Hari Jadi Sulbar ke-22, KAMRI Serukan “Sulbar Darurat Koruptor”
- account_circle Juita
- calendar_month 16 jam yang lalu
- visibility 111
- comment 0 komentar
MAJENE, Sulbarupdate.id — Peringatan Hari Jadi ke-22 Provinsi Sulawesi Barat diwarnai aksi dan pernyataan sikap Komite Aktivis Mahasiswa Rakyat Indonesia (KAMRI) Sulbar.
Dalam momentum tersebut, KAMRI mengangkat isu pemberantasan korupsi, transparansi pengelolaan anggaran serta persoalan pembangunan dan pelayanan publik di Sulawesi Barat.
Ketua KAMRI Sulbar, Muh. Firzam, mengatakan peringatan hari jadi provinsi seharusnya tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga momentum untuk mengevaluasi perjalanan pembangunan selama 22 tahun.
“22 tahun Sulbar berdiri, apa yang rakyat dapat? Jalan tani masih berlumpur di pelosok desa, sekolah masih membutuhkan perhatian, persoalan listrik masih dirasakan masyarakat, nelayan masih menghadapi tekanan ekonomi, dan petani sawit menghadapi persoalan harga. Sementara APBD kita mencapai triliunan rupiah setiap tahun,” ujar Firzam dalam pernyataannya, Selasa (22/9/2026).
Menurut KAMRI, kondisi tersebut perlu diikuti dengan keterbukaan dan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran daerah. Mereka meminta pemerintah dan aparat penegak hukum memperkuat pengawasan terhadap penggunaan keuangan publik.
KAMRI juga menyoroti sejumlah sektor, di antaranya proyek infrastruktur, pengelolaan dana desa, program beasiswa serta penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak bencana.
Organisasi tersebut menyebut terdapat dugaan penyalahgunaan anggaran di sejumlah sektor. Namun, dugaan tersebut merupakan klaim KAMRI dan belum dapat dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi sebelum melalui proses pemeriksaan dan pembuktian oleh lembaga yang berwenang.
Selain persoalan anggaran, KAMRI menyoroti penegakan hukum. Mereka meminta aparat penegak hukum bekerja secara transparan dan menangani setiap laporan dugaan korupsi berdasarkan bukti serta ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam pernyataan sikapnya, KAMRI menyampaikan tiga tuntutan.
Pertama, meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap setiap dugaan tindak pidana korupsi di Sulawesi Barat berdasarkan bukti dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kedua, mendorong penguatan audit dan pengawasan terhadap APBD Sulawesi Barat. KAMRI meminta lembaga yang memiliki kewenangan, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta aparat penegak hukum, memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah.
KAMRI juga mendorong agar informasi mengenai penggunaan anggaran dan hasil pemeriksaan dapat diakses masyarakat sesuai ketentuan keterbukaan informasi dan peraturan perundang-undangan.
Ketiga, KAMRI menyatakan akan melakukan apa yang mereka sebut sebagai “pemberontakan moral” terhadap korupsi melalui konsolidasi mahasiswa dan masyarakat serta penyampaian pendapat secara terbuka dan sesuai koridor hukum.
“Kami tidak akan merayakan hari jadi ini dengan diam. Jika pemerintah merayakan dengan tumpeng, kami merayakan dengan aksi. Jika mereka sibuk seremoni, kami sibuk konsolidasi massa. Sulbar tidak hanya membutuhkan spanduk ucapan selamat ulang tahun, tetapi juga keadilan dan pemerintahan yang bersih,” tegas Firzam.
KAMRI menyatakan berencana menggelar aksi di sejumlah institusi pemerintahan dan penegak hukum di Sulawesi Barat, termasuk Kantor Gubernur Sulbar, DPRD Sulbar, dan Kejaksaan Tinggi Sulbar.
Menurut KAMRI, rencana aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi untuk mendorong transparansi pengelolaan anggaran serta perhatian lebih serius terhadap pemberantasan korupsi.
KAMRI juga menyatakan akan terus mengawal pengelolaan keuangan daerah dan perkembangan penanganan setiap dugaan korupsi yang dilaporkan kepada aparat berwenang.
Sementara itu, berbagai tudingan terkait dugaan penyalahgunaan anggaran perlu dibuktikan melalui proses pemeriksaan dan penegakan hukum. Pemerintah daerah maupun pihak lain yang disebut dalam pernyataan tersebut memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan tanggapan.
Bagi KAMRI, momentum Hari Jadi ke-22 Sulawesi Barat menjadi ruang untuk menyampaikan kritik sekaligus mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan bebas dari praktik korupsi.(*)
- Penulis: Juita
- Editor: Ancha
