HMI Majene Tuding Polres Lindungi Mafia BBM, Begini Respon Kasat Reskrim!

MAJENE, Sulbarupdate.id — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Majene menggelar aksi unjuk rasa di Mapolres Majene, Sulawesi Barat, Senin (7/9/2026). 

Aksi tersebut menyikapi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang terjadi di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat sekaligus menyoroti dugaan penampungan dan penyalahgunaan bahan bakar minyak seperti solar dan pertalite subsidi dalam jumlah besar.

Dalam aksinya, HMI Cabang Majene menyampaikan sejumlah tuntutan terkait dugaan penyalahgunaan BBM subsidi. Massa juga meminta aparat kepolisian mengusut informasi mengenai dugaan penimbunan serta aktivitas pelangsiran BBM subsidi yang disebut terjadi di wilayah Majene.

Persoalan tersebut semakin menjadi sorotan setelah muncul dugaan bahwa kasus penampungan massal solar subsidi di Desa Soreang menyeret nama salah seorang kader atau pengurus HMI Cabang Majene.

Kabid PTKP HMI Cabang Majene, Kadi, mengatakan pihaknya menyoroti persoalan kelangkaan BBM subsidi yang dinilai telah meresahkan masyarakat.

Selain persoalan kelangkaan, HMI juga mempertanyakan kinerja Polres Majene dalam menangani dugaan penyalahgunaan BBM subsidi. 

Dalam aksi tersebut, massa menuding adanya dugaan pembiaran bahkan dugaan perlindungan terhadap pihak-pihak yang disebut sebagai mafia BBM subsidi.

Namun, tudingan tersebut merupakan aspirasi dan dugaan yang disampaikan dalam aksi mahasiswa dan masih memerlukan pembuktian serta proses penegakan hukum.

Menanggapi aksi tersebut, Kasat Reskrim Polres Majene AKP Fredy mengapresiasi langkah mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi kepada pihak kepolisian. “Kami apresiasi apa yang dilakukan adik-adik mahasiswa,” ujar Freddy.

Ia mengatakan, pihak kepolisian memahami keresahan masyarakat akibat kelangkaan BBM yang terjadi saat ini. Menurutnya, polisi akan melakukan pengamanan dan penertiban di sejumlah SPBU guna mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan akibat panjangnya antrean.

“Karena kita tahu saat ini adanya kelangkaan BBM, sehingga kami dari pihak kepolisian akan menjaga dan menertibkan antrean di SPBU sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” katanya.

Mengenai kemungkinan adanya aksi lanjutan atau jilid II, Freddy menyebut hal tersebut merupakan hak mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi. “Jilid II itu adalah hak mereka. Kita terima semua aspirasi mahasiswa,” ujarnya.

Terkait dugaan penjualan BBM subsidi melalui pengecer maupun dugaan penimbunan, Freddy menegaskan pihak kepolisian akan melakukan patroli dan mengambil tindakan apabila ditemukan adanya pelanggaran.

“Jika ada penimbunan di Kabupaten Majene, kami akan melakukan penindakan,” tegasnya.

Freddy juga mengimbau masyarakat agar tidak panik menghadapi kondisi kelangkaan BBM. Menurutnya, kepanikan masyarakat justru dapat memperparah antrean karena warga berbondong-bondong mendatangi SPBU untuk mendapatkan BBM.

Ia meminta masyarakat tetap menjalankan aktivitas seperti biasa dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan.

Di tengah keresahan masyarakat, seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengaku mengetahui adanya dugaan aktivitas pelangsiran BBM di sejumlah SPBU.

Menurut warga tersebut, terdapat sejumlah kendaraan yang disebut berasal dari luar Majene dan kerap terlihat keluar-masuk SPBU, baik pada siang maupun malam hari.

“Ini nyata adanya pelangsir BBM di Pertamina. Ada beberapa mobil dari luar Majene yang sering mondar-mandir tiap hari, bahkan malam hari. Ada juga yang disebut memiliki dua tangki mobil atau modifikasi,” ungkapnya.

Ia mempertanyakan keseriusan aparat kepolisian dalam mengawasi aktivitas tersebut.

Menurutnya, apabila aparat benar-benar melakukan pengawasan secara maksimal, dugaan praktik pelangsiran maupun penimbunan BBM subsidi semestinya dapat ditelusuri dan ditindak apabila terbukti melanggar hukum.

Warga tersebut juga berharap persoalan kelangkaan BBM subsidi tidak berlarut-larut karena masyarakat harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengantre di SPBU.

Ia meminta Polda Sulawesi Barat ikut memberikan perhatian apabila persoalan tersebut tidak mampu dituntaskan di tingkat Polres Majene.

“Kalau Polres Majene tidak mampu menuntaskan persoalan ini, kami berharap Kapolda Sulbar Adi Deriyan Jayamarta, S.I.K., M.H turun tangan. Masyarakat Majene saat ini kesusahan mendapatkan BBM dan harus antre berjam-jam,” ujarnya.

HMI Cabang Majene menegaskan bahwa aksi tersebut bukan semata-mata persoalan antrean di SPBU, melainkan bentuk keresahan atas dugaan penyalahgunaan BBM subsidi yang dinilai merugikan masyarakat.

Mahasiswa meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara transparan terhadap setiap laporan maupun informasi mengenai dugaan penimbunan, pelangsiran, serta distribusi BBM subsidi yang tidak sesuai peruntukan.

Kadi juga mengatakan akan melakukan aksi Jilid II (9/9/2026) di Polres Majene.

Masyarakat pun menunggu langkah konkret kepolisian untuk memastikan distribusi BBM subsidi berjalan sesuai ketentuan dan dapat dinikmati masyarakat yang berhak.(*)