PMII Komisariat Unsulbar Desak Bupati Majene Audit PDAM Tirta

MAJENE, Sulbarupdate.id — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Unsulbar menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, Rabu (19/8/2026) sore.

Aksi tersebut digelar sebagai bentuk desakan kepada Bupati Kabupaten Majene agar segera melakukan audit terhadap pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Majene.

Dalam aksinya, mahasiswa membawa sejumlah bendera organisasi serta ban mobil yang kemudian digunakan dalam aksi demonstrasi.

Setibanya di lokasi, massa langsung menyampaikan sejumlah tuntutan melalui orasi secara bergantian.

Situasi aksi semakin mendapat perhatian ketika mahasiswa melakukan pembakaran ban di lokasi demonstrasi.

Massa juga menyampaikan kritik terhadap tata kelola PDAM Tirta Majene yang dinilai perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah.

Tidak hanya berorasi di luar, massa aksi kemudian bergerak hingga memasuki ruangan Sekretariat Kabupaten Majene untuk menyampaikan tuntutan mereka.

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Andi Ikram, mengatakan terdapat sejumlah persoalan yang menjadi perhatian mahasiswa dan harus segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Majene.

Menurutnya, mahasiswa mendesak agar dugaan persoalan keuangan maupun pengelolaan di tubuh PDAM Tirta Majene dapat diusut secara menyeluruh dan transparan.

“Ada beberapa tuntutan yang kami sampaikan,” kata Andi Ikram dalam aksi tersebut.

Salah satu tuntutan utama mahasiswa yakni meminta Bupati Majene segera memerintahkan Inspektorat untuk melakukan audit terhadap PDAM Tirta Majene.

Mahasiswa menilai audit diperlukan untuk memastikan pengelolaan perusahaan daerah tersebut berjalan sesuai dengan aturan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Desakan audit juga berkaitan dengan adanya dugaan kerugian yang disebut terjadi di tubuh PDAM Tirta Majene.

PMII Komisariat Unsulbar meminta dugaan tersebut tidak dibiarkan menjadi polemik tanpa adanya pemeriksaan dan penjelasan secara terbuka dari pihak terkait.

“Usut tuntas dugaan kerugian di tubuh PDAM Tirta Majene,” tegas Andi Ikram.

Selain persoalan dugaan kerugian, mahasiswa juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan PDAM.

Bagi mahasiswa, PDAM merupakan perusahaan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya dalam penyediaan air bersih.

Karena itu, pengelolaannya dinilai harus mengedepankan kepentingan masyarakat dan tidak boleh mengabaikan prinsip transparansi serta pertanggungjawaban publik.

Mahasiswa juga membawa pesan agar pelayanan air bersih benar-benar diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat luas.

“Air untuk rakyat, bukan untuk segelintir kepentingan,” menjadi salah satu poin yang disuarakan massa aksi.

Dalam tuntutannya, PMII Komisariat Unsulbar juga mendesak Pemerintah Kabupaten Majene segera menyelesaikan persoalan kepemimpinan di tubuh PDAM Tirta Majene.

Mahasiswa meminta agar direktur definitif PDAM Tirta Majene segera dilantik, sehingga perusahaan daerah tersebut memiliki kepemimpinan yang jelas dan dapat menjalankan program serta pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

Secara keseluruhan, terdapat lima tuntutan utama yang disampaikan mahasiswa dalam aksi tersebut.

Pertama, mahasiswa meminta agar dugaan kerugian di tubuh PDAM Tirta Majene diusut secara tuntas.

Kedua, mereka mendesak Bupati Majene segera memerintahkan Inspektorat melakukan audit terhadap PDAM Tirta Majene.

Ketiga, mahasiswa meminta pemerintah daerah mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan PDAM.

Keempat, mahasiswa menegaskan bahwa pengelolaan air harus dikembalikan pada kepentingan masyarakat sebagai kebutuhan dasar.

Kelima, mahasiswa meminta agar direktur definitif PDAM Tirta Majene segera dilantik.

Aksi tersebut menjadi sorotan karena mahasiswa tidak hanya menyampaikan kritik melalui orasi, tetapi juga membawa tuntutan langsung ke lingkungan pemerintahan Kabupaten Majene.

Mahasiswa berharap tuntutan tersebut tidak berhenti sebagai aspirasi di jalan, tetapi benar-benar mendapatkan tindak lanjut konkret dari pemerintah daerah.

Mereka meminta adanya pemeriksaan terhadap pengelolaan PDAM secara terbuka agar berbagai dugaan yang menjadi sorotan publik dapat diketahui berdasarkan hasil audit dan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hingga aksi berlangsung, tuntutan mahasiswa tersebut menjadi perhatian karena tak satupun pihak pemerintahan hadir dalam aksi mahasiswa.(*)