Kemenko Polkam Bidik Peningkatan Indeks Kemerdekaan Pers Melalui Literasi Digital
- account_circle Ancha
- calendar_month Kam, 16 Apr 2026
- visibility 258
- comment 1 komentar
MAKASSAR, Sulbarupdate.id – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menetapkan penguatan literasi digital sebagai strategi utama untuk mendongkrak Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) nasional.
Langkah strategis ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Perumusan Strategi Berbasis Indikator yang berlangsung di Hotel Claro, Makassar, Rabu (15/4/2026).
Pemerintah menargetkan kenaikan status IKP, khususnya di wilayah Indonesia Timur, dari kategori “Cukup Bebas” menjadi “Bebas” dalam beberapa tahun ke depan. Makassar dipilih sebagai titik awal gerakan ini karena dinilai sebagai simpul strategis untuk kawasan tersebut.
Dalam sambutan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi yang dibacakan Sekretaris Deputi, Marsekal Pertama Arifien Sjahrir, disebutkan bahwa kemerdekaan pers adalah pilar demokrasi yang berfungsi sebagai instrumen kontrol negara.
Namun, data Dewan Pers tahun 2025 menunjukkan angka IKP nasional masih berada di level 69,44, sementara Sulawesi Selatan mencatatkan angka 69,57.
Arifien menggarisbawahi tiga tantangan besar yang masih menghambat kemerdekaan pers saat ini seperti tekanan terhadap independensi redaksi, ketidakstabilan bisnis media lokal dan rendahnya literasi digital masyarakat.
”Penguatan literasi digital bukan sekadar program edukasi, tetapi instrumen strategis. Masyarakat yang melek digital akan lebih kritis dan mampu mendukung jurnalisme yang beretika,” ujar Arifien.
Saat ini, tingkat kepercayaan diri masyarakat dalam mengidentifikasi hoaks baru mencapai 30,7 persen, sebuah angka yang dinilai masih rentan terhadap disinformasi.
Rapat koordinasi tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi konkret yang mencakup tiga dimensi utama IKP: lingkungan politik, ekonomi, dan hukum.
Beberapa poin kesepakatan penting di antaranya memperkuat kerja sama antara Dewan Pers dan Polri guna melindungi jurnalis dalam menjalankan tugas profesinya.
Selain itu pemberian insentif bagi perusahaan media yang konsisten memproduksi konten edukatif dan berkualitas.
Pembentukan protokol perlindungan jurnalis dari ancaman siber yang terus meningkat dan ekpansi program literasi digital hingga ke level kabupaten dan kota.
Forum ini menghadirkan narasumber berkompeten, antara lain Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto, Bambang Tri Santoso dari Pusat Pengembangan Literasi Digital Komdigi, serta Sekretaris Diskominfo-SP Sulsel Sultan Rakib.
Turut hadir Asisten I Setda Sulawesi Selatan, Dr. dr. H. M. Ishaq Iskandar, bersama perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan komunitas literasi digital se-Sulawesi Selatan.
Hasil dari pertemuan di Makassar ini akan dijadikan landasan oleh Kemenko Polkam dalam merumuskan kebijakan nasional untuk memastikan ekosistem pers yang lebih sehat, profesional, dan berdaulat di masa depan.(*)
- Penulis: Ancha
- Editor: Tim Redaksi
