Jalan Terancam Lumpuh, Wakil Ketua DPRD Mamasa Desak BPJN Sulbar Siaga Penuh
- account_circle Ancha
- calendar_month Jum, 1 Mei 2026
- visibility 433
- comment 0 komentar
MAMASA, Sulbarupdate.id – Musim hujan kembali menjadi momok bagi Kabupaten Mamasa. Di balik hijaunya perbukitan yang membentang, tersimpan ancaman serius yang setiap saat bisa memutus denyut kehidupan masyarakat.
Intensitas hujan yang terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir telah memperparah kondisi tanah yang sejak awal memang rapuh dan labil. Hampir tak ada ruas jalan poros di Mamasa yang benar-benar aman.
Tebing-tebing tinggi yang mengapit badan jalan sewaktu-waktu bisa runtuh, menyeret material tanah dan batu dalam jumlah besar.
Bagi masyarakat Mamasa, ini bukan sekadar ancaman, melainkan kenyataan yang berulang—akses terputus, aktivitas lumpuh, dan keterisolasian yang tak jarang berlangsung berhari-hari.
Di tengah situasi yang kian mengkhawatirkan, Wakil Ketua DPRD Mamasa, Arwin Rahman, melontarkan peringatan keras kepada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Barat. Ia menuntut kesiapsiagaan nyata, bukan sekadar respons setelah bencana terjadi.
“Kami tidak ingin terus-menerus berada dalam situasi darurat yang sama setiap tahun. BPJN Sulbar harus siaga penuh. Alat berat wajib ditempatkan di titik-titik rawan longsor, bukan menunggu jalan tertutup baru bergerak,” tegas Arwin dengan nada mendesak.
Menurutnya, infrastruktur jalan di Mamasa bukan hanya soal konektivitas, tetapi menyangkut kelangsungan hidup masyarakat. Jalan poros menjadi satu-satunya jalur distribusi logistik, akses layanan kesehatan, hingga jalur pendidikan bagi ribuan warga di daerah pegunungan tersebut. Ketika jalan terputus, bukan hanya mobilitas yang terhenti—ekonomi tersendat, pelayanan publik terganggu, bahkan keselamatan warga bisa dipertaruhkan.
Karakteristik tanah Mamasa yang didominasi tanah merah dan pasir semakin memperbesar risiko. Struktur tanah seperti ini memiliki daya ikat yang lemah, terutama saat jenuh air. Dalam kondisi hujan deras yang berlangsung lama, tanah menjadi mudah bergerak dan kehilangan kestabilannya.
Kombinasi ini menjadikan Mamasa sebagai wilayah dengan kerentanan longsor yang tinggi di Sulawesi Barat.
Arwin menilai, pola penanganan selama ini masih bersifat reaktif. Padahal, yang dibutuhkan adalah langkah preventif yang terukur dan berkelanjutan.
Penempatan alat berat di lokasi strategis, pemetaan detail titik rawan, serta sistem respons cepat harus menjadi prioritas utama.
“Setiap menit keterlambatan penanganan berarti kerugian bagi masyarakat. Kita tidak bisa lagi bekerja dengan pola lama. Harus ada kesiapan sebelum bencana terjadi,” tambahnya.
Desakan ini bukan tanpa alasan. Pengalaman tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa keterlambatan penanganan longsor sering kali memperparah dampak yang dirasakan masyarakat.
Dalam beberapa kasus, akses jalan terputus hingga berhari-hari, menyebabkan distribusi kebutuhan pokok terganggu dan harga barang melonjak.
Kini, harapan masyarakat Mamasa tertuju pada langkah konkret dari BPJN Sulbar. Kesiapsiagaan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.
Sebab di Mamasa, setiap tetes hujan yang turun selalu membawa kemungkinan terburuk—dan tanpa persiapan yang matang, dampaknya akan kembali ditanggung oleh masyarakat.(*)
- Penulis: Ancha
- Editor: Tim Redaksi Sulbarupdate.id
