Keluarga Hanna Sayangkan Sikap PKK Mamasa, Datang Setelah Ramai Diberitakan

MAMASA, Sulbarupdate.id — Keluarga Hanna (70), warga Desa Rante Tangnga, Kecamatan Tawalian, Kabupaten Mamasa, menyayangkan sikap Tim Penggerak PKK Kabupaten Mamasa yang baru datang melihat kondisi Hanna setelah kisah kehidupannya diberitakan media.

Sebelumnya, kondisi Hanna yang bertahan hidup di rumah sederhana di tengah keterbatasan ekonomi diberitakan salah satu media online, Lintas-Enam.com, dengan judul “Tepat di Depan Rujab Wakil Bupati Mamasa, Hanna Bertahan Hidup di Rumah Reyot Tanpa Bansos.”

Pemberitaan tersebut kemudian mendapat perhatian Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Mamasa, Adel Palulun. Istri Bupati Mamasa itu bersama sejumlah pengurus PKK mendatangi kediaman Hanna pada Kamis (20/8/2026) dan membawa bantuan berupa kebutuhan pokok.

Namun, kedatangan tersebut justru menuai polemik setelah pihak PKK menyampaikan bahwa Hanna sebelumnya sempat dipertimbangkan mendapatkan bantuan bedah rumah, tetapi urung diberikan karena dinilai masih tergolong mampu.

Pernyataan itu disampaikan salah satu pengurus PKK, Harizah, melalui siaran langsung di akun Facebook miliknya. Pihak keluarga kemudian membantah penilaian tersebut.

Semuel, menantu Hanna, mempertanyakan mengapa kondisi Hanna baru mendapat perhatian setelah diberitakan media.

Menurutnya, jika pemerintah maupun PKK sejak awal turun langsung melakukan verifikasi, kondisi Hanna seharusnya dapat diketahui tanpa harus menunggu persoalan tersebut menjadi sorotan publik.

“Kami sangat menyayangkan kenapa baru sekarang datang melihat kondisi Hanna setelah diberitakan. Kalau memang dari awal dilakukan pengecekan dan ditanya kondisi keluarganya, tentu persoalan ini tidak akan seperti sekarang,” kata Semuel, Jumat (21/8/2026).

Ia juga mempertanyakan dasar pihak PKK menyimpulkan Hanna sebagai warga yang tergolong mampu.

“Dia tidak pernah cek ke kami sebagai anaknya, apakah kami memang orang mampu seperti yang disampaikan,” ujarnya.

Semuel menjelaskan, kondisi Hanna mulai semakin sulit setelah rumah kayu miliknya berukuran sekitar 6×5 meter terdampak bencana tanah bergerak pada 2022.

Rumah tersebut kemudian harus dibongkar karena kondisi tanah dinilai tidak lagi aman. Hanna, kemudian menumpang di lahan milik kerabat.

Warga secara gotong royong membangun sebuah pondok berukuran sekitar 3×5 meter yang digunakan Hanna dan suaminya sebagai tempat tinggal sekaligus menjalankan usaha kecil.

Namun, menurut Semuel, selama bertahun-tahun Hanna tidak pernah mendapatkan bantuan sosial maupun bantuan perbaikan rumah dari pemerintah desa.

“Jangankan bantuan bedah rumah, bantuan beras miskin saja dari desa tidak ada,” ujarnya.

Kondisi Hanna semakin berat setelah suaminya meninggal dunia pada 2024. Sejak itu, Hanna menjalani kehidupan sebagai janda lanjut usia dengan mengandalkan usaha jualan campuran bermodal seadanya yang dibantu anak-anaknya serta pinjaman modal KUR.

Pada 2025, Semuel mengaku berinisiatif membangun kembali rumah Hanna di lokasi sebelumnya yang terdampak bencana. Namun, keterbatasan biaya membuat pembangunan tersebut hingga kini belum selesai.

Keluarga Bantah Hanna Tergolong Mampu
Semuel menilai persoalan ini bukan hanya mengenai bantuan bedah rumah, tetapi juga menyangkut bagaimana pemerintah melakukan pendataan dan menilai kondisi ekonomi masyarakat.

Ia membantah anggapan bahwa Hanna tergolong mampu hanya karena terdapat anggota keluarga yang berpendidikan tinggi.

Hanna memiliki empat anak yang tinggal berdekatan dengan kondisi ekonomi masing-masing. Anak pertama bahkan telah meninggal dunia beberapa bulan lalu.

Anak kedua merupakan seorang perempuan yang telah menjadi janda setelah bercerai dengan suaminya.

Memang, kata Semuel, terdapat dua anak Hanna yang telah menyelesaikan pendidikan hingga jenjang sarjana. Namun, biaya pendidikan tersebut disebut ditanggung oleh mantan suami, bukan berasal dari kemampuan ekonomi Hanna.

“Betul ada anaknya sarjana dua orang, tapi itu dibiayai oleh mantan suaminya. Kalau ini dijadikan indikator bahwa dia mampu, tentu ini keliru,” tegasnya.

Anak Hanna lainnya, lanjut Semuel, memilih merantau ke Kendari untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membiayai pendidikan anaknya.

Sementara Semuel sendiri mengaku kondisi ekonominya juga jauh dari kata mapan. Sebagai seorang wartawan, ia menyebut tidak memiliki penghasilan tetap.

“Kalau saya dan istri, teman-teman wartawan sudah tahu bagaimana kondisi kehidupan saya. Saya juga seorang wartawan yang tidak punya gaji,” ungkapnya.

Ironisnya, Semuel mengaku hingga kini dirinya bersama keluarga masih menempati rumah yang juga berada di kawasan terdampak pergerakan tanah.

“Kami masih tinggal di dalam rumah yang dihantui bencana tanah bergerak yang sewaktu-waktu bisa berdampak buruk bagi kami. Tapi kan tidak ada pilihan lain,” katanya.

Keluarga Minta Pemerintah Tak Sekadar Datang Setelah Ramai Diberitakan
Semuel berharap kedatangan PKK Mamasa tidak berhenti pada pemberian bantuan sembako maupun kunjungan sesaat.

Ia meminta pemerintah daerah melakukan verifikasi secara menyeluruh terhadap kondisi Hanna dan warga lainnya yang berada dalam kondisi serupa.

Menurutnya, pemerintah seharusnya aktif mendatangi masyarakat yang membutuhkan, bukan hanya bergerak setelah persoalan tersebut menjadi perhatian publik.

“Jangan nanti setelah diberitakan baru datang. Kami berharap ke depan pemerintah bisa turun langsung melihat kondisi masyarakat, supaya bantuan benar-benar diberikan kepada yang membutuhkan,” katanya.

Ia juga mempertanyakan efektivitas program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) apabila warga dengan kondisi seperti Hanna justru tidak tersentuh program tersebut.

“Kan ada bantuan RTLH bagi masyarakat tidak mampu, tapi itu tidak dapat menjangkau orang yang betul-betul membutuhkan. Sederhana saja, kalau memang tidak niat membantu, setidaknya jangan bikin gaduh,” pungkasnya.

Keluarga Hanna meminta pemerintah melakukan verifikasi secara objektif dan terbuka, dengan melihat kondisi ekonomi secara menyeluruh, termasuk riwayat bencana, beban tanggungan, tempat tinggal, serta kemampuan nyata keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Keluarga juga berharap persoalan ini menjadi evaluasi agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak harus menunggu viral atau diberitakan media terlebih dahulu untuk mendapatkan perhatian pemerintah.(*)