Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum & Kriminal » Kejari Mamuju Sita Rp 1,5 Miliar Hasil Korupsi

Kejari Mamuju Sita Rp 1,5 Miliar Hasil Korupsi

  • account_circle Ancha
  • calendar_month Jum, 12 Des 2025
  • visibility 780
  • comment 0 komentar

Mamuju, Sulbarupdate.id — Sepanjang tahun 2025, Kejaksaan Negeri (Kejari) Mamuju, catat kinerja signifikan dalam pengembalian aset negara dengan menyita dana hasil tindak pidana korupsi senilai kurang lebih Rp 1,5 miliar.

Jumlah tersebut terperinci dari uang pengganti sebesar Rp1.272.262.000, yang ditambah dengan pembayaran denda sejumlah Rp250.000.000, dari berbagai kasus korupsi yang ditangani. Seluruh dana sitaan tersebut dilaporkan telah disetorkan ke kas negara.

Meskipun mencapai prestasi gemilang dalam pengembalian kerugian negara, perhatian publik masih tertuju pada satu perkara krusial, yaitu dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mamuju.

Penanganan kasus ini dilaporkan masih dalam tahap menunggu hasil audit perhitungan kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Barat.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Mamuju, M. Zaki Mubarak, menegaskan bahwa kelanjutan penanganan perkara tersebut sangat bergantung pada rampungnya perhitungan BPKP.

“Prosesnya masih menanti hasil perhitungan kerugian negara. Apabila BPKP dapat menuntaskan perhitungan tersebut dalam satu atau dua pekan ke depan, kami akan segera melanjutkan proses pemeriksaan,” ujar Zaki saat dikonfirmasi pada Kamis, 11 Desember.

Selain kasus perjalanan dinas, dua perkara korupsi lainnya kini masih berada pada tahap penyidikan mendalam. Salah satunya berkaitan dengan program rehabilitasi hutan lindung, yang telah menetapkan dua orang tersangka.

Tak hanya penyidikan, Kejari Mamuju juga sedang memproses tiga perkara pada tahap penuntutan dengan melibatkan total lima tersangka.

Kasus-kasus yang dimaksud meliputi, dugaan korupsi dalam proyek pembangunan Stadion Manakarra, Kasus penyertaan modal pada perusahaan daerah Perseroda PT Sulselbar Mala’bi dan perkara produksi bibit rehabilitasi hutan dan lahan di Dinas Kehutanan Sulawesi Barat.

Lebih lanjut, lima perkara telah mencapai kekuatan hukum tetap (inkrah) sepanjang tahun 2025. Kasus-kasus tersebut mencakup dua perkara Stadion Manakarra, dua perkara rehabilitasi hutan dan lahan, serta satu perkara penyertaan modal Perseroda, meskipun salah satu terpidana masih menempuh upaya hukum lanjutan.

M. Zaki Mubarak menjelaskan bahwa sektor-sektor yang paling banyak ditemukan penyimpangan sangat bervariasi.

“Terdapat penyimpangan pada sektor konstruksi, seperti pembangunan stadion; penyelewengan dana perusahaan daerah; dan sektor kehutanan yang menyangkut rehabilitasi hutan,” paparnya.

Salah satu perkara yang kini menyita perhatian publik adalah dugaan penyimpangan rehabilitasi hutan. Program yang didanai oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulbar dan dilaksanakan di 21 desa di Kabupaten Mamuju tersebut, diduga tidak sesuai dengan prosedur baku.

Terdapat indikasi penanaman pada lahan yang tidak terkategori kritis, penyaluran bantuan kepada penerima yang tidak memenuhi kriteria, dan pengabaian beberapa prosedur.

Hasil audit BPKP mengindikasikan kerugian negara mencapai sekitar Rp1,2 miliar, dan perkara ini kini telah bergulir ke tahap persidangan.

Dalam pelaksanaan penindakan, Zaki mengakui adanya tantangan substansial, terutama perihal keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM).

Bidang Pidsus saat ini hanya ditangani oleh satu orang jaksa tanpa didukung staf fungsional. Kendati demikian, Kejari Mamuju berkomitmen penuh untuk menuntaskan seluruh perkara, khususnya yang menjadi perhatian utama masyarakat.

“Area kerja kami mencakup dua wilayah, Mamuju dan Mamuju Tengah, sehingga bebannya cukup besar. Namun, komitmen kami untuk menyelesaikan seluruh perkara tetap teguh,” pungakasnya (**)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sensus Ekonomi 2026, Arsal Aras: Data Adalah Kompas Pembangunan Daerah

    Sensus Ekonomi 2026, Arsal Aras: Data Adalah Kompas Pembangunan Daerah

    • 0Komentar

    MAMUJU TENGAH, Sulbarupdate.id – Bupati Mamuju Tengah (Mateng), Dr. Arsal Aras, mengajak seluruh lapisan masyarakat dan pelaku usaha di Bumi Lalla Tassisara untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan Sensus Ekonomi (SE) 2026. Arsal menegaskan bahwa agenda ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan fondasi krusial bagi arah pembangunan ekonomi daerah selama sepuluh tahun ke depan. ​Menurut Arsal, […]

  • Murdanil: Pentingnya Penguatan Seluruh Tahapan dalam Penerapan SPM

    Murdanil: Pentingnya Penguatan Seluruh Tahapan dalam Penerapan SPM

    • 0Komentar

    Mamuju – Sulbarupdate.id – Plt. Kepala Biro Pemkesra Setda Provinsi SulawesiBarat, Murdanil, menegaskan pentingnya penguatan seluruh tahapan dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), khususnya pada aspek pendataan dan perhitungan kebutuhan, sebagaimana hasil Rapat Koordinasi Penerapan SPM Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan di ruang rapat Kantor Biro Pemkesra Kamis (18/12/2025). Murdanil menyampaikan bahwa penerapan SPM tidak […]

  • Ada Apa di Balik Proyek RSUD Satelit Tobadak? Progres Pembangunan Sulit Dikonfirmasi

    Ada Apa di Balik Proyek RSUD Satelit Tobadak? Progres Pembangunan Sulit Dikonfirmasi

    • 0Komentar

    MAMUJU TENGAH, Sulbarupdate.id – Ada yang mengganjal dari proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Satelit Tobadak Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), Sulawesi Barat. Bukan karena pekerjaan konstruksinya, melainkan akses terhadap informasi mengenai progres pembangunan yang justru terasa berjarak ketika sejumlah awak media berupaya melakukan konfirmasi langsung di lokasi proyek, Rabu (9/9/2026) sore. Kedatangan […]

  • Pembiayaan ‘Bulan Mamase’ Dipertanyakan, Kades dan Gaji ASN Mamasa ‘Disunat’ Lewat Kesepakatan Lintas Sektor

    Pembiayaan ‘Bulan Mamase’ Dipertanyakan, Kades dan Gaji ASN Mamasa ‘Disunat’ Lewat Kesepakatan Lintas Sektor

    • 0Komentar

    MAMASA, Sulbarupdate.id – Pelaksanaan rangkaian kegiatan “Bulan Mamase” tahun 2026 kini menjadi sorotan publik. Pasalnya, muncul dokumen kesepakatan rapat lintas sektor Kecamatan Mamasa tertanggal 27 Maret 2026. Dalam surat kesepakatan itu memuat rincian penarikan dana wajib dari Kepala Desa, Lurah, hingga Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk membiayai agenda tersebut. ​Langkah ini dinilai membebani aparatur tingkat […]

  • Kepala Kesbangpol Sulbar: Kerukunan Umat dan Sinergi Kunci Stabilitas Daerah

    Kepala Kesbangpol Sulbar: Kerukunan Umat dan Sinergi Kunci Stabilitas Daerah

    • 0Komentar

    Pasangkayu, Sulbarupdate.id – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat, Muh. Darwis Damir, menghadiri Upacara Peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) ke-80 Tahun 2026 yang digelar di halaman Kantor Bupati Kabupaten Pasangkayu, Sabtu 3 Januari 2026. Upacara tersebut mengusung tema “Umat Rukun dan Sinergi, Indonesia Damai dan Maju”, […]

  • BBM Langka di Majene, SPBU Rangas Hentikan Pelayanan Jeriken Usai Keributan

    BBM Langka di Majene, SPBU Rangas Hentikan Pelayanan Jeriken Usai Keributan

    • 0Komentar

    MAJENE, Sulbarupdate.id – Masyarakat di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, kembali mengeluhkan sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak (BBM), khususnya jenis Pertalite. Keluhan tersebut mencuat setelah terjadinya keributan di SPBU Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, pada Selasa malam, 1 September 2026. Kondisi tersebut turut menjadi perhatian masyarakat yang sehari-hari membutuhkan BBM untuk menunjang aktivitas, termasuk nelayan dan […]

expand_less