Breaking News
light_mode
Beranda » Hukum & Kriminal » Tiga Tersangka Kasus Korupsi Pintu Gerbang Mamuju Diserahkan ke Kejaksaan

Tiga Tersangka Kasus Korupsi Pintu Gerbang Mamuju Diserahkan ke Kejaksaan

  • account_circle Ancha
  • calendar_month Kam, 15 Jan 2026
  • visibility 471
  • comment 0 komentar

MAMUJU, Sulbarupdate.id – Kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Pintu Gerbang Batas Kota Mamuju, Kabupaten Mamuju, memasuki babak baru.

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Sulawesi Barat resmi melimpahkan tiga tersangka beserta barang bukti ke Kejaksaan Negeri Mamuju, Rabu (14/1/2026).

Penyerahan Tahap II ini dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 oleh pihak kejaksaan. Dengan pelimpahan ini, tanggung jawab penanganan perkara kini beralih ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk segera disidangkan.

Direktur Kriminal Khusus Polda Sulbar, Kombes Pol Abd Azis, mengatakan bahwa seluruh tahapan penyidikan di tingkat kepolisian telah rampung secara profesional.

“Setelah seluruh tahapan penyidikan dinyatakan lengkap, hari ini penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada JPU untuk proses hukum selanjutnya,” ujar Abd Azis dalam keterangan resminya.

Adapun tiga tersangka yang diserahkan yakni inisial B, AZ dan AH. Ketiganya sebelumnya mendekam di Rutan Polresta Mamuju.

Selain ketiga nama tersebut, penyidikan juga telah menyeret AS, mantan Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Mamuju, yang diduga berperan dalam pemindahan lokasi proyek secara sepihak.

Proyek gerbang batas kota yang berlokasi di Desa Tadui ini menggunakan dana APBD Kabupaten Mamuju tahun anggaran 2022–2023 dengan nilai pagu lebih dari Rp 2,1 miliar.

Berdasarkan hasil audit dan penyidikan, ditemukan sejumlah penyimpangan fatal, di yakni pemindahan lokasi.

Lokasi proyek digeser sejauh 500 meter tanpa kajian teknis dan administrasi yang sah.

Selain itu proyek tersebut diduga mangkrak, sebab pengerjaan tidak rampung sesuai kesepakatan kontrak.

Kerugian Negara ditaksir mengalami kerugian mencapai Rp 1,8 miliar akibat penyalahgunaan kewenangan.

Sebelumnya, para tersangka sempat melayangkan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Mamuju untuk menguji keabsahan penetapan tersangka mereka.

Namun, hakim menolak tegas permohonan tersebut, yang sekaligus memperkuat alat bukti yang dimiliki penyidik Ditkrimsus.

Polda Sulbar menegaskan bahwa penuntasan kasus ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah Sulawesi Barat.

Kini, publik menunggu pembuktian jaksa di meja hijau untuk mengungkap tuntas aliran dana dan peran masing-masing aktor dalam skandal tersebut.(*)

  • Penulis: Ancha

Rekomendasi Untuk Anda

  • HMI Majene Tuding Polres Lindungi Mafia BBM, Begini Respon Kasat Reskrim!

    HMI Majene Tuding Polres Lindungi Mafia BBM, Begini Respon Kasat Reskrim!

    • 0Komentar

    MAJENE, Sulbarupdate.id — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Majene menggelar aksi unjuk rasa di Mapolres Majene, Sulawesi Barat, Senin (7/9/2026).  Aksi tersebut menyikapi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang terjadi di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat sekaligus menyoroti dugaan penampungan dan penyalahgunaan bahan bakar minyak seperti solar dan pertalite subsidi dalam jumlah besar. Dalam aksinya, […]

  • Letkol Teddy Indra Wijaya Dukung Percepatan Distribusi Bantuan Bencana NTT

    Letkol Teddy Indra Wijaya Dukung Percepatan Distribusi Bantuan Bencana NTT

    • 0Komentar

    JAKARTA, Sulbarupdate.id — Pemerintah terus memperkuat upaya tanggap darurat dalam penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT). Memasuki hari kelima pascabencana, pengiriman bantuan logistik kembali dilakukan pada Rabu (19/8/2026) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak. Atas instruksi Presiden Prabowo Subianto, sebanyak lima pesawat diberangkatkan sejak pukul 04.00 WIB dengan membawa total 65 ton bantuan logistik. Dengan […]

  • Survei Indikator: Kejaksaan Agung Menjadi Lembaga Paling Dipercaya Publik, Tertinggi 2 Tahun Terakhir

    Survei Indikator: Kejaksaan Agung Menjadi Lembaga Paling Dipercaya Publik, Tertinggi 2 Tahun Terakhir

    • 0Komentar

    JAKARTA, SULBARUPDATE.ID – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengukuhkan posisinya sebagai lembaga penegak hukum yang paling dipercaya oleh masyarakat Indonesia berdasarkan survei nasional Indikator Politik Indonesia periode 15-21 Januari 2026. Dalam survei tersebut, tingkat kepercayaan publik terhadap Korps Adhyaksa ini mencapai angka tertinggi dalam dua tahun terakhir, mencapai 80 persen. Angka tersebut melampaui lembaga hukum lainnya seperti […]

  • Nelayan Hilang di Majene Belum Ditemukan, Tim SAR Perluas Radius Pencarian

    Nelayan Hilang di Majene Belum Ditemukan, Tim SAR Perluas Radius Pencarian

    • 0Komentar

    MAJENE, Sulbarupdate.id — Operasi Pencarian dan Pertolongan (SAR) terhadap seorang nelayan yang dilaporkan terjatuh di Perairan Majene, Sulawesi Barat, kini memasuki hari keempat pada Minggu (01/2/2026). Namun hingga saat ini keberadaan korban belum ditemukan dan upaya penyisiran terus diintensifkan. Diketahui korban bernama Muh. Rifai (32), seorang warga Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene. Ia […]

  • Maros dan Mamuju Tengah Jajaki Kolaborasi Sektor Pangan

    Maros dan Mamuju Tengah Jajaki Kolaborasi Sektor Pangan

    • 0Komentar

    MAMUJU TENGAH, Sulbarupdate.id – Pemerintah Kabupaten Maros Sulsel dan Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) Sulbar jajaki kolaborasi lintas sektor yang berfokus pada penguatan kedaulatan pangan dan efisiensi birokrasi. Langkah ini diambil sebagai respons strategis terhadap dinamika ekonomi nasional serta persiapan menyambut Ibu Kota Nusantara (IKN). Langkah dua kabupaten berbeda provinsi tersebut ditandai saat Wakil Bupati Mamuju […]

  • Dinsos P3A dan PMD Sulbar Terima Pengaduan Korban Kasus KDRT dan Penelantaran Anak

    Dinsos P3A dan PMD Sulbar Terima Pengaduan Korban Kasus KDRT dan Penelantaran Anak

    • 0Komentar

    Mamuju, Sulbarupdate.id – Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos P3A dan PMD) Provinsi Sulawesi Barat melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) menerima pengaduan korban kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan penelantaran anak, Selasa, 20 Januari 2026. Pengaduan tersebut diterima langsung oleh Kepala UPTD PPA, Nurcahyani, didampingi […]

expand_less