Aksi Jilid II PMII Unsulbar, Desak Bupati Majene Copot Plt Direktur PDAM 

MAJENE, Sulbarupdate.id — Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) kembali menggelar aksi unjuk rasa jilid II di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, Jumat (21/8/2026).

Dalam aksi tersebut, massa mahasiswa mendesak Bupati Majene segera mengevaluasi sekaligus mencopot Pelaksana Tugas (Plt) Direktur PDAM Tirta Majene.

Aksi tersebut menjadi bentuk lanjutan dari sikap kritis mahasiswa terhadap pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Majene. 

PMII Komisariat Unsulbar menilai persoalan yang terjadi di tubuh perusahaan daerah tersebut perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah, khususnya Bupati Majene selaku pemegang kewenangan pemerintahan daerah.

Koordinator lapangan aksi, Andi Ikram, menyampaikan bahwa tuntutan mahasiswa tidak hanya berkaitan dengan pergantian Plt Direktur PDAM Tirta Majene. 

PMII juga mendesak Pemerintah Kabupaten Majene melakukan audit secara menyeluruh terhadap pengelolaan PDAM.

Menurutnya, audit diperlukan untuk memastikan tata kelola perusahaan daerah berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Selain pencopotan, PMII Komisariat Unsulbar juga meminta Bupati Majene untuk mengaudit PDAM Tirta Majene,” kata Andi Ikram dalam aksi tersebut.

Namun, mahasiswa mempertanyakan mekanisme audit apabila pihak yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan justru berada dalam posisi yang juga menjadi sorotan massa aksi.

PMII menyoroti fakta bahwa Plt Direktur PDAM Tirta Majene disebut merupakan Kepala Inspektorat Kabupaten Majene. 

Kondisi tersebut dinilai mahasiswa berpotensi menimbulkan persoalan dari sisi independensi apabila proses pemeriksaan atau audit terhadap PDAM melibatkan pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek yang diperiksa.

“Miris jika yang mengaudit dirinya sendiri,” tegas Andi.

Mahasiswa meminta Bupati Majene tidak mengabaikan tuntutan tersebut dan segera menghadirkan mekanisme pemeriksaan yang independen serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Dalam orasinya, massa aksi juga mempertanyakan kondisi dan tata kelola PDAM Tirta Majene. Mahasiswa meminta pemerintah daerah membuka informasi mengenai bagaimana perusahaan daerah tersebut dikelola, termasuk kebijakan yang diambil selama masa kepemimpinan Plt Direktur.

“Ada apa dengan PDAM Tirta Majene?” menjadi salah satu pertanyaan yang disampaikan massa dalam aksi tersebut.

PMII menilai pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat agar berbagai pertanyaan yang berkembang tidak menjadi spekulasi di tengah publik.

Bagi mahasiswa, PDAM memiliki posisi strategis karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, yakni pelayanan air bersih. 

Karena itu, pengelolaan perusahaan daerah tersebut dinilai harus mengedepankan profesionalitas, transparansi, dan kepentingan masyarakat.

Mahasiswa juga meminta agar setiap persoalan yang muncul di tubuh PDAM tidak hanya diselesaikan secara internal, tetapi dibuka kepada publik sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan aturan mengenai informasi yang dikecualikan.

Dalam aksi jilid II ini, PMII Komisariat Unsulbar secara tegas meminta Bupati Majene mengambil langkah konkret terhadap tuntutan mereka.

Mahasiswa menginginkan adanya evaluasi terhadap posisi Plt Direktur PDAM Tirta Majene serta audit menyeluruh yang dilakukan oleh pihak yang independen dan tidak memiliki konflik kepentingan.

Mereka menilai langkah tersebut penting untuk memastikan seluruh proses pemeriksaan terhadap PDAM berjalan objektif dan hasilnya dapat dipercaya oleh masyarakat.

“Bupati harus hadir menjawab keresahan masyarakat dan mahasiswa. Jangan sampai persoalan ini dibiarkan berlarut-larut,” seru massa aksi dalam orasinya.

PMII juga menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial mahasiswa terhadap jalannya pemerintahan daerah. Mereka menyatakan akan terus mengawal persoalan PDAM Tirta Majene hingga terdapat kejelasan dan tindak lanjut dari pemerintah daerah.

Dalam jalannya aksi, terdapat pula pernyataan keras yang disampaikan salah seorang mahasiswa saat berorasi. Pernyataan tersebut ditujukan kepada sosok yang disebut sebagai “Pak Kasman”.

“Andai saya Tuhan, yang pertama yang cabut nyawanya Pak Kasman,” ucap salah satu mahasiswa dalam orasinya.

Pernyataan tersebut merupakan bagian dari situasi emosional dalam penyampaian aspirasi di lapangan. 

Meski demikian, substansi aksi tetap berkaitan dengan tuntutan mahasiswa terhadap pengelolaan PDAM Tirta Majene dan permintaan evaluasi terhadap pejabat yang saat ini menjabat sebagai Plt Direktur.

Pernyataan tersebut juga perlu dilihat sebagai bagian dari dinamika aksi dan tidak serta-merta mewakili sikap institusi PMII secara keseluruhan, kecuali terdapat pernyataan resmi organisasi mengenai hal tersebut.

PMII Komisariat Unsulbar pada prinsipnya mendorong agar polemik mengenai PDAM Tirta Majene diselesaikan melalui mekanisme yang transparan dan dapat diuji secara objektif.

Audit yang independen diharapkan dapat menjawab berbagai pertanyaan mengenai tata kelola, kebijakan, serta kondisi perusahaan daerah tersebut. 

Jika ditemukan adanya pelanggaran, mahasiswa meminta pemerintah mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebaliknya, apabila hasil pemeriksaan tidak menemukan pelanggaran, pemerintah juga dinilai perlu menyampaikan hasilnya secara terbuka sehingga tidak menimbulkan prasangka di tengah masyarakat.

Dengan demikian, tuntutan mahasiswa tidak berhenti pada pergantian pejabat, tetapi juga menyangkut bagaimana Pemerintah Kabupaten Majene memastikan perusahaan daerah dapat dikelola secara profesional dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari Bupati Majene maupun pihak manajemen PDAM Tirta Majene terkait seluruh tuntutan yang disampaikan PMII Komisariat Unsulbar dalam aksi jilid II tersebut.

PMII Komisariat Unsulbar menyatakan akan terus mengawal persoalan ini dan meminta Pemerintah Kabupaten Majene segera memberikan respons terhadap tuntutan mahasiswa.(*)