Breaking News
light_mode
Beranda » Daerah » Diabaikan Kebijakan, Nakes dan Guru Honorer Menginap di Kantor Bupati Mamuju

Diabaikan Kebijakan, Nakes dan Guru Honorer Menginap di Kantor Bupati Mamuju

  • account_circle Amr
  • calendar_month Senin, 5 Jan 2026
  • visibility 288
  • comment 0 komentar

Mamuju, Sulbarupdate.id— Ratusan tenaga kesehatan dan guru honorer kembali dipaksa turun ke jalan. Bukan karena keinginan, melainkan karena negara terus menutup mata.

Nama mereka lenyap dari daftar pengangkatan PPPK paruh waktu, meski telah bertahun-tahun mengabdi di fasilitas kesehatan dan sekolah Negeri di Kabupaten Mamuju.

Sebagai bentuk perlawanan, massa aksi menduduki halaman Kantor Bupati Mamuju dan menginap semalaman. Mereka menolak pulang sebelum mendapat kepastian, bukan janji.

Aksi ini didampingi Ikatan Pelajar Mahasiswa Pitu Ulunna Salu (IPMAPUS) yang menilai kebijakan Pemerintah Daerah hanya memperpanjang rantai ketidakadilan.

“Mereka bukan angka statistik. Mereka manusia yang digaji murah, disuruh loyal, lalu dibuang oleh sistem,” Ucap Ahmad kepada lama ini.

Ket. Gambar: Suasana Kantor Bupati Mamuju, Senin 5 Januari 2026 (Dok. Sulbarupdate.id).

Kebijakan PPPK paruh waktu yang digadang sebagai solusi nasional justru dianggap produk setengah jadi. Banyak honorer lama—yang menopang layanan pendidikan dan kesehatan—tersingkir tanpa penjelasan terbuka.

Data tidak transparan, mekanisme seleksi kabur, dan pemerintah daerah terkesan hanya menjadi penonton kebijakan pusat.

IPMAPUS menyebut pemerintah gagal menjalankan tanggung jawab moral dan politiknya.

“Jika guru dan nakes terus dizalimi, maka pemerintah sedang menyiapkan bom waktu krisis pelayanan publik. Ini bukan lagi kesalahan teknis, ini kegagalan kepemimpinan,” tegas Ahmad.

Ironisnya, gedung Kantor Bupati yang megah justru menjadi saksi bisu tidur di atas lantai keras para abdi negara. Mereka menginap didepan kantor, beralaskan karton dan terpal, sementara pejabat tetap pulang dengan nyaman tanpa pernah merasakan pahitnya pengabdian tanpa kepastian.(*)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Reinventing Staf Ahli Bupati: Mentransformasi Jabatan Struktural Menjadi “Brain Trust” Strategis

    Reinventing Staf Ahli Bupati: Mentransformasi Jabatan Struktural Menjadi “Brain Trust” Strategis

    • 0Komentar

    Oleh. Dr. Aco Musaddad HM (Staf Ahli Bupati Polman Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan) Di tengah disrupsi informasi dan dinamika sosial yang kian kompleks, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menegaskan reposisi peran Staf Ahli Bupati. Tidak lagi sekadar pelengkap administratif, Staf Ahli kini diproyeksikan sebagai “Brain Trust”-episentrum pemikir strategis yang menentukan akurasi setiap kebijakan publik yang […]

  • STNK Mobil Warga Kalukku Hilang, Pemilik Ajukan Berita Kehilangan

    STNK Mobil Warga Kalukku Hilang, Pemilik Ajukan Berita Kehilangan

    • 0Komentar

    Mamuju – Sulbarupdate.id – Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil milik seorang warga Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, dilaporkan hilang. STNK tersebut diketahui atas nama Nurcahyani, warga Dusun Sinyonyoi Selatan, Kecamatan Kalukku, Mamuju 28 Januari 2026. Menurut keterangan pemilik, STNK mobil dengan nomor polisi DC 1471 AP tersebut hilang pada waktu dan tempat yang belum dapat […]

  • Polemik SHM di Kawasan Hutan Mamasa, DPRD Desak Pemda dan BPN Segera Bertindak

    Polemik SHM di Kawasan Hutan Mamasa, DPRD Desak Pemda dan BPN Segera Bertindak

    • 0Komentar

    MAMASA, Sulbarupdate.id – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mamasa, Arwin Rahman, mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk segera melakukan inventarisasi lahan menyusul banyaknya laporan terkait Sertifikat Hak Milik (SHM) warga yang masuk dalam kawasan hutan lindung dan konservasi. ​Kondisi ini dinilai memicu ketimpangan sosial yang serius, lantaran warga kehilangan akses untuk mengelola […]

  • Pemprov Sulbar Salurkan Dana Rp423 Juta ke Sumatera

    Pemprov Sulbar Salurkan Dana Rp423 Juta ke Sumatera

    • 0Komentar

    MAMUJU, Sulbarupdate.id — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melalui Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi korban bencana alam di wilayah Sumatra Utara, Selasa (23/12/2025). Bantuan tersebut merupakan wujud solidaritas dan kepedulian masyarakat Sulawesi Barat yang bersumber dari Pemprov Sulbar, Pemerintah Kabupaten Mamuju, Majene, Polewali Mandar, Mamasa, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu, serta […]

  • KPK RI Ungkap Kepatuhan LHKPN 2025 Baru 35,52 Persen, Berikut Batasnya

    KPK RI Ungkap Kepatuhan LHKPN 2025 Baru 35,52 Persen, Berikut Batasnya

    • 0Komentar

    Jakarta, Sulbarupdate.id— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2025 hingga awal Februari 2026 baru mencapai 35,52 persen. Angka tersebut dinilai masih jauh dari harapan dan perlu segera ditingkatkan. KPK pun menetapkan tenggat waktu pelaporan hingga 31 Maret 2026 bagi seluruh penyelenggara negara yang wajib melaporkan […]

  • IPMAPUS Sulbar Desak Polda Bongkar Aktor Mafia Migas

    IPMAPUS Sulbar Desak Polda Bongkar Aktor Mafia Migas

    • 0Komentar

    MAMUJU, Sulbarupdate.id – Ikatan Pelajar Mahasiswa Pitu Ulunna Salu (IPMAPUS) Sulawesi Barat melontarkan kritik keras terhadap penanganan kasus dugaan mafia migas subsidi oleh Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Barat. Organisasi mahasiswa ini menilai penyidikan terkesan jalan di tempat dan hanya menyentuh pelaku di tingkat lapangan. ​Ketua IPMAPUS Sulbar, Akbar, menyatakan adanya kejanggalan dalam proses hukum yang […]

expand_less