Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Majene » RS Pratama Salutambung Dipertanyakan, PMII Sulbar Desak Pemkab Buka Data Operasional dan Anggaran

RS Pratama Salutambung Dipertanyakan, PMII Sulbar Desak Pemkab Buka Data Operasional dan Anggaran

  • account_circle Juita
  • calendar_month Jum, 18 Sep 2026
  • visibility 426
  • comment 0 komentar

MAJENE, Sulbarupdate.id — Kondisi dan pengelolaan Rumah Sakit Pratama Salutambung, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat kembali menjadi perhatian publik. Ketua Bidang Kaderisasi PKC PMII Sulawesi Barat, Aldi Rahmat, menyampaikan sikap organisasi untuk mendorong keterbukaan informasi, akuntabilitas anggaran, serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Pratama Salutambung.

Menurut Aldi Rahmat, keberadaan fasilitas kesehatan tersebut memiliki posisi penting bagi masyarakat, khususnya dalam memberikan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah yang membutuhkan pelayanan medis yang mudah dijangkau.

“Perhatian kami bukan semata-mata terhadap keberadaan rumah sakit, tetapi juga bagaimana rumah sakit tersebut dikelola, bagaimana pelayanan diberikan kepada masyarakat, serta bagaimana anggaran publik yang melekat di dalamnya dipertanggungjawabkan,” ujar Aldi Rahmat.

Berdasarkan data profil rumah sakit pada sistem Kementerian Kesehatan, RS Pratama Salutambung tercatat sebagai Rumah Sakit Umum Kelas D Pratama milik Pemerintah Kabupaten. Fasilitas tersebut tercatat memiliki 28 tempat tidur kelas III dan sejumlah pelayanan, antara lain pelayanan medik dasar/umum, KIA/KB, penyakit dalam, kesehatan anak, bedah, dan pelayanan farmasi.

Meski demikian, PMII Sulawesi Barat meminta adanya penjelasan resmi mengenai kondisi operasional rumah sakit saat ini. Data administratif dalam sistem Kementerian Kesehatan tidak serta-merta menjawab bagaimana kondisi pelayanan dan aktivitas operasional rumah sakit di lapangan. Karena itu, PMII meminta pemerintah daerah memberikan informasi yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Aldi Rahmat menyampaikan sedikitnya empat poin yang menjadi perhatian PKC PMII Sulawesi Barat.

Pertama, status operasional rumah sakit. PMII meminta pemerintah daerah memberikan klarifikasi mengenai status operasional RS Pratama Salutambung saat ini. Klarifikasi tersebut dinilai penting untuk memastikan masyarakat memperoleh kepastian mengenai keberadaan dan fungsi fasilitas kesehatan tersebut.

Kedua, kesesuaian fasilitas dengan standar pelayanan kesehatan. PMII mempertanyakan kondisi sarana dan prasarana rumah sakit serta kesesuaiannya dengan ketentuan dan standar pelayanan kesehatan yang berlaku. Hal tersebut mencakup ketersediaan fasilitas, tenaga kesehatan, pelayanan medis, serta aspek pendukung lainnya.

“Jangan sampai fasilitas kesehatan dibangun dengan anggaran publik, tetapi kemudian masyarakat tidak mendapatkan pelayanan yang semestinya. Karena itu, standar pelayanan dan kondisi fasilitas harus dijelaskan secara terbuka,” kata Aldi.

Ketiga, transparansi pengelolaan anggaran. PMII juga meminta pemerintah daerah menjelaskan perencanaan, penganggaran, realisasi, serta penggunaan anggaran yang berkaitan dengan RS Pratama Salutambung.

Menurut PMII, keterbukaan informasi mengenai anggaran diperlukan untuk memastikan penggunaan keuangan publik dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keempat, audit dan pengawasan. PMII Sulawesi Barat mendorong dilakukannya pengawasan dan, apabila terdapat dasar yang memadai, pemeriksaan atau audit oleh lembaga yang berwenang terhadap aspek pengelolaan rumah sakit dan keuangannya.

Dorongan tersebut, menurut PMII, merupakan bagian dari upaya mendorong prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Aldi menegaskan, tuntutan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh penjelasan dan memastikan pelayanan publik di bidang kesehatan berjalan sebagaimana mestinya.

“Ini adalah bentuk perhatian dan kontrol sosial. Kami meminta pemerintah memberikan jawaban secara terbuka, bukan membiarkan pertanyaan masyarakat tanpa kejelasan,” tegasnya.

PMII juga meminta agar informasi mengenai kondisi RS Pratama Salutambung disampaikan berdasarkan data yang dapat diverifikasi, sehingga tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

Secara kelembagaan, RS Pratama Salutambung memang tercatat dalam sistem informasi Kementerian Kesehatan sebagai rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten. Peraturan Bupati Majene Nomor 39 Tahun 2022 juga mengatur pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Rumah Sakit Umum Kelas D Pratama Salutambung pada Dinas Kesehatan.

Karena itu, PMII menilai pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai kondisi aktual rumah sakit, termasuk pelayanan, fasilitas, sumber daya manusia, serta penggunaan anggaran.

Dalam penyampaian tuntutannya, PMII merujuk pada sejumlah ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara, pemerintahan daerah, pelayanan kesehatan, dan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat.

Namun, untuk konteks pemberitaan saat ini, dasar hukum mengenai penyelenggaraan rumah sakit perlu menggunakan regulasi yang masih berlaku. UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit telah dicabut oleh UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. UU 17/2023 mengatur antara lain fasilitas pelayanan kesehatan, pendanaan kesehatan, tanggung jawab pemerintah, pembinaan dan pengawasan, serta partisipasi masyarakat.

Dengan demikian, tuntutan terkait standar pelayanan dan penyelenggaraan rumah sakit sebaiknya dirujukkan pada UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan beserta peraturan pelaksanaannya yang berlaku, selain ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara dan pemerintahan daerah.

PMII Sulawesi Barat menyatakan bahwa apabila tuntutan dan permintaan klarifikasi tersebut tidak mendapatkan tanggapan, pihaknya akan mempertimbangkan aksi demonstrasi sebagai bentuk penyampaian aspirasi.

Rencana tersebut dikaitkan dengan hak masyarakat untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat. Namun, pelaksanaan aksi tetap harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 256 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang apabila mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara.

Karena itu, apabila aksi benar-benar dilaksanakan, penyelenggara perlu memastikan seluruh prosedur dan ketentuan hukum terkait penyampaian pendapat di muka umum dipenuhi.

Menunggu Jawaban Pemerintah

Hingga berita ini disusun, poin-poin yang disampaikan PMII tersebut pada dasarnya merupakan permintaan klarifikasi dan pengawasan terhadap pengelolaan fasilitas pelayanan kesehatan. Pertanyaan mengenai kondisi operasional, pemenuhan standar fasilitas, penggunaan anggaran, serta kebutuhan audit perlu dijawab berdasarkan data dan dokumen resmi dari pemerintah daerah atau pihak pengelola rumah sakit.

Publik kini menunggu penjelasan pemerintah mengenai kondisi aktual RS Pratama Salutambung, termasuk bagaimana pelayanan kepada masyarakat berjalan, bagaimana fasilitas dikelola, serta bagaimana anggaran yang bersumber dari keuangan publik digunakan dan dipertanggungjawabkan.

Bagi PMII Sulawesi Barat, keterbukaan informasi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan fasilitas kesehatan milik pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan dikelola dengan prinsip transparansi serta akuntabilitas.(*)

  • Penulis: Juita
  • Editor: Hamsah

Rekomendasi Untuk Anda

  • Gubernur Sulbar Tegaskan Sawit Jadi Komoditas Strategis, Penegakan Regulasi Perkebunan Diperketat

    Gubernur Sulbar Tegaskan Sawit Jadi Komoditas Strategis, Penegakan Regulasi Perkebunan Diperketat

    • 0Komentar

    Pasangkayu, Sulbarupdate.id — Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menegaskan bahwa sektor perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu potensi strategis Indonesia, baik dari sisi ekonomi nasional maupun dalam dinamika politik komoditas global. Hal tersebut disampaikan Gubernur Suhardi Duka saat menghadiri kegiatan buka puasa bersama Pemerintah Kabupaten Pasangkayu di Rumah Jabatan Bupati Pasangkayu, Minggu, 22 Februari 2026. […]

  • Reporter Tribun Sulbar di Pasangkayu Dipukul Suami Guru di Sekolah, Pelaku Tantang Lapor Polisi

    Reporter Tribun Sulbar di Pasangkayu Dipukul Suami Guru di Sekolah, Pelaku Tantang Lapor Polisi

    • 0Komentar

    PASANGKAYU, Sulbarupdate.id – Reporter Tribun Sulbar, Taufan, mengaku dipukul seorang pria bernama Umar saat menghadiri undangan klarifikasi terkait pemberitaan di SMA Negeri 1 Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, Jumat (18/9/2026) pagi. Dikonfirmasi Sulbarupdate.id, Taufan membenarkan kejadian tersebut. “Iya, saya yang dipukul, Kak. Itu suaminya ibu guru yang viral itu. Saya juga tidak tahu, tiba-tiba naik […]

  • Merajut Silaturahmi dalam Balutan Tradisi, Kala Pemkab Mamasa Menyapa Pemuda Mappurondo

    Merajut Silaturahmi dalam Balutan Tradisi, Kala Pemkab Mamasa Menyapa Pemuda Mappurondo

    • 0Komentar

    MAMASA, Sulbarupdate.id – Aroma kemenyan dan semangat persaudaraan menyatu dalam sebuah ritual tahunan yang sakral di Dusun Saludadeko, Desa Malatiro, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa, Senin (27/4/2026). Keheningan wilayah Pitu Ulunna Salu (PUS) pecah oleh antusiasme ratusan pemuda penghayat kepercayaan. Mereka berkumpul bukan sekadar untuk seremoni, melainkan untuk meneguhkan eksistensi identitas dalam bingkai keberagaman. Kegiatan bertajuk […]

  • Polisi Pastikan Isu Penculikan Anak di Tabang Mamasa Adalah Kesalahpahaman

    Polisi Pastikan Isu Penculikan Anak di Tabang Mamasa Adalah Kesalahpahaman

    • 0Komentar

    ​MAMASA, Sulbarupdate.id – Kepolisian Resor (Polres) Mamasa memastikan bahwa kabar mengenai dugaan penculikan anak di Kecamatan Tabang yang sempat viral di media sosial adalah murni kesalahpahaman. Hal ini disampaikan langsung dalam konferensi pers yang digelar di Mapolres Mamasa, Rabu (13/5/2026). ​Kasat Reskrim Polres Mamasa, IPTU Drones Ma’dika, menjelaskan bahwa isu yang meresahkan warga tersebut bermula […]

  • Momentum HUT ke-87, RSBM Gelar Aksi Donor Darah di Mamasa

    Momentum HUT ke-87, RSBM Gelar Aksi Donor Darah di Mamasa

    • 0Komentar

    MAMASA, Sulbarupdate.id – Rumah Sakit Banua Mamase (RSBM) bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Polewali Mandar gelar aksi donor darah dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-87 RSBM. Kegiatan bertema “Sekantong Darah Anda, Harapan Hidup bagi Sesama” itu, berlangsung di Aula STT Mamasa, Senin (26/10/2026). Aksi kemanusiaan ini mendapat antusiasme dari berbagai kalangan, […]

  • Sektor Konstruksi Sulbar Tumbuh Progresif, Lampaui Capaian Nasional di 2025

    Sektor Konstruksi Sulbar Tumbuh Progresif, Lampaui Capaian Nasional di 2025

    • 0Komentar

    MAMUJU, Sulbarupdate.id – Sektor konstruksi di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menunjukkan performa impresif pada Triwulan IV 2025. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai konstruksi di Bumi Manakarra tersebut mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,42 persen secara quarter-to-quarter (Q-to-Q), sebuah capaian signifikan yang melampaui rata-rata pertumbuhan nasional sebesar 3,94 persen. Secara komprehensif, sektor ini juga menunjukkan tren […]

expand_less