HUT Sulbar ke-22, DPRD Mamasa Tagih Janji Peningkatan Jalan Keppe-Matangga ke Pemprov
- account_circle Hamsah
- calendar_month 7 jam yang lalu
- visibility 166
- comment 0 komentar
Anggota DPRD Kabupaten Mamasa, Muhammad Sapri Malik. Dok. Istimewa
MAMASA, Sulbarupdate.id — Momentum hari jadi Provinsi Sulawesi Barat ke-22 tahun, peningkatan ruas jalan Keppe-Matangga kembali dipertanyakan DPRD Mamasa.
Anggota DPRD Kabupaten Mamasa, Muhammad Sapri Malik, meminta Pemprov Sulbar memberikan kejelasan terkait rencana pekerjaan jalan yang menghubungkan Kabupaten Mamasa dan Polewali Mandar (Polman) tersebut.
Sapri mempertanyakan realisasi anggaran peningkatan ruas Keppe-Matangga yang disebut telah dialokasikan dalam APBD Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2026.
Menurutnya, jika anggaran tersebut benar telah masuk dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat, maka masyarakat perlu memperoleh penjelasan mengenai tahapan dan progres pelaksanaannya.
“Jika benar anggaran tersebut masuk dalam belanja APBD Provinsi Sulbar TA 2026 dan sudah termuat dalam DPA Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat, lalu sampai hari ini belum ada tanda-tanda pelaksanaan pekerjaan, sementara sudah memasuki penghujung tahun 2026,” kata Sapri, Senin (22/9/2026).
Sapri menyebut nilai anggaran yang dikaitkan dengan peningkatan ruas Keppe-Matangga mencapai Rp10.244.920.000.
Ia meminta pemerintah provinsi menjelaskan secara terbuka status anggaran tersebut, termasuk apakah pekerjaan telah masuk tahap pelaksanaan, proses pengadaan, atau masih berada pada tahapan administrasi.
“Kami meminta penjelasan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat agar masyarakat Sangkayu Salu Mehalaan dan Matangnga serta masyarakat Kabupaten Mamasa pada umumnya mendapatkan informasi yang valid, sehingga tidak menanti sesuatu yang belum pasti,” ujarnya.
Sapri menilai ruas Keppe-Matangnga memiliki arti penting bagi masyarakat karena menjadi salah satu akses penghubung antarwilayah.
Kondisi jalan yang mengalami kerusakan, menurut dia, berdampak terhadap aktivitas warga, terutama mobilitas, distribusi hasil pertanian serta akses menuju fasilitas pendidikan dan kesehatan.
“Harapan kami, anggaran tersebut benar-benar ada dan segera direalisasikan agar akses masyarakat tidak semakin sulit. Ini yang ditunggu-tunggu masyarakat,” katanya.
Hingga berita ini terbit, laman ini masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak terkait.(**)
- Penulis: Hamsah
- Editor: Tim Redaksi
