Dianggap Mampu, Hanna Gagal Dapat Bedah Rumah PKK Mamasa, Keluarga:Jangan Buat Opini

MAMASA, Sulbarupdate.id — Kisah Hanna (70), warga Desa Rante Tangnga, Kecamatan Tawalian, Kabupaten Mamasa, yang bertahan hidup di rumah sederhana di tengah keterbatasan ekonomi kembali jadi sorotan publik.

Kisa perempuan lanjut usia itu sebelumnya diberitakan di salah satu media online Lintas-Enam.com, dengan judul “Tepat di Depan Rujab Wakil Bupati Mamasa, Hanna Bertahan Hidup di Rumah Reyot Tanpa Bansos.”

Pemberitaan itu kemudian mendapat perhatian dari Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Mamasa, Adel Palulun.

Sehinga istri Bupati Mamasa itu bersama sejumlah pengurus PKK mendatangi kediaman Hanna untuk melihat langsung kondisi Hanna pada Kamis (20/8/2026) kemarin.

Dalam kunjungan itu, rombongan PKK juga membawa bantuan berupa bahan kebutuhan pokok.

Namun, kunjungan tersebut justru memunculkan polemik baru setelah pihak PKK menyampaikan bahwa Hanna sebelumnya sempat dipertimbangkan mendapat bantuan bedah rumah, tetapi urung diberikan karena dinilai masih tergolong mampu.

Pernyataan tersebut juga disampaikan salah satu pengurus PKK, Harizah, melalui siaran langsung di akun Facebook miliknya.

Dalam pernyataannya, Harizah menyebut kondisi Hanna masih tergolong baik dan mampu. Pernyataan itu kemudian dibantah pihak keluarga.

Semuel, menantu Hanna, menilai penilaian tersebut tidak menggambarkan kondisi ekonomi keluarga secara utuh.

Ia bahkan mempertanyakan dasar penilaian pihak PKK yang menyebut Hanna sebagai warga mampu tanpa terlebih dahulu menggali kondisi keluarga secara langsung.

“Dia tidak pernah cek ke kami sebagai anaknya, apakah kami memang orang mampu seperti yang disampaikan,” kata Semuel, Jumat (21/8/2026).

Menurut Semuel, kondisi Hanna mulai semakin sulit setelah rumah kayu miliknya berukuran sekitar 6×5 meter terdampak bencana tanah bergerak pada 2022.

Rumah tersebut akhirnya harus dibongkar karena kondisi tanah yang tidak lagi aman. Hanna dan suaminya kemudian menumpang di lahan milik kerabat yang berada di sekitar lokasi.

Warga secara gotong royong membangun sebuah pondok berukuran sekitar 3×5 meter yang kemudian digunakan Hanna dan suaminya, Bongga Paillin, sebagai tempat tinggal sekaligus tempat menjalankan usaha kecil.

Namun, menurut Semuel, selama bertahun-tahun Hanna tidak pernah mendapatkan bantuan sosial maupun bantuan perbaikan rumah dari pemerintah desa.

“Jangankan bantuan bedah rumah, bantuan beras miskin saja dari desa tidak ada,” ujarnya.

Kondisi Hanna semakin berat setelah suaminya meninggal dunia pada 2024. Sejak itu, Hanna menjalani kehidupan sebagai janda lanjut usia dengan mengandalkan usaha jualan campuran bermodal seadanya yang dibantu anak-anaknya serta pinjaman modal KUR.

Pada 2025, Semuel mengaku berinisiatif membangun kembali rumah Hanna di lokasi sebelumnya yang terdampak bencana. Namun, keterbatasan biaya membuat pembangunan tersebut terhenti hingga kini.

Keluarga Bantah Hanna Tergolong Mampu
Semuel menilai persoalan utama bukan sekadar soal bantuan bedah rumah, tetapi bagaimana pemerintah melihat kondisi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Ia membantah anggapan bahwa keluarga Hanna tergolong mampu hanya karena terdapat anggota keluarga yang berpendidikan tinggi.

Semuel menjelaskan, Hanna memiliki empat anak yang tinggal berdekatan dengan kondisi ekonomi masing-masing. Anak pertama bahkan telah meninggal dunia beberapa bulan lalu.

Sementara anak kedua merupakan seorang perempuan yang telah menjadi janda setelah bercerai dengan suaminya.

Memang, kata Semuel, terdapat dua anak Hanna yang telah menyelesaikan pendidikan hingga jenjang sarjana. Namun, biaya pendidikan tersebut disebut ditanggung oleh mantan suami, bukan berasal dari kemampuan ekonomi Hanna.

“Betul ada anaknya sarjana dua orang, tapi itu dibiayai oleh mantan suaminya. Kalau ini dijadikan indikator bahwa dia mampu, tentu ini keliru,” tegasnya.

Anak Hanna lainnya, lanjut Semuel, memilih merantau ke Kendari untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membiayai pendidikan anaknya.

Sedangkan Semuel sendiri mengaku kondisi ekonominya juga jauh dari kata mapan. Sebagai seorang wartawan, ia menyebut tidak memiliki penghasilan tetap.

“Kalau saya dan istri, teman-teman wartawan sudah tahu bagaimana kondisi kehidupan saya. Saya juga seorang wartawan yang tidak punya gaji,” ungkapnya.

Ironisnya, Semuel mengaku hingga kini dirinya bersama keluarga masih menempati rumah yang juga berada di kawasan terdampak pergerakan tanah.

“Kami masih tinggal di dalam rumah yang dihantui bencana tanah bergerak yang sewaktu-waktu bisa berdampak buruk bagi kami. Tapi kan tidak ada pilihan lain,” katanya.

Pemda Mamasa Diminta Jangan Tutup Mata
Semuel berharap polemik ini tidak berhenti pada kunjungan seremonial maupun pemberian sembako.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu turun langsung melakukan verifikasi kondisi warga sebelum menyimpulkan seseorang layak atau tidak menerima bantuan.

Ia mempertanyakan efektivitas program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) jika masyarakat yang benar-benar hidup dalam keterbatasan justru tidak tersentuh program tersebut.

“Kan ada bantuan RTLH bagi masyarakat tidak mampu, tapi itu tidak dapat menjangkau orang yang betul-betul membutuhkan. Sederhana saja, kalau memang tidak niat membantu, setidaknya jangan bikin gaduh,” pungkasnya.

Kasus Hanna sekaligus menjadi cermin bagi Pemerintah Kabupaten Mamasa agar pendataan dan penyaluran bantuan tidak hanya berpatokan pada indikator administratif atau melihat kondisi keluarga secara sepintas.

Sebab, di balik rumah yang tampak sederhana, terdapat persoalan ekonomi keluarga, beban tanggungan, riwayat bencana, hingga kemampuan nyata untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Keluarga Hanna meminta pemerintah melakukan verifikasi secara objektif dan terbuka. Bukan sekadar menilai dari apa yang terlihat, tetapi memastikan bantuan benar-benar sampai kepada warga yang paling membutuhkan.(*)