Breaking News
light_mode
Beranda » Mamasa » Oknum Anggota DPRD Mamasa Diduga Abaikan Utang Rp85 Juta Milik Warga Mambi

Oknum Anggota DPRD Mamasa Diduga Abaikan Utang Rp85 Juta Milik Warga Mambi

  • account_circle Ancha
  • calendar_month Sel, 9 Jun 2026
  • visibility 207
  • comment 0 komentar

MAMASA, Sulbarupdate.id – Sikap tidak terpuji kembali mecoreng wakil rakyat di Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat (Sulbar). Pasalnya, oknum anggota DPRD Kabupaten Mamasa berinisial HST, diduga tak kunjung kembalikan uang senilai Rp85 juta yang dipinjamnya dari warga Mambi berinisial MNR dan NMI.

Surat perjanjian kedua belah pihak.

Uang puluhan juta tersebut, dikabarkan sebelumnya dipinjam oleh HST pada tahun 2023 lalu, yang kabarnya digunakan sebagai modal politik untuk bertarung dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. 

Namun, meski kini ia telah resmi menjabat sebagai Anggota DPRD, kewajiban mengembalikan uang warga tersebut tak kunjung dituntaskan.

Menurut keterangan pihak korban, demi memenuhi permintaan pinjaman modal politik dari HST pada tahun 2023, mereka terpaksa melakukan berbagai upaya. 

Korban harus menjual perhiasan emas pribadi, meminjam uang dari kerabat mereka di Palopo (Sulawesi Selatan), hingga mengajukan pinjaman ke BRI Unit Mambi.

Namun, setelah HST terpilih dan duduk di kursi dewan, harapan korban agar uang mereka segera dikembalikan justru bertepuk sebelah tangan. 

Upaya komunikasi secara kekeluargaan berulang kali dilakukan dengan mendatangi rumah kediaman HST di Desa Masoso, Kecamatan Bambang, Kabupaten Mamasa, tetapi tidak membuahkan hasil.

Dampak dari penundaan pengembalian uang ini sangat memukul kondisi psikologis dan internal keluarga korban. Desakan dari kerabat di Palopo yang meminta uangnya kembali membuat keharmonisan rumah tangga MNR dan NMI kini berada di ambang kehancuran.

“Rumah tangga kami sudah mulai berantakan. Kami sering cekcok dan baku marah karena uang Rp85 juta itu. Kami terdesak oleh pemilik uang di Palopo, sementara yang bersangkutan belum juga mengembalikan,” ungkap korban saat menyampaikan keluhannya kepada laman ini, Selasa (8/6/2026).

Melihat tidak adanya keseriusan, korban sempat mendatangi kembali rumah HST pada November 2025 untuk membuat surat perjanjian tertulis. 

Dalam kesepakatan tersebut, HST bersama suaminya—yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Masoso—berjanji akan melunasi seluruh utang paling lambat tanggal 15 Mei 2026. Namun, hingga batas waktu tersebut terlampaui, janji pelunasan itu tetap tidak terealisasi.

Pihak korban menilai, sebagai Anggota DPRD dengan estimasi penghasilan bulanan mencapai sedikitnya Rp30 juta, seharusnya tidak ada alasan bagi untuk menunda-nunda kewajibannya selama bertahun-tahun. Korban menganggap ada ketidakseriusan dan krisis iktikad baik dari oknum wakil rakyat tersebut.

“Lebih baik kami curhat di media online sekarang, daripada kami harus menjadi korban dua kali. Sudah terdesak utang, rumah tangga kami juga bisa hancur semuanya,” tegas korban.

Hingga berita ini diterbitkan, tim redaksi masih mengupayakan konfirmasi resmi dari Anggota DPRD Mamasa, HST namun belum berhasil.(**)

  • Penulis: Ancha
  • Editor: Tim Redaksi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Jelang Idul Adha, Harga Ayam di Majene Tetap Normal

    Jelang Idul Adha, Harga Ayam di Majene Tetap Normal

    • 0Komentar

    MAJENE, Sulbarupdate.id – Jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga ayam potong di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, terpantau masih stabil dan belum mengalami kenaikan signifikan, Senin (25/5/2026). Kondisi ini disambut baik masyarakat karena daya beli kebutuhan pokok tetap terjaga di tengah meningkatnya aktivitas menjelang hari besar keagamaan. Salah satu pedagang ayam di Majene, Fadila, […]

  • Tuntut Transparansi Proyek ‘Sekolah Rakyat’, Mahasiswa Demo di Depan Kantor Gubernur Sulbar

    Tuntut Transparansi Proyek ‘Sekolah Rakyat’, Mahasiswa Demo di Depan Kantor Gubernur Sulbar

    • 0Komentar

    MAMUJU, Sulbarupdate.id – Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Hukum (GMH) Sulawesi Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Kamis (4/6/2026).  Massa menuntut transparansi terkait pelaksanaan proyek pembangunan Sekolah Rakyat yang masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Dalam aksinya, GMH menyoroti dua isu krusial: minimnya penyerapan tenaga kerja lokal […]

  • Paradoks Keadilan, Saat Vonis Bersalah Tak Berujung Penjara

    Paradoks Keadilan, Saat Vonis Bersalah Tak Berujung Penjara

    • 0Komentar

    JAKARTA,Sulbarupdate.id – Indonesia memasuki era baru dalam penegakan hukum pidana. Sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional pada 2 Januari 2026, konsep Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) resmi menjadi instrumen hukum yang menggeser paradigma pembalasan menjadi keadilan yang manusiawi. ​Melalui mekanisme ini, seorang terdakwa bisa dinyatakan terbukti bersalah secara hukum, namun hakim memiliki wewenang penuh […]

  • Ratusan Umat Muslim di Mamasa Gelar Salat Idulfitri 1447 H di Lapangan Tribun

    Ratusan Umat Muslim di Mamasa Gelar Salat Idulfitri 1447 H di Lapangan Tribun

    • 0Komentar

      ​MAMASA, Sulbarupdate.id – Ratusan umat Muslim di Kabupaten Mamasa melaksanakan ibadah Salat Idulfitri 1447 Hijriah yang dipusatkan di pelataran Tribun Kondosapata’, Sabtu (21/3/2026) pagi. Prosesi ibadah berlangsung khidmat di bawah kawalan pengamanan ketat dari pihak berwajib. ​Pantauan di lokasi, jamaah mulai memadati area tribun sejak pukul 06.00 WITA. Gema takbir dan selawat terus berkumandang […]

  • AKBP Ari Prayitno Resmi Jabat Kapolres Mamuju Tengah, Komitmen Lanjutkan Program Positif

    AKBP Ari Prayitno Resmi Jabat Kapolres Mamuju Tengah, Komitmen Lanjutkan Program Positif

    • 0Komentar

    MAMUJU TENGAH, Sulbarupdate.id – Kapolres Mamuju Tengah (Mateng) yang baru, AKBP Ari Prayitno, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan berbagai program positif yang telah berjalan di lingkungan Polres Mateng. Selain itu, ia juga bertekad untuk memperkuat kualitas pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat secara maksimal. Komitmen tersebut disampaikan oleh AKBP Ari Prayetno saat diwawancarai awak media usai menghadiri […]

  • Tolak Pilkada Lewat DPR, Aliansi Masyarakat Lawan Manuver Elit Politik Nasional

    Tolak Pilkada Lewat DPR, Aliansi Masyarakat Lawan Manuver Elit Politik Nasional

    • 0Komentar

    Jakarta – Sulbarupdate.id – Sejumlah elemen masyarakat sipil menyampaikan Petisi Selamatkan Demokrasi sebagai bentuk keprihatinan atas menguatnya wacana pengalihan mekanisme pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Petisi tersebut menegaskan bahwa langkah tersebut berpotensi mencabut kedaulatan rakyat yang selama ini menjadi prinsip fundamental demokrasi Indonesia. Koordinator […]

expand_less