Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » Survei Indikator: Kejaksaan Agung Menjadi Lembaga Paling Dipercaya Publik, Tertinggi 2 Tahun Terakhir

Survei Indikator: Kejaksaan Agung Menjadi Lembaga Paling Dipercaya Publik, Tertinggi 2 Tahun Terakhir

  • account_circle Amr
  • calendar_month Sen, 9 Feb 2026
  • visibility 430
  • comment 0 komentar

JAKARTA, SULBARUPDATE.ID – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengukuhkan posisinya sebagai lembaga penegak hukum yang paling dipercaya oleh masyarakat Indonesia berdasarkan survei nasional Indikator Politik Indonesia periode 15-21 Januari 2026.

Dalam survei tersebut, tingkat kepercayaan publik terhadap Korps Adhyaksa ini mencapai angka tertinggi dalam dua tahun terakhir, mencapai 80 persen. Angka tersebut melampaui lembaga hukum lainnya seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Polri.

Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Prof Burhanuddin Muhtadi memaparkan bahwa capaian ini merupakan hasil dari konsistensi Kejagung dalam menangani kasus-kasus korupsi besar yang menyita perhatian publik.

Dalam rilis bertajuk “Persepsi Publik terhadap Kinerja Presiden dan Kepercayaan Warga terhadap Lembaga-Lembaga Negara”, Kejagung mencatatkan akumulasi tingkat kepercayaan yang sangat signifikan.

Adapun angkanya mencapai 80%.“Kepercayaan publik, sebanyak 74% responden menyatakan cukup percaya dan 6% menyatakan sangat percaya,” kata Burhanuddin saat memaparkan hasil survei secara virtual, Minggu (8/2/2026).

Angka ini menempatkan Kejagung di posisi teratas di antara lembaga hukum lainnya, unggul di atas Mahkamah Konstitusi (75,0%), Pengadilan (74,4%), KPK (71,8%), dan Polri (65,5%). Capaian 80% ini menandai rekor tertinggi Kejaksaan dalam dua tahun terakhir.

Jika membandingkan dengan tren sebelumnya, Kejaksaan terakhir kali menyentuh angka kepercayaan di level 80-an persen pada pertengahan 2024, setelah sebelumnya sempat fluktuatif di angka 70-75% pada periode 2025.

Meningkatnya kepercayaan ini selaras dengan persepsi publik terhadap kondisi penegakan hukum secara umum. Data survei menunjukkan, sebanyak 38,6% publik menilai kondisi penegakan hukum saat ini dalam kondisi baik.

Sebanyak 3,1% bahkan menilainya sangat baik. Salah satu pendorong utama lonjakan kepercayaan ini adalah aksi nyata Kejagung dalam menunjukkan transparansi hasil kerja mereka.

Langkah Kejagung yang menunjukkan tumpukan uang hasil penindakan korupsi senilai Rp6,6 triliun kepada negara melalui Presiden mendapat dukungan masif.

“Mayoritas publik, yakni sebesar 70,7% (gabungan setuju dan sangat setuju), mengapresiasi langkah Kejaksaan yang menunjukkan tumpukan uang sitaan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban nyata kepada masyarakat,” ujar Burhanuddin.

Survei ini dilakukan dengan melibatkan 1.220 responden melalui metode multistage random sampling di seluruh Indonesia, dengan margin of error sebesar 2,9%. (*)

 

  • Penulis: Amr

Rekomendasi Untuk Anda

  • Usai Diterjang Banjir, 7 Rumah Warga Kecamatan Aralle Dilaporkan Rusak, Puluhan Jiwa Mengungsi

    Usai Diterjang Banjir, 7 Rumah Warga Kecamatan Aralle Dilaporkan Rusak, Puluhan Jiwa Mengungsi

    • 0Komentar

    MAMASA, Sulbarupdate.id – Bencana banjir yang terjang pemukiman warga di Dusun Kanang, Desa Hahangan, Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa, berdampak pada sejumlah rumah warga. Informasi yang dihimpun Tim Sulbarupdate.id, terdapat sejumlah rumah warga alami rusak akibat bencana tersebut. Mulai rusak berat, sedang hingga ringan. Bahkan dilaporkan puluhan jiwa terpaksa harus mengungsi sementara ke rumah kerabatnya. Diketahui […]

  • Berapa Gaji ASN dalam Skema Single Salary? Berikut Simulasi Lengkapnya !

    Berapa Gaji ASN dalam Skema Single Salary? Berikut Simulasi Lengkapnya !

    • 0Komentar

    Sulbarupdate.id – Wacana penataan ulang remunerasi Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali menjadi diskursus sentral di kalangan pemerintahan saat ini. Meski wacana ini belum final, namun saat ini telah ramai di bahas. Pemerintah kini sedang mematangkan pembahasan mengenai implementasi Skema Single Salary, atau sistem penggajian tunggal yang mengintegrasikan seluruh komponen penghasilan, meliputi gaji pokok dan berbagai […]

  • SPPG Sesenapadang Mamasa Salurkan MBG ke 2.259 Penerima Manfaat

    SPPG Sesenapadang Mamasa Salurkan MBG ke 2.259 Penerima Manfaat

    • 0Komentar

    MAMASA, Sulbarupdate.id — Sebanyak 2.259 penerima manfaat mendapatkan program Pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sesenapadang, Desa Orobua, Kecamatan Sesenapadang, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, Senin (7/9/2026). Dari total 2.259 penerima manfaat, sebanyak 1.268 merupakan peserta didik jenjang PAUD, SD, SMP hingga SMA/SMK. Selain itu, terdapat 456 guru dan tenaga kependidikan […]

  • PNM Dorong Ekonomi Keluarga dan Pendidikan Anak Nasabah Melalui Program Beasiswa

    PNM Dorong Ekonomi Keluarga dan Pendidikan Anak Nasabah Melalui Program Beasiswa

    • 0Komentar

    MAMASA, Sulbarupdate.id – PT Permodalan Nasional Madani (Persero) terus memperluas dampak pemberdayaan ekonomi perempuan prasejahtera. Tak hanya memberikan modal usaha, lembaga pembiayaan di bawah naungan Danantara Indonesia ini juga menjamin keberlanjutan pendidikan anak-anak nasabah melalui PNM Scholarship Program. Langkah ini menyasar salah satu persoalan mendasar di Indonesia. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS […]

  • Demonstran Desak Mentri Keuangan Copot Kepala KPP Pratama Mamuju Atas Dugaan Pungli

    Demonstran Desak Mentri Keuangan Copot Kepala KPP Pratama Mamuju Atas Dugaan Pungli

    • 0Komentar

    Mamuju, Sulbarupdate.id – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mamuju kembali menjadi sasaran demonstrasi oleh Aliansi Mahasiswa Mamuju (AMM) pada Selasa, 16 Desember 2025. Aksi yang telah memasuki kali keempat ini menuntut penindakan tegas atas dugaan praktik pungutan liar (pungli) serta pemeriksaan pajak yang dinilai tidak profesional dan tidak berkeadilan terhadap Wajib Pajak (WP) di wilayah […]

  • PPDI Mamasa Apresiasi Pemkab Atas Pencairan Siltab 5 Bulan, Tersisa 9 Bulan

    PPDI Mamasa Apresiasi Pemkab Atas Pencairan Siltab 5 Bulan, Tersisa 9 Bulan

    • 0Komentar

    MAMASA, Sulbarupdate.id – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Mamasa, mengapresiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamasa atas pencairan penghasilan tetap (Siltab) perangkat desa selama lima bulan. Ketua PPDI Mamasa Elias menyebut, pencairan Siltab sebesar 40 persen atau lima bulan tersebut menjadi langkah positif bagi perangkat desa di Kabupaten Mamasa. Menurutnya, selama pemerintahan Bupati Mamasa Welem Sambolangi […]

expand_less