Breaking News
light_mode
Beranda » Mamasa » Lantik 91 Kepsek, Bupati Mamasa: Jangan ada Operator Rangkap Jabatan

Lantik 91 Kepsek, Bupati Mamasa: Jangan ada Operator Rangkap Jabatan

  • account_circle Ancha
  • calendar_month Sel, 13 Jan 2026
  • visibility 581
  • comment 0 komentar

MAMASA, Sulbarupdate.id – Bupati Mamasa resmi melantik 91 kepala sekolah dan dua pengawas sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa.

Upacara pengambilan sumpah jabatan tersebut berlangsung khidmat di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa pada Senin (12/1/2026).

Rincian pejabat yang dikukuhkan meliputi satu Kepala PAUD, 66 Kepala Sekolah Dasar (SD) dan 24 Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta dya Pengawas Sekolah.

91 Kepala sekolah lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa resmi dilantik di aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Senin 12/1/2026. (Foto. Ancha).

Acara ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda, di antaranya Dandim 1428/Mamasa, Kapolres Mamasa, perwakilan Kejaksaan, Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Kepala BKPP, serta perwakilan Inspektorat.

Dalam arahannya, Bupati Mamasa, Welem Sambolangi, menekankan bahwa jabatan yang diemban merupakan amanah besar yang menuntut integritas tinggi.

Ia mengingatkan para kepala sekolah bahwa mereka telah menandatangani pakta integritas yang memiliki konsekuensi nyata.

“Setiap tiga bulan akan kami evaluasi. Jika tidak mampu melaksanakan tugas dengan baik, tentu akan ada konsekuensinya,” tegas Bupati di hadapan para pejabat yang baru dilantik.

Larangan Politik Uang dan Praktik KKN

Bupati juga memberikan peringatan keras terkait praktik-praktik non-prosedural yang kerap mencederai dunia pendidikan.

Ia menginstruksikan agar seluruh kepala sekolah fokus pada tugas utama mencerdaskan anak bangsa dan menjauhi dinamika politik praktis maupun hoaks.

“Jangan lagi ada politik uang, jual beli jabatan, penyebaran hoaks, hingga praktik suap-menyuap. Tugas bapak dan ibu adalah berdiri di depan kelas untuk mencerdaskan bangsa, bukan menjadi provokator,” ujarnya.

Tertib Administrasi dan Larangan Pungutan

Selain integritas moral, aspek manajerial juga menjadi sorotan. Bupati menyoroti adanya praktik operator sekolah yang merangkap jabatan di beberapa instansi sekaligus.

Ia menegaskan agar hal tersebut segera dibenahi demi efektivitas kinerja.
Lebih lanjut, Bupati menjamin bahwa dalam proses mutasi dan pelantikan ini tidak ada praktik setoran kepada pimpinan.

“Jangan ada kepala sekolah yang memiliki operator merangkap di tiga sekolah, apalagi setoran kepada Bupati atau Kepala Dinas. Yang kita butuhkan adalah orang-orang yang punya hati, komitmen, ketulusan, dan integritas,” pungkasnya.(*)

  • Penulis: Ancha

Rekomendasi Untuk Anda

  • Implementasi PHTC, DKPPKB Sulbar Matangkan Pengembangan Desa Siaga TBC

    Implementasi PHTC, DKPPKB Sulbar Matangkan Pengembangan Desa Siaga TBC

    • 0Komentar

    Mamuju, Sulbarupdate.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat menggelar Pertemuan Koordinasi Pengembangan Desa Siaga TBC di Aula Andi Depu DKPPKB Sulbar, Jumat (27/2/2026). Program ini juga selaras dengan arah pembangunan daerah melalui konsep Panca Daya, yang menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia unggul dan […]

  • Ratusan Pelajar di Mamasa Ikuti Upacara Hari Pramuka ke-65

    Ratusan Pelajar di Mamasa Ikuti Upacara Hari Pramuka ke-65

    • 0Komentar

    MAMASA, Sulbarupdate.id — Ratusan siswa-siswi dari berbagai jenjang pendidikan di Kecamatan Tawalian, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, mengikuti Upacara Peringatan Hari Pramuka ke-65, Jumat (14/8/2026). Upacara yang digelar di halaman Kantor Kecamatan Tawalian tersebut merupakan rangkaian peringatan Hari Pramuka tingkat Kwartir Ranting (Kwarran) Kecamatan Tawalian. Kegiatan itu diikuti perwakilan siswa-siswi bersama pembina Pramuka dari masing-masing sekolah. […]

  • Banjir Kepung Mamuju Tengah, Berikut Jumlah Desa Terdampak 

    Banjir Kepung Mamuju Tengah, Berikut Jumlah Desa Terdampak 

    • 0Komentar

    Mamuju Tengah, Sulbarupdate.id – Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mamuju Tengah melaporkan sejumlah wilayah terendam banjir akibat cuaca ekstrem yang melanda pada periode 7 hingga 8 Januari 2026. Hingga kini tercatat lima titik di tiga kecamatan terdampak luapan air dengan tingkat kerawanan yang bervariasi. Berdasarkan data yang dihimpun dari […]

  • WASPADA! Penipuan Catut Nama Wagub Sulbar Modus Bantuan Masjid

    WASPADA! Penipuan Catut Nama Wagub Sulbar Modus Bantuan Masjid

    • 0Komentar

    Mamuju, Sulbarupdate.id – Modus operandi penipuan dengan mencatut nama pejabat publik kembali menggemparkan masyarakat di Sulawesi Barat (Sulbar). Kali ini, nama Wakil Gubernur Sulbar, Salim S. Mengga, digunakan oknum tidak bertanggung jawab untuk melancarkan aksi penipuan berkedok penyaluran dana bantuan pembangunan masjid. Peristiwa ini terungkap pada Jumat, 12 Desember 2025. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pelaku […]

  • Realisasi Anggaran PORDI Mamase Cup 2026 Disorot, Disinyalir Gunakan ABPD

    Realisasi Anggaran PORDI Mamase Cup 2026 Disorot, Disinyalir Gunakan ABPD

    • 0Komentar

    MAMASA, Sulbarupdate.id – Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten (PORDI Mamase Cup II) Tahun Anggaran 2026 disorot. Sorotan tajam tertuju pada efektivitas penggunaan anggaran yang diduga bersumber dari tubuh APBD Kabupaten Mamasa. Kegiatan yang berada di bawah naungan Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga ini disinyalir menggunakan skema Pembayaran Tambahan […]

  • Rudianto Lallo Menagih Etika Negarawan Hakim Mahkamah Konstitusi

    Rudianto Lallo Menagih Etika Negarawan Hakim Mahkamah Konstitusi

    • 0Komentar

    JAKARTA, SULBARUPDATE.ID— Peringatan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) kepada Hakim Konstitusi Anwar Usman menjadi penanda bagaimana kekuasaan kehakiman diuji, bukan hanya lewat putusan, tetapi melalui disiplin dan keteladanan para penjaga konstitusi. Di tengah sorotan publik terhadap Mahkamah Konstitusi, suara dari Senayan kembali mengingatkan. Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan […]

expand_less