Jas Putih dan Janji yang Tertunda, Penantian Panjang Dokter Mamasa

MAMASA, Sulbarupdate.id — Persoalan pembayaran hak tenaga medis di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, memasuki babak panjang dan belum menemukan titik terang. Sejumlah dokter mengungkapkan masih adanya hak mereka yang disebut belum dibayarkan sejak 2024. 

Persoalan tersebut bukan baru sekali disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Mamasa. Berbagai jalur telah ditempuh, mulai dari menemui kepala daerah, menyampaikan aspirasi kepada DPRD, melakukan aksi, hingga membawa persoalan itu ke ruang publik.

Namun, hingga Agustus 2026, para dokter mengaku masih menunggu satu hal yang paling mereka butuhkan yakni kepastian kapan hak tersebut dibayarkan.

Persoalan ini kemudian menimbulkan pertanyaan yang lebih besar. Mengapa hak tenaga medis yang disebut telah berulang kali diperjuangkan sejak 2024 masih belum memiliki penyelesaian yang jelas?

Seorang perwakilan dokter berinisial CK kepada Sulbarupdate.id mengungkapkan, terdapat sejumlah komponen pembayaran yang menurut mereka belum diselesaikan.

Di antaranya adalah insentif dokter selama enam bulan, yakni Juli hingga Desember 2024. Selain itu, terdapat pula pembayaran BPJS Non-Kapitasi selama tujuh bulan, mulai April hingga Oktober 2024.

Menurut CK, pada 2024 terdapat 14 dokter kontrak yang bertugas di Kabupaten Mamasa, terdiri dari dokter umum dan dokter gigi.

“Untuk dokter kontrak, gaji yang seharusnya diterima sebesar Rp5 juta per bulan. Pada 2024 ada 14 dokter kontrak, terdiri atas dokter umum dan dokter gigi,” ungkapnya kepada Sulbarupdate.id, Rabu (26/8/2026).

Di luar gaji, para dokter juga disebut memiliki hak atas insentif dengan besaran sekitar Rp1,5 juta hingga Rp2 juta per bulan, tergantung wilayah kerja puskesmas.

Menurut sumber tersebut, insentif itu tidak hanya berkaitan dengan dokter kontrak, tetapi juga dokter berstatus aparatur sipil negara yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan.

“Insentif ini diberikan kepada seluruh dokter, baik dokter kontrak maupun dokter PNS,” ujarnya.

Sementara BPJS Non-Kapitasi, menurutnya, berkaitan dengan pembiayaan pelayanan kesehatan di puskesmas, termasuk komponen biaya operasional dan jasa pelayanan tenaga medis.

Jika seluruh persoalan tersebut belum terselesaikan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya angka dalam administrasi keuangan daerah, tetapi juga menyangkut kepercayaan tenaga kesehatan terhadap pemerintah yang menjadi tempat mereka bekerja dan mengabdi.

Dari Ruang Pemerintahan hingga Aksi Mogok

Jejak perjuangan para dokter untuk memperoleh kejelasan pembayaran ternyata telah berlangsung cukup panjang.

Pada November 2024, para dokter disebut telah menemui Penjabat Bupati Mamasa untuk menyampaikan persoalan tunggakan tersebut.

Namun karena belum mendapatkan penyelesaian, para dokter kemudian mengambil langkah lebih tegas. Pada 12 hingga 13 Februari 2025, mereka melakukan aksi mogok kerja sebagai bentuk protes atas belum jelasnya pembayaran hak yang mereka perjuangkan.

Pada bulan yang sama, para dokter kembali menemui Bupati Mamasa terpilih Welem Sambolangi. Dalam pertemuan tersebut, menurut CK, mereka memperoleh penjelasan bahwa pembayaran akan dilakukan secara bertahap setelah pemerintah daerah menunggu dana pergeseran pada April 2025.

“Waktu itu kami dijanjikan akan dibayarkan secara bertahap, dengan alasan menunggu dana pergeseran bulan April,” sebut CK.

Namun waktu berjalan, dan persoalan tersebut belum juga sepenuhnya selesai. Pada Mei 2025, para dokter kembali menyampaikan persoalan tersebut kepada media massa.

Mereka juga menemui Bupati Mamasa di rumah jabatan pada 18 Mei 2025. Dalam pertemuan itu, pembayaran yang telah dilakukan disebut baru mencakup gaji dua bulan, yakni Maret dan April 2025.

Sementara tunggakan yang berkaitan dengan 2024 disebut akan diproses pada Juni 2025.

“Waktu itu disampaikan bahwa tunggakan 2024 akan diproses bulan Juni. Tetapi sampai kemudian kami masih menunggu,” ujar sumber tersebut.

Janji penyelesaian pada Juni pun menjadi bagian dari rangkaian waktu yang terus bergeser. Dari 2024 menuju 2025, kemudian memasuki 2026, persoalan yang sama masih kembali dipertanyakan.

Ketika jalur eksekutif belum memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan, para dokter kemudian mencoba membawa persoalan tersebut melalui lembaga legislatif. Pada Agustus 2025, para dokter menghubungi anggota DPRD Mamasa dari Fraksi Gerindra, Mihos.

Menurut CK, Mihos menyatakan akan menindaklanjuti persoalan tersebut dan mendorong pemerintah daerah melalui rekomendasi DPRD.

Namun hingga September 2025, para dokter mengaku belum mendapatkan kepastian pembayaran atas tunggakan yang mereka perjuangkan.

Upaya kembali dilakukan pada Oktober 2025. Para dokter menemui anggota DPRD Mamasa dari Fraksi Golkar, Yehisker.

Dalam pertemuan tersebut, menurut sumber dokter, mereka mendapat penjelasan bahwa pemerintah masih menunggu hasil audit dari pemerintah provinsi.

“Pak Yehisker mengatakan masih menunggu hasil audit dari provinsi dan akan tetap memperjuangkan pembayaran tunggakan gaji tahun 2024,” katanya.

Jika benar persoalan pembayaran masih berkaitan dengan proses audit, maka muncul pertanyaan berikutnya bahwa sejauh mana proses tersebut telah berjalan dan kapan hasilnya dapat menjadi dasar penyelesaian?

Pertanyaan inilah yang hingga kini belum memperoleh jawaban terbuka dari pemerintah daerah.

Pertemuan terakhir antara para dokter dengan Bupati Mamasa disebut berlangsung pada 26 November 2025 di rumah jabatan. Dalam pertemuan tersebut, menurut sumber dokter, mereka kembali diminta bersabar.

Pemerintah disebut menyampaikan bahwa pembayaran akan diselesaikan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.

“Jawaban terakhir kami diminta sabar. Katanya, kalau kondisi sudah normal, akan diselesaikan pelan-pelan,” ungkapnya.

Kalimat tersebut menjadi penanda bahwa persoalan pembayaran belum menemukan jadwal penyelesaian yang pasti. Bagi para dokter, persoalannya kini bukan lagi sekadar apakah pemerintah memiliki niat membayar.

Namun, yang mereka persoalkan adalah kapan pembayaran itu dilakukan dan berapa nilai yang benar-benar masih menjadi kewajiban pemerintah daerah.

Persoalan insentif dokter tidak semestinya hanya dilihat sebagai persoalan administrasi anggaran. Di balik setiap angka terdapat tenaga medis yang setiap hari memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dokter di puskesmas berada di garis depan pelayanan kesehatan, terutama bagi masyarakat di wilayah yang akses terhadap fasilitas kesehatan masih menjadi tantangan.

Karena itu, ketika hak mereka tertunda dalam waktu panjang, persoalan tersebut berpotensi memengaruhi kepercayaan dan semangat tenaga kesehatan.

CK menegaskan, pihaknya tidak sedang meminta perlakuan khusus. Mereka hanya menginginkan hak yang menurut mereka telah menjadi bagian dari pembayaran atas pekerjaan dan pelayanan yang telah dijalankan.

“Kami sudah berulang kali menyampaikan dan menunggu. Yang kami butuhkan sekarang adalah kepastian, kapan hak kami dibayarkan,” tegasnya.

Dalam konteks pemerintahan yang mengedepankan transparansi, persoalan tunggakan hak tenaga medis semestinya dapat dijelaskan secara terbuka kepada pihak yang berkepentingan.

Jika memang persoalan tersebut terkendala keterbatasan fiskal, maka pemerintah dapat menjelaskan kondisi keuangan daerah secara proporsional.

Jika terkendala administrasi, perlu dijelaskan proses apa yang masih harus diselesaikan. Jika berkaitan dengan audit, perlu dijelaskan tahapan dan status pemeriksaannya.

Dan jika telah tersedia anggaran untuk pembayaran, publik tentu berhak mengetahui kapan pembayaran tersebut akan direalisasikan.

Keterbukaan semacam itu penting agar persoalan tidak terus berputar pada siklus: bertemu, menyampaikan keluhan, mendapat janji, kemudian kembali menunggu.

Sulbarupdate.id telah berupaya meminta konfirmasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa, Dr. Ratna Sari Dewi, terkait persoalan tunggakan insentif dokter, status pembayaran, serta kendala yang menyebabkan hak tersebut.

Namun hingga berita ini disusun, Dr. Ratna Sari Dewi masih belum memberikan tanggapan.

Sejumlah pertanyaan yang dilayangkan Sulbarupdate.id via pesan WhatsApp, belum direspon. Bahkan panggilan telepon juga tak tersambung.

Konfirmasi juga diarahkan kepada Bupati Mamasa, Welem Sambolangi,namun, Bupati Mamasa belum berhasil dikonfirmasi.

Kini, setelah persoalan berjalan sejak 2024, para dokter kembali berada pada posisi menunggu. Pemerintah Kabupaten Mamasa memiliki ruang untuk mengakhiri rangkaian penantian tersebut dengan memberikan penjelasan terbuka mengenai jumlah tunggakan, sumber anggaran, hambatan pembayaran, serta jadwal penyelesaian.

Sebab, semakin lama persoalan ini tanpa kepastian, semakin besar pula pertanyaan publik mengenai bagaimana pemerintah daerah mengelola hak tenaga kesehatan yang menjadi bagian penting dari pelayanan dasar masyarakat.

Bagi para dokter, persoalan ini mungkin sederhana yakni mereka telah bekerja dan melayani masyarakat, sehingga mereka berharap pemerintah menunaikan hak mereka.

Kini bola berada di tangan Pemerintah Kabupaten Mamasa.

Bukan hanya untuk menjawab keluhan para dokter, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa pelayanan publik dan hak tenaga kesehatan tetap menjadi bagian penting dalam agenda pemerintahan.

Karena pada akhirnya, yang ditunggu para dokter bukan lagi sekadar janji pembayaran, melainkan kepastian kapan hak mereka benar-benar sampai di tangan.(*)