Pemkab Mamuju Tengah Serahkan LKPJ 2025 ke DPRD, Akui Kinerja Belum Optimal
- account_circle Ruli Syamsil
- calendar_month Rab, 1 Apr 2026
- visibility 279
- comment 0 komentar
MAMUJU-TENGAH, Sulbarupdate.id – Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) resmi menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD Mateng.
Penyerahan dokumen penting tersebut berlangsung dalam Sidang Paripurna di Gedung DPRD Mateng, Senin (30/4/2026).
Bupati Mamuju Tengah, Arsal Aras, menyerahkan langsung dokumen tersebut sebagai bentuk transparansi dan evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah selama satu tahun terakhir.
Arsal Aras secara terbuka mengakui bahwa capaian pemerintah daerah sepanjang tahun 2025 masih memerlukan banyak perbaikan.
Ia menyebutkan bahwa aspirasi dan harapan masyarakat belum sepenuhnya mampu dijawab secara maksimal oleh jajarannya.
”LKPJ ini merupakan gambaran capaian kita, namun kami menyadari masih banyak kekurangan. Masih banyak harapan masyarakat yang belum terjawab sepenuhnya,” ujar Arsal saat dikonfirmasi pada Rabu (1/4/2026).
Arsal menegaskan bahwa penyampaian LKPJ bukan sekadar formalitas administratif sesuai amanat PP Nomor 13 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2019, melainkan sebuah bentuk pertanggungjawaban moral kepada rakyat.
Salah satu poin krusial yang disoroti Arsal dalam sidang tersebut adalah efisiensi birokrasi. Ia mengungkapkan rencana melakukan reformasi kelembagaan melalui pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) karena menilai struktur organisasi perangkat daerah (OPD) saat ini terlalu besar atau “gemuk”.
”Struktur kita masih terlalu gemuk. Dampaknya terasa pada pelayanan publik yang berbelit, kewenangan tumpang tindih, dan proses kerja yang lambat,” jelasnya.
Selain masalah struktur, Arsal juga membeberkan kendala anggaran yang dialami sejumlah OPD. Menurutnya, keterbatasan alokasi dana membuat beberapa instansi tidak mampu menjalankan tugas dan fungsi (tupoksi) secara optimal.
Menutup penyampaiannya, Arsal minta DPRD Mateng untuk memberikan kritik dan masukan yang konstruktif atas LKPJ tersebut.
Ia berharap fungsi pengawasan DPRD dapat membantu pemerintah daerah lebih fokus pada kepentingan masyarakat luas.
”Kami mengharapkan rekomendasi dari DPRD agar ke depan kinerja pemerintah bisa lebih fokus dan setiap rupiah anggaran yang digunakan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” pungkasnya.(*)
- Penulis: Ruli Syamsil
- Editor: Ancha
