Breaking News
light_mode
Beranda » Sulawesi Barat » Dinas ESDM Sulbar Sidak Pangkalan LPG 3 Kg Jelang Imlek dan Ramadan 2026, Antisipasi Kelangkaan dan Penimbunan

Dinas ESDM Sulbar Sidak Pangkalan LPG 3 Kg Jelang Imlek dan Ramadan 2026, Antisipasi Kelangkaan dan Penimbunan

  • account_circle sulbarupdate.id
  • calendar_month Jum, 13 Feb 2026
  • visibility 205
  • comment 0 komentar

Mamuju, Sulbarupdate.id – Tim Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat bersama Dinas Perdagangan Kab Mamuju dan Biro Ekonomi Pembangunan (Ekbang) Provinsi Sulawesi Barat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pangkalan LPG 3 kg di wilayah Mamuju dan sekitarnya.

Sidak pada Jumat 13 Februari 2026 ini bertujuan mencegah kelangkaan, penimbunan, serta penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) menjelang perayaan Imlek dan bulan Ramadan 2026.

Kepala Dinas ESDM Sulbar, Bujaeramy Hassan, memerintahkan Bidang Energi selaku bagian dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk ikut melakukan sidak sejalan dengan implementasi Pancadaya Gubernur Sulbar Suhardi Duka dalam menjaga stabilitas energi untuk penanganan kemiskinan, memastikan subsidi LPG tepat sasaran bagi masyarakat kurang mampu.

Kepala Bidang Energi, Andi Rahmat, menekankan urgensi kegiatan ini karena seperti tahun-tahun sebelumnya permintaan LPG 3 kg meningkat signifikan saat hari besar keagamaan, berpotensi memicu kelangkaan jika tidak diantisipasi dini.

Tim memeriksa stok, distribusi, administrasi penyaluran, dan harga jual tetap Rp18.500 per tabung di pangkalan resmi, dan diimbau mematuhi aturan agar subsidi tepat sasaran.

Sidak ini juga merupakan tindaklanjut sejauh mana PT Pertamina Patra Niaga menidaklanjuti surat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Barat, yang menyampaikan permohonan resmi penambahan pasokan LPG 3 kg ke Pertamina Makassar. Permohonan ini merespons proyeksi lonjakan kebutuhan hingga 20-30% jelang Imlek dan Ramadan, dengan data distribusi agen lokal sebagai dasar. Pertamina diharapkan merespons cepat untuk antisipasi kekurangan.

Sidak menunjukkan bahwa pada beberapa pangkalan, LPG 3 kg telah ada peningkatan pasokan secara signifikan dibandingkan kondisi biasanya seperti yang dialokasikan Pertamina di Sulbar sebelumnya. Stok saat ini aman dan distribusi lancar tanpa antrean panjang, tidak ditemukan penimbunan atau kenaikan harga ilegal di atas Rp18.500. Pengawasan akan terus diperketat hingga Lebaran.

​Masyarakat diminta beli LPG subsidi di pangkalan resmi dengan KTP atau bukti bantuan. Pelanggaran akan ditindak tegas sesuai regulasi. (*)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Banjir Kepung Mamuju Tengah, Berikut Jumlah Desa Terdampak 

    Banjir Kepung Mamuju Tengah, Berikut Jumlah Desa Terdampak 

    • 0Komentar

    Mamuju Tengah, Sulbarupdate.id – Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mamuju Tengah melaporkan sejumlah wilayah terendam banjir akibat cuaca ekstrem yang melanda pada periode 7 hingga 8 Januari 2026. Hingga kini tercatat lima titik di tiga kecamatan terdampak luapan air dengan tingkat kerawanan yang bervariasi. Berdasarkan data yang dihimpun dari […]

  • Revitalisasi Identitas Pesisir, Program “Taki Maqbasa Mamuju” Resmi Mengangkasa

    Revitalisasi Identitas Pesisir, Program “Taki Maqbasa Mamuju” Resmi Mengangkasa

    • 0Komentar

    MAMUJU, Sulbarupdate.id — Di tengah arus globalisasi yang kian menggerus sekat-sekat kultural, Pemerintah Daerah Mamuju mengambil langkah krusial untuk mengukuhkan kembali marwah lokal. Melalui seremoni yang dihelat di Ballroom Maleo Hotel Mamuju, buku Bahasa Mamuju resmi diluncurkan sekaligus menandai eskalasi gerakan “Taki Maqbasa Mamuju” (Ayo Berbahasa Mamuju), Kamis (29/01/2016). Inisiatif ini bukan sekadar upaya dokumentatif, […]

  • Resmi Dikukuhkan, KORPRI Mamuju Tengah Ditantang Pacu Inovasi dan Optimalkan Sistem WFA

    Resmi Dikukuhkan, KORPRI Mamuju Tengah Ditantang Pacu Inovasi dan Optimalkan Sistem WFA

    • 0Komentar

    MATENG, Sulbarupdate.id – Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), Sulawesi Barat, masa bakti 2026-2031 resmi dilantik. Prosesi pengukuhan berlangsung di Aula A Lantai II Kantor Bupati Mateng, kawasan KTM Tobadak, Jalan Tammauni Pue Ballung, Rabu (3/6/2026). Kegiatan ini dihadiri jajaran pemerintah daerah serta aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemkab Mateng. […]

  • Ini Rangkain Acara Pemkab Mamasa Semarakkan Bulan Mamase 2026 Selama Sebulan

    Ini Rangkain Acara Pemkab Mamasa Semarakkan Bulan Mamase 2026 Selama Sebulan

    • 0Komentar

    MAMASA, Sulbarupdate.id – Pemerintah Kabupaten Mamasa resmi merilis jadwal rangkaian acara bertajuk “Bulan Mamase 2026” yang akan berlangsung sepanjang bulan April mendatang. Mengusung semangat pelestarian budaya dan promosi daerah, kegiatan ini diproyeksikan menjadi magnet wisatawan sekaligus pesta rakyat bagi masyarakat Kabupaten Mamasa. ​Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Mamasa, Ernesto Randan, menyatakan bahwa persiapan teknis untuk menyambut […]

  • Satu Rumah Rusak Akibat Pohon Tumbang, Polres Majene Evakuasi Pohon Tumbang di Jalan AP. Pettarani

    Satu Rumah Rusak Akibat Pohon Tumbang, Polres Majene Evakuasi Pohon Tumbang di Jalan AP. Pettarani

    • 0Komentar

    Majene- Sulbarupdate.id – Sebuah rumah warga mengalami kerusakan cukup parah akibat tertimpa pohon tumbang yang terjadi pada Senin (22/12/2025). Peristiwa tersebut terjadi di wilayah permukiman warga setelah hujan deras disertai angin kencang mengguyur kawasan tersebut sejak siang hari di Jalan AP. Pettarani, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Senin (22/12/2025). Pohon berukuran besar […]

  • Mahasiswa Desak Kejari Majene Usut Dugaan Korupsi di Unsulbar Senilai Rp1,5 Miliar

    Mahasiswa Desak Kejari Majene Usut Dugaan Korupsi di Unsulbar Senilai Rp1,5 Miliar

    • 1Komentar

    MAJENE, Sulbarupdate.id – Sejumlah mahasiswa Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene untuk mengusut tuntas dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan kampus. Desakan ini muncul menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait adanya anggaran belanja tahun 2024 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. ​Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, terungkap adanya ketidaksesuaian pada […]

expand_less