Breaking News
light_mode
Beranda » Majene » 7 Bulan Gaji Tak Dibayarkan, Ketua PSC Majene Desak Kejelasan Hak Anggota

7 Bulan Gaji Tak Dibayarkan, Ketua PSC Majene Desak Kejelasan Hak Anggota

  • account_circle Juita
  • calendar_month Sel, 21 Jul 2026
  • visibility 142
  • comment 0 komentar

MAJENE, Sulbarupdate.id – Persoalan pembayaran gaji kembali menjadi sorotan di lingkungan Public Safety Center (PSC) 119 Kabupaten Majene.

Ketua PSC Majene, Aslan, menyampaikan keluhan kepada terkait gaji para petugas yang disebut belum dibayarkan selama kurang lebih tujuh bulan.

Menurutnya, kondisi tersebut telah menimbulkan beban yang sangat berat bagi para petugas yang setiap hari bertugas memberikan pelayanan kegawatdaruratan kepada masyarakat.

Meski hak mereka belum dipenuhi, pelayanan kepada masyarakat tetap diupayakan berjalan agar tidak mengganggu kebutuhan warga yang membutuhkan bantuan medis darurat.

“Kami tetap bekerja di lapangan selama 24 jam. Selama ini saya berupaya agar pelayanan PSC Majene tetap berjalan meskipun hanya dengan dua orang petugas. Kami tidak ingin masyarakat menjadi korban karena persoalan administrasi atau pembayaran gaji,” ujarnya, Selasa (21/7/2026).

Ia menegaskan bahwa para petugas PSC bukan menolak bekerja, melainkan hanya meminta hak yang seharusnya mereka terima.

Menurutnya, selama berbulan-bulan mereka tetap menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, namun hingga kini belum memperoleh kepastian mengenai pembayaran gaji.

“Hak kami tidak dipenuhi. Kami juga memiliki keluarga yang harus dinafkahi. Sangat berat jika kami diminta terus bekerja tanpa kepastian pembayaran. Kami bukan meminta sesuatu yang berlebihan, kami hanya meminta hak kami sebagai pekerja,” katanya.

Selain persoalan gaji pokok, Ketua PSC Majene juga mengungkapkan bahwa selama ini petugas tidak menerima tambahan jasa pelayanan maupun uang perjalanan dinas (SPPD). Kondisi tersebut.semakin memperberat beban para petugas yang setiap hari harus siaga memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ia mengaku khawatir apabila kondisi ini terus berlarut-larut akan berdampak pada keberlangsungan pelayanan kegawatdaruratan di Kabupaten Majene.

Namun demikian, pihaknya tetap berusaha menjaga agar pelayanan kepada masyarakat tidak berhenti.

“Kalau sampai kami mengumumkan pelayanan PSC tidak berjalan hanya karena gaji belum dibayarkan, tentu itu menjadi sesuatu yang sangat memprihatinkan. Yang dikena pasti Bupati, Wakil Bupati maupun Setda Majene. Karena itu kami tetap bertahan demi masyarakat, tetapi pemerintah juga harus memperhatikan kesejahteraan petugasnya,” ungkapnya.

Ketua PSC Majene juga meminta pemerintah daerah, khususnya dinas terkait, untuk segera memberikan penjelasan mengenai keterlambatan pembayaran gaji tersebut. Ia berharap persoalan ini menjadi perhatian serius sehingga tidak terus berulang.

Menurutnya, seorang pemimpin tidak hanya dituntut menyampaikan komitmen dalam berbagai kesempatan, tetapi juga memastikan kebutuhan para petugas yang menjadi ujung tombak pelayanan publik benar-benar terpenuhi.

“Kami berharap ada evaluasi terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ini. Jangan sampai petugas yang setiap hari berada di garis depan pelayanan justru menjadi pihak yang paling dirugikan,” ujarnya.

PSC 119 sendiri merupakan layanan kegawatdaruratan yang memiliki peran penting dalam memberikan respons cepat terhadap kondisi darurat kesehatan di tengah masyarakat.

Karena itu, kesejahteraan petugas dinilai menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga kualitas pelayanan publik.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Majene maupun pihak Pemerintah Kabupaten Majene terkait penyebab keterlambatan pembayaran gaji yang dikeluhkan para petugas PSC.

Diharapkan pemerintah segera memberikan klarifikasi sekaligus solusi agar hak para petugas dapat segera dipenuhi dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan secara optimal.(*)

  • Penulis: Juita
  • Editor: Ancha

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pesawat IAT Hilang Kontak di Maros, Tim SAR Fokuskan Pencarian di Pegunungan Bantimurung

    Pesawat IAT Hilang Kontak di Maros, Tim SAR Fokuskan Pencarian di Pegunungan Bantimurung

    • 0Komentar

    JAKARTA, Sulbarupdate.id – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengonfirmasi bahwa pesawat ATR 400 milik maskapai Indonesia Air Transport (IAT) dilaporkan hilang kontak di wilayah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, pada Sabtu (17/1/2026). Saat ini, tim gabungan tengah melakukan pencarian intensif yang difokuskan pada kawasan pegunungan kapur. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Lukman F. Laisa, menyatakan bahwa target operasi […]

  • Anggota Polda Sulbar Ditemukan Meninggal Dunia di Kebun

    Anggota Polda Sulbar Ditemukan Meninggal Dunia di Kebun

    • 0Komentar

    MAMUJU, Sulbarupdate.id – Seorang personel aktif Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Barat, berinisial Bripda F, ditemukan tak bernyawa di lahan perkebunan miliknya di Desa Pokkang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Selasa 3 Februari 2026. ​Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan mendalam untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban. ​Tak lama setelah jenazah ditemukan, aparat kepolisian langsung […]

  • BPKAD Sulbar Perkuat Sinergi Antar Bidang dalam Rapat Internal   

    BPKAD Sulbar Perkuat Sinergi Antar Bidang dalam Rapat Internal  

    • 0Komentar

    Mamuju  Sulbarupdate.id – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, melakukan rapat bersama jajaran pejabat BPKAD Sulbar, di ruang kepala BPKAD Sulbar, Selasa (10/2/2026). Rapat ini membahas pelaksanaan teknis tugas dan fungsi masing-masing bidang, sekaligus memperkuat sinergi antar bidang dalam mendukung tata kelola keuangan dan aset daerah. Hal […]

  • Jadwal Pelantikan Eselon III dan IV di Mamasa Belum Final, Ini Penjelasan Kepala BKD!

    Jadwal Pelantikan Eselon III dan IV di Mamasa Belum Final, Ini Penjelasan Kepala BKD!

    • 0Komentar

    MAMASA, Sulbarupdate.id – Rencana perombakan struktur birokrasi di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamasa masih menyisakan tanda tanya besar. Hingga saat ini, jadwal pasti pelaksanaan pelantikan bagi pejabat Eselon III dan Eselon IV belum mencapai titik final. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mamasa, Andi Baso Parjuni, saat dikonfirmasi tim Sulbarupdate.id pada Selasa (12/1/2026), belum dapat […]

  • SPI 2025: Sulbar Dalam Jerat Dinasti, Intervensi Tak Tergusur Angka 

    SPI 2025: Sulbar Dalam Jerat Dinasti, Intervensi Tak Tergusur Angka 

    • 0Komentar

    Oleh: Muchtadin Al Attas,S.H.,M.H (Ketua Pusat Studi Antikorupsi dan Kebijakan Hukum Unsulbar) KEMARIN, bertepatan dengan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, KPK merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2025. Namun, angka bisa menipu. Itulah pesan utama dari hasil SPI di Sulawesi Barat. Di atas kertas, skor integritas daerah ini tampak meningkat, seolah-olah birokrasi mulai berbenah. Tetapi […]

  • Demokrasi, Rasio dan Ilusi Kesempurnaan Politik

    Demokrasi, Rasio dan Ilusi Kesempurnaan Politik

    • 0Komentar

    OPINI – Demokrasi kerap dipuji sebagai puncak pencapaian politik umat manusia, seolah-olah ia merupakan bentuk pemerintahan yang mendekati kesempurnaan. Namun, penilaian semacam ini sering gagal membedakan antara apa yang diinginkan manusia dan apa yang dapat dibenarkan oleh rasio. Dalam kerangka pemikiran rasional, tidak ada satu pun bentuk pemerintahan yang sepenuhnya baik, sebab setiap sistem pada […]

expand_less