PUPR Majene Tekankan Skala Prioritas Infrastruktur dalam KUPA 2026
- account_circle Juita
- calendar_month Kam, 27 Agu 2026
- visibility 150
- comment 0 komentar
MAJENE, Sulbarupdate.id — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene menggelar rapat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Tahun Anggaran 2026, khusus Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bidang pendapatan, Rabu (26/8/2026).
Rapat tersebut berlangsung di ruang rapat Kantor DPRD Majene dan dipimpin langsung Ketua DPRD Majene, Idwar. Pembahasan menjadi bagian penting dalam proses penyusunan arah kebijakan anggaran daerah, khususnya untuk melihat capaian pendapatan daerah hingga Agustus 2026 sekaligus proyeksi pendapatan ke depan.
Dalam rapat tersebut hadir Ketua DPRD Majene Idwar, Wakil Ketua DPRD Majene Abd Wahab, sejumlah anggota DPRD di antaranya Jasman, Rismawati, Hakim, Muhammad Alwi, Syarifudin, Basri Ibrahim, dan Muh. Yahya Nur.
Turut hadir perwakilan Kaban Keuangan, Direktur RSUD Majene Rusdi Hamid, Kabid Alkal PUPR Majene Andi Alla, serta jajaran seluruh OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Majene.
Ketua DPRD Majene Idwar dalam memimpin pembahasan menekankan pentingnya setiap OPD menyampaikan kondisi riil pelaksanaan program dan capaian pendapatan secara terbuka dan terukur. Hal tersebut diperlukan agar pembahasan KUPA tidak hanya berorientasi pada angka, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta kemampuan keuangan daerah.
Sementara itu, Kabid Alkal PUPR Majene, Andi Alla, dalam penyampaiannya menjelaskan bahwa sektor PUPR memiliki sejumlah kebutuhan yang harus menjadi perhatian dalam penyusunan anggaran, terutama berkaitan dengan dukungan terhadap pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur daerah.
Menurut Andi Alla, perencanaan anggaran harus disesuaikan dengan skala prioritas serta kemampuan keuangan daerah. Program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, khususnya infrastruktur dasar, perlu mendapatkan perhatian agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif.
“Kami dari PUPR tentu akan menyampaikan kebutuhan berdasarkan skala prioritas. Kami melihat kondisi di lapangan dan menyesuaikannya dengan kemampuan anggaran daerah, sehingga program yang benar-benar mendesak dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dapat diutamakan,” ujar Andi Alla.
Ia menambahkan, pembahasan bersama DPRD menjadi momentum untuk menyelaraskan kebutuhan teknis di lapangan dengan arah kebijakan pemerintah daerah. Dengan demikian, program yang nantinya masuk dalam KUPA dapat memiliki dasar perencanaan yang jelas serta realistis untuk dilaksanakan.
“Harapannya, apa yang menjadi kebutuhan di lapangan bisa terakomodasi secara bertahap. Tentunya tidak semua kebutuhan dapat dilaksanakan sekaligus, sehingga kami tetap mengedepankan prioritas, urgensi dan manfaat bagi masyarakat,” jelasnya.
Rapat pembahasan KUA-PPAS tersebut berlangsung dengan mendengarkan penjelasan dari masing-masing OPD mengenai kondisi program, kebutuhan anggaran, serta proyeksi pendapatan dan belanja.
Pembahasan ini diharapkan menghasilkan rancangan kebijakan anggaran yang lebih terarah, realistis dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan Kabupaten Majene.
DPRD Majene bersama pemerintah daerah juga terus mendorong agar setiap OPD mampu mengoptimalkan potensi pendapatan serta meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, sehingga ruang fiskal daerah dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan yang berkelanjutan.(*)
- Penulis: Juita
- Editor: Ancha
