Refleksi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, PMII Mamuju Bawa 15 Tuntutan
- account_circle Ancha
- calendar_month 1 jam yang lalu
- visibility 14
- comment 0 komentar
MAMUJU, Sulbarupdate.id – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Mamuju menggelar aksi demonstrasi di kawasan Simpang Lima, Mamuju, Kamis (22/10/2026).
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk refleksi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam aksi itu, PMII Cabang Mamuju menyuarakan 15 tuntutan yang mencakup persoalan daerah hingga isu nasional, mulai dari kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Sulawesi Barat, penyaluran bantuan sosial, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga pengelolaan sumber daya alam.
Massa aksi juga menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), transparansi pembangunan Koperasi Desa (Kopdes), konflik agraria, pengesahan RUU Perampasan Aset, serta persoalan infrastruktur sekolah di daerah terpencil.
Selain itu, PMII mendesak kejelasan regulasi penjualan minuman keras, penghentian aktivitas Lingkar Tambang Jaya (LTJ) di Sulawesi Barat, pengusutan dugaan penyalahgunaan Kartu Indonesia Pintar (KIP), penanganan HIV/AIDS dan stunting, penghentian eksploitasi sumber daya alam, serta perluasan lapangan kerja.
Salah satu peserta aksi dari Komisariat Institut Kesehatan dan Bisnis ST Fatimah Mamuju, Fergiawan Rai Zacky, secara khusus menyoroti rencana eksplorasi logam tanah jarang di Sulawesi Barat yang menurutnya masih menjadi perbincangan publik.
Ia menilai pemerintah perlu mengkaji secara serius dampak ekologis dan biologis dari aktivitas pertambangan tersebut, termasuk potensi ancamannya terhadap lingkungan, mata pencaharian, dan keselamatan masyarakat setempat.
“Seharusnya kepala pemerintahan dapat melihat dampak negatif yang mungkin timbul, khususnya dampak ekologis dan biologis yang dapat merusak mata pencaharian serta mengancam nyawa masyarakat lokal,” ujar Fergiawan dalam orasinya.
Menurut dia, pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal tidak cukup dijadikan satu-satunya dasar untuk mendukung aktivitas pertambangan.
Pemerintah, kata dia, juga perlu menjelaskan langkah pemulihan lingkungan, termasuk proses reklamasi dan rehabilitasi lahan setelah kegiatan pertambangan berakhir.
Fergiawan juga menyoroti persoalan HIV/AIDS dan meminta pemerintah memperkuat upaya pencegahan serta penanganannya. Ia turut mendorong adanya regulasi yang jelas dalam penanganan persoalan yang berkaitan dengan LGBT.
Dalam penyampaiannya, ia menegaskan bahwa pemerintah perlu mengedepankan kebijakan yang berorientasi pada kesehatan masyarakat dan upaya pencegahan penularan HIV/AIDS.
Selain itu, Fergiawan menyoroti pengawasan penjualan minuman beralkohol, khususnya kepada anak di bawah umur. Ia meminta pemerintah memperketat regulasi dan pengawasan agar minuman beralkohol tidak mudah diakses oleh pelajar.
Ia mengklaim, sepanjang 2026 telah terjadi empat kali kecelakaan yang melibatkan anak di bawah umur akibat persoalan konsumsi minuman keras. Ia juga menyinggung adanya kasus pembunuhan di Sulawesi Barat, khususnya Kabupaten Mamuju, yang menurutnya menjadi perhatian serius.
Atas persoalan tersebut, Fergiawan meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap aturan penjualan minuman beralkohol, termasuk pengawasan terhadap penjualan kepada pelajar.
Menutup orasinya, Fergiawan mengingatkan pemerintah agar menjalankan tanggung jawab sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada Presiden dan Wakil Presiden.
“Saya berharap pemerintah hari ini, khususnya Bapak Presiden dan Wakil Presiden, mengingat tugas dan fungsinya saat disumpah untuk menjalankan tanggung jawab sebagai pemimpin negara,” ujarnya.
Ia kemudian menyampaikan pesan kritis kepada pemerintah agar tidak mengabaikan suara masyarakat yang disampaikan melalui aksi demonstrasi.
“Takutlah kepada Tuhanmu, bukan takut kepada spanduk yang mengkritik mu,” tegas Fergiawan.(***)
- Penulis: Ancha
- Editor: Tim Redaksi
