendesak pemerintah agar lebih responsif terhadap persoalan sosial, pendidikan, lingkungan, agraria, hingga penegakan hukum yang berkembang di Sulawesi Barat.

Jenderal Lapangan aksi, Gilang, menjadi salah satu pihak yang mengawal penyampaian tuntutan mahasiswa dalam aksi tersebut.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Majene, Nafirman, mengatakan pihaknya tetap menerima aspirasi mahasiswa meskipun aksi tersebut berlangsung pada hari libur kerja.

“Walaupun hari libur kerja, kami menerima adik-adik mahasiswa dengan baik. Apa yang menjadi aspirasi dan tuntutan mereka tentu akan kami dengarkan dan kami tampung,” kata Nafirman.

Menurutnya, penyampaian aspirasi melalui aksi demonstrasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Karena itu, pihaknya mengapresiasi mahasiswa yang datang menyampaikan berbagai persoalan yang dinilai menyangkut kepentingan masyarakat.

Nafirman mengatakan, sejumlah tuntutan yang disampaikan mahasiswa tidak hanya berkaitan dengan persoalan nasional, tetapi juga menyentuh berbagai persoalan di daerah, khususnya terkait pendidikan, lingkungan, agraria, sosial, serta perlindungan masyarakat.

“Kami tentu akan melihat dan mencermati satu per satu apa yang menjadi tuntutan mahasiswa. Aspirasi ini akan kami sampaikan dan koordinasikan sesuai kewenangan DPRD maupun pemerintah daerah,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa DPRD Majene terbuka terhadap kritik dan masukan dari mahasiswa maupun masyarakat. Menurutnya, kritik merupakan bagian penting untuk mendorong pemerintah dan lembaga legislatif agar lebih responsif terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Jangan sampai aspirasi ini berhenti hanya di sini. Kami berharap ada tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing, sehingga persoalan yang disampaikan mahasiswa dapat dicarikan jalan keluarnya,” katanya.

Nafirman berharap mahasiswa tetap mengawal berbagai persoalan tersebut secara kritis dan konstruktif. Ia juga mengajak seluruh pihak mengedepankan komunikasi dan dialog dalam mencari solusi atas persoalan yang terjadi di Majene maupun Sulawesi Barat.(*)