Pemkab Mamasa Siapkan Anggaran untuk Lunasi Tunggakan PKB Ratusan Randis
- account_circle Ancha
- calendar_month 1 jam yang lalu
- visibility 17
- comment 0 komentar
Foto. Ilustrasi Sulbarupdate.id
MAMASA, Sulbarupdate.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar) menyiapkan anggaran pelunasan untuk tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebanyak 204 unit kendaraan dinas (Randis), baik roda dua maupun roda empat.
Pembayaran dijadwalkan pada pekan depan setelah proses pemeriksaan fisik dan validasi data kendaraan selesai.
Pemeriksaan fisik kendaraan berlangsung pada 21–23 Oktober 2026 melalui program Tim Pamungkas (Percepatan Penyelesaian dan Manajemen Pembayaran Tunggakan Pajak Kendaraan Dinas).
Program ini melibatkan Pemkab Mamasa, UPTD Samsat Mamasa, dan Satuan Lalu Lintas Polres Mamasa.
Kepala UPTD Samsat Mamasa, David, mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk mencocokkan data administrasi dengan kondisi fisik kendaraan sebelum pembayaran tunggakan direalisasikan.
“Pemeriksaan dan validasi data dilakukan untuk memastikan kesesuaian dokumen administrasi dengan kondisi kendaraan sebelum pembayaran dilakukan,” ujarnya, Jumat (23/10/2026).
David menjelaskan, anggaran untuk melunasi tunggakan pajak 204 kendaraan dinas tersebut telah disiapkan oleh Pemkab Mamasa. Adapun realisasi pembayaran direncanakan berlangsung pada pekan depan.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat, H. Abdul Wahab Hasan Sulur, mengapresiasi langkah Pemkab Mamasa yang telah menyiapkan anggaran untuk menyelesaikan kewajiban pajak kendaraan dinas.
Menurutnya, kepatuhan pemerintah daerah dalam membayar PKB menjadi bagian dari upaya meningkatkan tertib administrasi perpajakan dan mengoptimalkan pendapatan daerah.
Melalui program Tim Pamungkas, pemeriksaan fisik dan validasi data diharapkan dapat memastikan ketepatan administrasi kendaraan sebelum tunggakan dilunasi.
Koordinasi antarlembaga juga dilakukan untuk mendukung kelancaran proses penyelesaian kewajiban pajak tersebut.
Penyelesaian tunggakan PKB ini sekaligus menjadi bagian dari upaya penertiban administrasi kendaraan dinas dan pengelolaan aset pemerintah daerah agar lebih tertib dan akuntabel.
Meski anggaran telah disiapkan, pelunasan tunggakan tersebut masih menunggu realisasi pembayaran sesuai jadwal yang direncanakan.(***)
- Penulis: Ancha
- Editor: Tim Redaksi
