Tuntut Transparansi Proyek ‘Sekolah Rakyat’, Mahasiswa Demo di Depan Kantor Gubernur Sulbar
- account_circle Ancha
- calendar_month 1 jam yang lalu
- visibility 10
- comment 0 komentar
MAMUJU, Sulbarupdate.id – Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Hukum (GMH) Sulawesi Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Kamis (4/6/2026).
Massa menuntut transparansi terkait pelaksanaan proyek pembangunan Sekolah Rakyat yang masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).
Dalam aksinya, GMH menyoroti dua isu krusial: minimnya penyerapan tenaga kerja lokal serta dugaan belum dikantonginya dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) oleh pihak pengembang.
Ketua GMH Sulawesi Barat, Mondy, menyatakan kekecewaannya terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Barat dan PT Hutama Karya selaku kontraktor penyedia jasa. Menurut Mondy, pihak-pihak terkait terkesan menutup diri dari ruang dialog.
“Kami kecewa terhadap PUPR Provinsi Sulawesi Barat dan PT Hutama Karya karena tidak bersedia menemui kami. Sikap ini menimbulkan dugaan adanya upaya untuk menutupi berbagai persoalan yang ada dalam pelaksanaan Proyek Sekolah Rakyat,” ujar Mondy di sela-sela aksi.
Mondy mengungkapkan, GMH sebelumnya telah melayangkan surat permohonan audiensi resmi kepada Dinas PUPR Sulbar pada 25 Mei 2026 lalu. Namun, hingga aksi demonstrasi ini digelar, surat tersebut tidak mendapatkan respons maupun undangan dialog dari instansi terkait.
Salah satu poin utama yang menjadi sorotan mahasiswa adalah keterlibatan sekitar 750 tenaga kerja yang didatangkan dari luar wilayah Sulawesi Barat.
GMH menilai, kebijakan ini mengabaikan potensi pekerja lokal dan tidak memberikan dampak ekonomi yang optimal bagi masyarakat setempat.
Selain persoalan ketenagakerjaan, massa aksi juga mempertanyakan legalitas lingkungan dari mega proyek tersebut. GMH menduga proyek Sekolah Rakyat ini berjalan tanpa adanya dokumen AMDAL yang sah.
“Kami mempertanyakan keberadaan dokumen AMDAL pada proyek ini. Kejelasan aspek lingkungan sangat penting untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai regulasi yang berlaku,” tegas Mondy.
Ia menambahkan, apabila pihak pemerintah daerah maupun kontraktor tetap bungkam, GMH mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa lanjutan dengan massa yang lebih besar.
Target aksi berikutnya adalah kantor Direksi PT Hutama Karya dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Barat guna meminta kejelasan mengenai porsi penyerapan tenaga kerja lokal.
Aksi unjuk rasa yang berlangsung di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian tersebut berjalan dengan tertib.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat maupun perwakilan PT Hutama Karya belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan dan tudingan yang dilayangkan oleh massa aksi.(*)
- Penulis: Ancha
- Editor: Tim Redaksi
