Breaking News
light_mode
Beranda » Daerah » Desak Pemerataan MBG, Ribuan Massa Unjuk Rasa di DPRD Sulbar

Desak Pemerataan MBG, Ribuan Massa Unjuk Rasa di DPRD Sulbar

  • account_circle Ancha
  • calendar_month Sen, 29 Jun 2026
  • visibility 202
  • comment 0 komentar

MAMUJU, Sulbarupdate.id – Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sulawesi Barat (ASMARA) menggelar aksi damai di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Barat pada Senin, 29 Juni 2026.

Kedatangan massa bertujuan untuk memberikan dukungan penuh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekaligus mendesak agar program nasional tersebut segera menyentuh wilayah pelosok, terutama daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

​Sambil membawa spanduk dan poster berisi aspirasi, massa bergerak tertib menuju gedung dewan di bawah pengawalan aparat keamanan. Perwakilan massa kemudian diterima oleh pihak DPRD Sulbar untuk melakukan audiensi langsung.

​Dalam orasinya, para peserta aksi menegaskan bahwa Program MBG merupakan langkah strategis nasional yang sangat krusial untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Namun, mereka menyayangkan bahwa setelah lebih dari satu tahun program ini berjalan, masyarakat di wilayah terpencil Sulawesi Barat belum merasakan manfaatnya secara nyata.

​Salah seorang orator menyampaikan bahwa kehadiran mereka bukan untuk menolak, melainkan demi memastikan keadilan bagi seluruh anak bangsa.

Menurutnya, semua anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan makanan bergizi tanpa adanya diskriminasi wilayah antara perkotaan dan daerah pelosok.

​Selain fokus pada pemenuhan nutrisi anak, ASMARA juga mengingatkan bahwa Program MBG memiliki potensi besar dalam membangun ekosistem ekonomi kerakyatan.

Keberadaan dapur komunitas untuk program ini dinilai mampu membuka lapangan kerja baru bagi warga lokal.

​Lebih lanjut, perwakilan massa menjelaskan bahwa program ini dapat memperkuat sektor UMKM serta menciptakan pasar yang stabil bagi para petani, nelayan, dan peternak di pedesaan.

Oleh karena itu, keterlibatan wilayah pelosok dianggap mutlak agar perputaran ekonomi tidak hanya berpusat di perkotaan.

​Menanggapi tuntutan tersebut, perwakilan massa meminta DPRD Provinsi Sulawesi Barat untuk aktif mengawal aspirasi ini.

Mereka mendesak legislatif agar memperjuangkan percepatan pemerataan Program MBG, baik ke pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, demi terwujudnya keadilan sosial di seluruh wilayah Sulawesi Barat.(*)

  • Penulis: Ancha
  • Editor: Tim Redaksi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kasat Reskrim Polres Majene Tegaskan Disiplin Penyidik, Dilarang Temui Pihak Perkara Diluar Prosedur

    Kasat Reskrim Polres Majene Tegaskan Disiplin Penyidik, Dilarang Temui Pihak Perkara Diluar Prosedur

    • 0Komentar

    MAJENE, Sulbarupdate.id — Upaya memperkuat profesionalisme dan pengawasan internal terus dilakukan jajaran Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Majene, Jumat (22/5/2026). Kasat Reskrim Polres Majene, AKP Fredy, memberikan penegasan tegas kepada seluruh penyidik dan penyidik pembantu agar menjalankan proses penyidikan sesuai prosedur serta mengedepankan transparansi dalam setiap penanganan perkara. Penegasan tersebut disampaikan dalam kegiatan arahan […]

  • Strategi “Kandang Gajah” di Timur, PSI Bidik Basis NasDem Sulsel

    Strategi “Kandang Gajah” di Timur, PSI Bidik Basis NasDem Sulsel

    • 0Komentar

    MAKASSAR, Sulbarupdate.id – Peta politik Sulawesi Selatan (Sulsel) menjelang Pemilu 2029 dipastikan memanas. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) secara terbuka mematok target ambisius untuk merebut kemenangan di wilayah yang selama ini menjadi lumbung suara Partai NasDem tersebut. Dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) PSI se-Sulsel dan Sulbar di Makassar, Rabu (28/1), Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep memberikan […]

  • Rekonsiliasi Keuangan SKPD Sulbar: BPKAD Kawal Akuntabilitas

    Rekonsiliasi Keuangan SKPD Sulbar: BPKAD Kawal Akuntabilitas

    • 0Komentar

    Mamuju, Sulbarupdate.id – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan SKPD Tahun Anggaran 2025 lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Senin (19/1/2026). Kegiatan ini merupakan tahapan penting dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan akan berlangsung selama 5 hari, mulai 19 hingga 23 Januari 2026, bertempat di ruang […]

  • Kunjungi Korban Kebakaran di Mamasa, Sulfikar Salurkan Santunan Pribadi

    Kunjungi Korban Kebakaran di Mamasa, Sulfikar Salurkan Santunan Pribadi

    • 0Komentar

    MAMASA, Sulbarupdate.id – Anggota legislatif daerah pemilihan Sulawesi Barat, Sulfikar, lakukan kunjungan kemanusiaan untuk menemui para korban musibah kebakaran di Lingkungan Ranterasa, Kelurahan Minake, Kecamatan Tandukkalua, Kabupaten Mamasa, Senin (22/12/2025). Dalam kunjungannya ke lokasi pengungsian sementara, Sulfikar menyampaikan rasa simpati dan belasungkawa yang mendalam atas musibah yang menimpa warga. Suasana saat Sulfikar kunjungi rumah warga […]

  • Dinsos dan PMD Sulbar Gelar Rapat Pembahasan Draf Perda Penyelenggaraan Kesos

    Dinsos dan PMD Sulbar Gelar Rapat Pembahasan Draf Perda Penyelenggaraan Kesos

    • 0Komentar

    Mamuju, Sulbarupdate.id – Dalam rangka pembahasan draf Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Bidang Rehabilitasi Sosial dan Bidang Penanganan Fakir Miskin menggelar rapat bersama Forum Koordinasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (FK-LKS), Rabu 7 Januari 2026. Rapat […]

  • Sengketa Pembagian Rumah di Polman Berakhir Damai

    Sengketa Pembagian Rumah di Polman Berakhir Damai

    • 0Komentar

    POLMAN, Sulbarupdate.id – Aparat kepolisian melalui Bhabinkamtibmas Kelurahan Batupanga, Briptu Sukriady, berhasil memfasilitasi penyelesaian sengketa pembagian aset rumah antara mantan pasangan suami istri di Lingkungan Kalimbua Timur, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polman, Minggu (19/04/2026). ​Langkah problem solving ini dilakukan guna meredam potensi konflik sosial di tengah masyarakat melalui jalur mediasi yang melibatkan perangkat pemerintah setempat. ​Perselisihan […]

expand_less