Dokter Mamasa Ungkap Tunggakan Hak Sejak 2024, Pemda Diminta Beri Kepastian

MAMASA, Sulbarupdate.id — Persoalan pembayaran hak tenaga medis di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar), kembali mencuat.

Seorang perwakilan dokter yang meminta namanya tidak disebut dalam berita, mengungkapkan adanya sejumlah pembayaran yang hingga kini belum diselesaikan pemerintah daerah.

Sumber laman ini menyampaikan bahwa persoalan itu telah berulang kali diperjuangkan sejak 2024 lalu, tetapi hingga kini belum memperoleh kepastian penyelesaian.

Menurutnya, tunggakan tersebut mencakup insentif dokter selama enam bulan, yakni Juli hingga Desember 2024, serta BPJS Non-Kapitasi selama tujuh bulan, April hingga Oktober 2024.

“Untuk dokter kontrak, gaji yang seharusnya diterima sebesar Rp5 juta per bulan. Pada 2024 ada 14 dokter kontrak, terdiri atas dokter umum dan dokter gigi,” ungkapnya kepada Sulbarupdate.id, Rabu (26/8/2026).

Selain gaji, kata dia, dokter juga memiliki hak atas insentif sebesar Rp1,5 juta atau Rp2 juta per bulan, tergantung wilayah kerja puskesmas. “Insentif ini diberikan kepada seluruh dokter, baik dokter kontrak maupun dokter PNS,” urainya.

Sementara BPJS Non-Kapitasi, lanjut sumber laman ini, berkaitan dengan biaya operasional dan jasa medis yang melibatkan tenaga medis di puskesmas.

Ia mengatakan, para dokter telah menempuh berbagai jalur untuk mendapatkan kepastian pembayaran, namun segala cara itu masih jalan di tempat.

Pertama, para dokter menghadap Penjabat Bupati Mamasa pada November 2024 untuk menyampaikan persoalan tersebut. Namun, tidak mendapatkan penyelesaian, para dokter kemudian melakukan aksi mogok kerja pada 12–13 Februari 2025.

Pada bulan yang sama, mereka kembali menghadap Bupati Mamasa terpilih. Saat itu, menurutnya, para dokter mendapat janji bahwa pembayaran akan dilakukan secara bertahap setelah menunggu dana pergeseran pada April 2025.

“Waktu itu kami dijanjikan akan dibayarkan secara bertahap, dengan alasan menunggu dana pergeseran bulan April,” katanya.

Namun, persoalan belum juga tuntas.
Pada Mei 2025, para dokter kembali menyampaikan persoalan tersebut kepada media massa.

Mereka juga menemui Bupati Mamasa di rumah jabatan pada 18 Mei 2025.
Dalam pertemuan tersebut, kata dia, pembayaran yang dilakukan baru mencakup gaji dua bulan, yakni Maret dan April 2025. Sementara tunggakan 2024 disebut akan diproses pada Juni 2025.

“Waktu itu disampaikan bahwa tunggakan 2024 akan diproses bulan Juni. Tetapi sampai kemudian kami masih menunggu,” ujarnya.

Libatkan DPRD, Belum Ada Kepastian
Upaya mencari penyelesaian kemudian diarahkan kepada DPRD Mamasa.

Pada Agustus 2025, para dokter menghubungi anggota DPRD Mamasa dari Fraksi Gerindra, Mihos. Menurut dokter tersebut, Mihos menyatakan akan menindaklanjuti persoalan itu dan mendorong pemerintah daerah melalui rekomendasi DPRD.

Namun, hingga September 2025, pembayaran tunggakan belum juga memiliki kepastian.

Pada Oktober 2025, para dokter kembali menemui anggota DPRD Mamasa dari Fraksi Golkar, Yehisker. Dalam pertemuan tersebut, mereka mendapat penjelasan bahwa pemerintah masih menunggu hasil audit dari pemerintah provinsi.

“Pak Yehisker mengatakan masih menunggu hasil audit dari provinsi dan akan tetap memperjuangkan pembayaran tunggakan gaji tahun 2024,” katanya.

Pertemuan terakhir dengan Bupati Mamasa berlangsung pada 26 November 2025 di rumah jabatan.

Menurutnya, dalam pertemuan tersebut para dokter kembali diminta bersabar. Bupati disebut menyampaikan bahwa pembayaran akan diselesaikan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.

“Jawaban terakhir kami diminta sabar. Katanya, kalau kondisi sudah normal, akan diselesaikan pelan-pelan,” ungkapnya.

Dokter tersebut menilai persoalan utama saat ini bukan lagi sekadar penagihan, melainkan kepastian kapan hak para tenaga medis tersebut benar-benar dibayarkan.

Ia mengatakan, para dokter telah berulang kali menyampaikan persoalan melalui pemerintah daerah, DPRD, hingga media massa. Namun, menurutnya, belum ada jadwal pembayaran yang jelas untuk seluruh tunggakan.

“Kami sudah berulang kali menyampaikan dan menunggu. Yang kami butuhkan sekarang adalah kepastian, kapan hak kami dibayarkan,” tegasnya.

Ia berharap Pemerintah Kabupaten Mamasa tidak membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut dan memberikan penjelasan terbuka mengenai status anggaran, proses administrasi, serta kendala yang menyebabkan pembayaran tertunda.

Para dokter juga meminta pemerintah memastikan hak tenaga medis yang telah menjalankan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap menjadi perhatian.

Hingga berita ini dirilis, Sulbarupdate.id masih berupaya lakukan konfirmasi kepada Pemerintah Kabupaten Mamasa, Dinas Kesehatan, serta pihak terkait mengenai status dan penyebab tunggakan tersebut.(*)