Dugaan Manipulasi Data PKH Jadi Sorotan, Warga Miskin Disebut Masuk Desil Tinggi

MAJENE, Sulbarupdate.id — Data penerima bantuan sosial kembali menjadi sorotan di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Sejumlah warga mengeluhkan dugaan ketidaktepatan pendataan yang disebut telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Keluhan tersebut muncul karena terdapat warga yang secara kondisi ekonomi dinilai masih tergolong tidak mampu, namun tercatat dalam kelompok kesejahteraan atau desil yang lebih tinggi. Di sisi lain, warga yang dinilai layak menerima bantuan justru disebut tidak masuk sebagai penerima.

Salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan mengatakan, persoalan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai proses pendataan, verifikasi, validasi, hingga pemutakhiran data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial lainnya.

Menurutnya, kondisi ekonomi masyarakat di lapangan tidak selalu sejalan dengan data administratif yang tercatat dalam sistem.

“Padahal saya awalnya Desil dua menjadi Desil enam,” katanya kepada wartawan Sulbarupdate.id, Kamis (20/8/2026).

Ia mempertanyakan bagaimana perubahan status kesejahteraan tersebut dapat terjadi, sementara kondisi ekonomi keluarganya disebut belum mengalami perubahan signifikan.

Persoalan ini dinilai bukan sekadar mengenai warga menerima atau tidak menerima bantuan, tetapi menyangkut akurasi data sosial ekonomi yang menjadi dasar pemerintah dalam menentukan sasaran program perlindungan sosial.

Saat ini, pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai salah satu basis data dalam penyaluran program perlindungan sosial.

Data tersebut memuat kondisi sosial ekonomi serta peringkat kesejahteraan keluarga dan dilakukan pemutakhiran secara berkala.

Sementara itu, sistem desil membagi keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraannya. Desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sedangkan Desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.

Untuk sejumlah program bantuan sosial, kelompok masyarakat pada desil terbawah menjadi bagian dari sasaran penerima sesuai ketentuan program.

Karena itu, apabila terdapat keluarga yang secara nyata masih berada dalam kondisi ekonomi sulit namun tercatat pada desil yang lebih tinggi, kondisi tersebut dinilai perlu diverifikasi kembali agar data yang digunakan pemerintah sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Pertanyakan Proses Verifikasi

Keluhan masyarakat juga menyoroti proses verifikasi dan validasi data di tingkat lapangan.
Warga mempertanyakan apakah kondisi rumah tangga benar-benar diperiksa secara objektif, apakah perubahan kondisi ekonomi telah diperbarui dalam sistem, serta apakah masyarakat memiliki ruang yang cukup untuk mengoreksi data apabila ditemukan ketidaksesuaian.

Pertanyaan lainnya adalah mengenai pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, baik akibat kesalahan administrasi maupun dugaan kesengajaan.

Persoalan tersebut menjadi semakin penting ketika data penerima bantuan berkaitan dengan keluarga yang memiliki anak usia sekolah dan masih membutuhkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan.

PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat yang di antaranya memiliki komponen pendidikan bagi anak usia sekolah sesuai ketentuan yang berlaku.

Bukan Sekadar Persoalan Dapat atau Tidak Dapat Bansos

Ketidakakuratan data bantuan sosial berpotensi menimbulkan persoalan ganda.
Pertama, keluarga yang seharusnya memenuhi kriteria penerima dapat kehilangan kesempatan memperoleh bantuan karena tercatat lebih sejahtera.

Kedua, keluarga yang sebenarnya sudah tidak memenuhi kriteria dapat tetap tercatat sebagai penerima apabila data tidak diperbarui.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial sekaligus mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah apabila tidak disertai penjelasan dan mekanisme koreksi yang transparan.

Pemerintah sendiri perlu memastikan pemutakhiran data terus dilakukan karena kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat berubah dari waktu ke waktu.

Jika Ada Dugaan Manipulasi, Perlu Pemeriksaan
Dugaan manipulasi data perlu dibedakan dengan kesalahan administrasi biasa.

Kesalahan akibat kelalaian tentu membutuhkan koreksi dan evaluasi. Namun, apabila ditemukan bukti adanya kesengajaan dalam memalsukan, mengubah, atau memanipulasi data untuk kepentingan tertentu, persoalan tersebut dapat masuk ke ranah hukum.

UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin mengatur ketentuan pidana terkait pemalsuan data verifikasi dan validasi.

Namun, penerapan ketentuan pidana tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan tuduhan atau keluhan masyarakat. Diperlukan pemeriksaan, bukti, serta proses hukum oleh pihak yang berwenang.

Undang-undang tersebut juga mengatur kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanganan fakir miskin.

Karena itu, apabila terdapat laporan masyarakat mengenai ketidaksesuaian data yang berulang dan berlangsung dalam waktu lama, mekanisme pengawasan dinilai perlu dijalankan.

Pendamping PKH Diminta Diperiksa Jika Ada Bukti

Pendamping PKH memiliki posisi yang dekat dengan masyarakat penerima manfaat. Karena itu, integritas dan objektivitas dalam menjalankan tugas menjadi hal penting.

Apabila terdapat dugaan seorang pendamping secara sengaja memengaruhi, mengarahkan, atau menyampaikan data yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, dugaan tersebut perlu diperiksa oleh pihak yang memiliki kewenangan.

Pemeriksaan semestinya dilakukan secara objektif dengan membandingkan keterangan masyarakat, kondisi faktual di lapangan, serta data administrasi yang tercatat dalam sistem.

Dengan demikian, tidak ada pihak yang langsung dinyatakan bersalah hanya berdasarkan tuduhan, namun setiap laporan yang disertai bukti tetap perlu ditindaklanjuti.

Warga Minta Data Diperbaiki
Warga berharap pemerintah melakukan verifikasi ulang terhadap keluarga yang merasa status desil kesejahteraannya tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya.

“Kami masyarakat awam, yang tidak memahami sistem desil mungkin hanya mengetahui satu hal: dahulu mendapatkan bantuan, sekarang tidak lagi, padahal kondisi kehidupannya belum berubah secara signifikan,” tuturnya.

Masyarakat juga berharap pemerintah membuka ruang pengaduan dan memberikan penjelasan apabila terjadi perubahan status kesejahteraan dalam data.

Akurasi data dinilai penting agar bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi kriteria dan tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.

Hingga berita ini ditulis, dugaan ketidaksesuaian data tersebut masih memerlukan klarifikasi dan pemeriksaan dari pihak terkait untuk memastikan apakah terjadi kesalahan administrasi, persoalan pemutakhiran data, atau terdapat pelanggaran dalam proses pendataan.(*)