Breaking News
light_mode
Beranda » Hukum & Kriminal » HMI Komisariat STIKES Majene Kecam Vonis Bebas Oknum Polisi: “Keadilan Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas”

HMI Komisariat STIKES Majene Kecam Vonis Bebas Oknum Polisi: “Keadilan Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas”

  • account_circle Juita
  • calendar_month Sen, 18 Mei 2026
  • visibility 549
  • comment 0 komentar

MAJENE, Sulbarupdate.id — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat STIKES Majene melontarkan kecaman keras terhadap putusan majelis hakim dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara dugaan tindak pidana yang menyeret seorang oknum anggota Polres Majene hingga berujung pada vonis bebas.

Putusan tersebut memicu gelombang kritik dari berbagai kalangan masyarakat karena dinilai mencederai rasa keadilan publik.

Ketua HMI Komisariat STIKES Majene Perdy, menilai bahwa putusan bebas terhadap oknum aparat kepolisian tersebut menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat, terlebih perkara itu berkaitan dengan hilangnya nyawa seseorang.

Menurutnya, penegakan hukum seharusnya berdiri di atas prinsip keadilan tanpa memandang status ataupun profesi pelaku.

“Hukum jangan sampai terlihat tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Ketika rakyat kecil berhadapan dengan hukum, prosesnya begitu cepat dan berat.

Namun ketika aparat yang terlibat, justru muncul putusan yang membuat masyarakat kecewa,” tegasnya dalam pernyataan kepada awak media, Senin (18/5/2026).

HMI Komisariat STIKES Majene juga menyoroti perbedaan mencolok antara perkara oknum polisi tersebut dengan kasus seorang oknum kepala desa di Kabupaten Majene pada tahun 2024 lalu.

Dalam kasus kepala desa itu, terdakwa dijatuhi hukuman 13 tahun penjara oleh pengadilan.

Menurut HMI, jika melihat kronologi serta jalur cerita kedua perkara tersebut, terdapat kemiripan yang menjadi perhatian publik.

Kedua kasus sama-sama bermula dari kedatangan seseorang ke kediaman pelaku yang kemudian berujung pada hilangnya nyawa korban. Namun hasil akhir persidangan justru sangat berbeda.

“Ini yang menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat. Mengapa dua kasus yang dinilai memiliki kemiripan dalam kronologi justru menghasilkan putusan yang sangat jauh berbeda? Publik tentu menilai ada ketimpangan dalam proses penegakan hukum,” lanjut pernyataan tersebut.

HMI Komisariat STIKES Majene menilai bahwa hakim dan JPU harus mampu memberikan rasa keadilan yang utuh kepada masyarakat.

Putusan pengadilan bukan hanya berbicara soal aspek hukum formal, namun juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Mereka khawatir putusan bebas tersebut dapat memunculkan persepsi negatif bahwa hukum masih berpihak kepada kelompok tertentu.

Jika kondisi seperti ini terus terjadi, maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dapat mengalami penurunan drastis.

Selain itu, HMI meminta agar lembaga pengawas internal maupun eksternal melakukan evaluasi terhadap proses penanganan perkara tersebut.

Mereka juga mendesak institusi kejaksaan dan pengadilan memberikan penjelasan terbuka kepada publik terkait dasar pertimbangan hukum hingga keluarnya vonis bebas.

“Kami meminta adanya transparansi. Jangan sampai masyarakat dibiarkan bertanya-tanya tanpa penjelasan yang jelas. Putusan pengadilan harus mampu menjawab rasa keadilan publik,” ujar Perdy.

Tidak hanya itu, HMI Komisariat STIKES Majene juga mengajak seluruh elemen masyarakat sipil, mahasiswa, dan organisasi kepemudaan untuk terus mengawal jalannya penegakan hukum di Kabupaten Majene.

Mereka menilai kontrol publik sangat penting agar supremasi hukum benar-benar berjalan secara adil dan independen.

Gelombang kekecewaan masyarakat terhadap putusan tersebut kini mulai ramai diperbincangkan di berbagai ruang publik dan media sosial.

Banyak pihak berharap agar penegakan hukum di Indonesia benar-benar mampu menghadirkan keadilan tanpa diskriminasi.

Perdy menegaskan bahwa kritik yang mereka sampaikan bukan bentuk intervensi terhadap lembaga peradilan, melainkan bagian dari tanggung jawab moral mahasiswa sebagai sosial kontrol terhadap jalannya hukum di tengah masyarakat.

“Mahasiswa akan terus berdiri bersama rakyat dan mengawal setiap bentuk ketidakadilan. Kami berharap hukum di negeri ini benar-benar menjadi panglima tanpa pandang bulu,” tutup
Perdy.(***)

  • Penulis: Juita
  • Editor: Ancha

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ada Aktivitas Orang Asing di Kawasan Hutan Botteng Berseragam Mirip Militer

    Ada Aktivitas Orang Asing di Kawasan Hutan Botteng Berseragam Mirip Militer

    • 0Komentar

    Mamuju – Sulbarupdate.id – Tokoh masyarakat Sulawesi Barat, H. Damris, menyoroti adanya dugaan aktivitas orang asing di kawasan hutan wilayah Taludu, yang kemudian menjadi perhatian publik setelah diunggah melalui akun media sosial miliknya. Sabtu, 4/4/2026. “Orang luar yang tidak bisa berbahasa Indonesia berkeliaran dalam hutan di wilayah Taludu dengan memakai pakaian seragam loreng tentara China. […]

  • Usai Banjir Terjang Desa Hahangan Mamasa, Sejumlah Rumah Warga Dilaporkan Rusak Berat

    Usai Banjir Terjang Desa Hahangan Mamasa, Sejumlah Rumah Warga Dilaporkan Rusak Berat

    • 0Komentar

    MAMASA, Sulbarupdate.id – Hujan deras dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, memicu banjir luapan sungai di Desa Hahangan, Kecamatan Aralle, Kamis (14/5/2026) sore. Akibat peristiwa ini, sejumlah rumah warga terdampak, bahkan satu unit rumah dilaporkan mengalami kerusakan berat. ​Dampak terparah dilaporkan dialami oleh Darman, warga Dusun Kanang, Desa Hahangan. Rumah miliknya […]

  • Tahun 2025 Pengadilan Agama Polman Cetak 624 Janda, 598 Perkara Diajukan Istri

    Tahun 2025 Pengadilan Agama Polman Cetak 624 Janda, 598 Perkara Diajukan Istri

    • 0Komentar

    Polman, Sulbarupdate.id- Pengadilan Agama Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat (Sulbar) menerima 794 laporan perkara perceraian sepanjang tahun 2025, Rabu (24/12/2025). Dengan tipe laporan cerai talak diajukan oleh suami sebanyak 196 dan gugatan cerai diajukan pihak istri sebanyak 598 laporan perkara. Total keseluruhan laporan perkara perceraian diterima sebanyak 794, istri mengugat suami untuk cerai lebih banyak. […]

  • Perkelahian Pemuda di Mambi Viral di Medsos, Diduga Oknum Aparat Terlibat

    Perkelahian Pemuda di Mambi Viral di Medsos, Diduga Oknum Aparat Terlibat

    • 1Komentar

    MAMASA, Sulbarupdate.id – Jagat maya di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar), dihebohkan dengan beredarnya video pendek yang memperlihatkan aksi adu mulut antarkelompok pemuda pada Selasa (14/04/2026). Insiden tersebut disinyalir terjadi di wilayah Kelurahan Mambi, Kecamatan Mambi. ​Dalam rekaman video yang beredar luas di media sosial, tampak situasi memanas di sebuah ruas jalan. Fokus utama video […]

  • DPR Pastikan Tidak Ada Revisi UU Pilkada, Tegaskan Presiden Tetap Dipilih Langsung

    DPR Pastikan Tidak Ada Revisi UU Pilkada, Tegaskan Presiden Tetap Dipilih Langsung

    • 0Komentar

    JAKARTA, Sulbarupdate.id – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa parlemen saat ini tidak melakukan pembahasan mengenai revisi Undang-Undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pernyataan ini dikeluarkan guna menepis spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat mengenai perubahan sistem pemilihan di Indonesia. Penegasan tersebut disampaikan Dasco usai menggelar rapat koordinasi bersama jajaran pimpinan Komisi […]

  • Tim Khusus Dibentuk, Usut Tuntas Anak Putus Sekolah di Sulbar

    Tim Khusus Dibentuk, Usut Tuntas Anak Putus Sekolah di Sulbar

    • 0Komentar

    MAMUJU, Sulbarupdate.id – Angka anak putus sekolah (APS) di Sulawesi Barat masih jadi pekerjaan rumah yang belum tuntas. Pemerintah daerah terus berupaya memperbaiki layanan pendidikan, tapi grafik penurunannya belum terlihat signifikan. Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) mengatakan persoalan ini harus dibenahi dari akarnya. Ia ingin penyebab anak putus sekolah atau anak tidak sekolah digali lebih […]

expand_less