Soal Tambang LTJ, PMII Tantang Keberpihakan SDK
- account_circle Akbar
- calendar_month 10 jam yang lalu
- visibility 40
- comment 0 komentar

Sekretaris Umum PKC PMII Sulbar, Khalil Jibran. Dok. Istimewa
MAMUJU, Sulbarupdate.id – Rencana eksplorasi Logam Tanah Jarang (LTJ) di wilayah Botteng dan Takandeang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), disorot aktivis.
Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Sulbar meminta Gubernur, Suhardi Duka (SDK), tidak mengabaikan kepentingan masyarakat di tengah rencana pengembangan investasi itu.
Kritik itu disampaikan Sekretaris Umum PKC PMII Sulbar, Khalil Jibran. Ia menilai pemerintah daerah tidak boleh hanya melihat rencana eksplorasi LTJ dari sisi peluang ekonomi dan investasi, tetapi juga harus mempertimbangkan perlindungan hak masyarakat, kelestarian lingkungan, serta keberlanjutan ruang hidup warga.
Menurut Jibran, jabatan gubernur merupakan mandat rakyat sehingga orientasi kebijakan pemerintah harus tetap berpihak pada kepentingan masyarakat, bukan semata-mata mendorong masuknya investasi.
“Jabatan Gubernur bukan mandat dari korporasi, bukan pula hadiah dari pemodal. Jabatan itu diperoleh melalui mandat rakyat. Karena itu, keberhasilan seorang Gubernur tidak cukup diukur dari seberapa banyak investasi yang masuk, tetapi dari sejauh mana ia mampu melindungi kepentingan rakyatnya,” tegas Jibran.
Ia memahami bahwa kewenangan perizinan pertambangan sebagian besar berada di tangan pemerintah pusat. Namun, menurutnya, keterbatasan kewenangan administratif tidak seharusnya membuat pemerintah provinsi bersikap pasif terhadap persoalan yang berpotensi memengaruhi kehidupan masyarakat.
Jibran menyebut Gubernur tetap memiliki ruang untuk menyampaikan keberatan, mendorong evaluasi, mengoordinasikan pengawasan, serta meneruskan aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat.
“Persoalannya bukan sekadar apakah SDK memiliki kewenangan menerbitkan atau membatalkan izin LTJ, melainkan apakah Gubernur bersedia menggunakan kewenangan dan pengaruh politiknya untuk memastikan masyarakat Botteng dan Takandeang tidak menjadi korban kepentingan investasi,” urainya.
Ia juga mempertanyakan kesetaraan ruang komunikasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat terdampak. Menurutnya, warga yang menyampaikan keberatan terhadap rencana eksplorasi harus memperoleh kesempatan yang sama untuk didengar.
“Jika Gubernur mampu membuka ruang komunikasi dengan perusahaan, pemerintah pusat, dan pemangku kepentingan investasi, mengapa masyarakat yang menyampaikan keberatan tidak mendapatkan ruang yang sama? Jangan sampai kepentingan korporasi lebih mudah didengar daripada suara rakyat,” lanjutnya.
Lebih jauh, Jibran mengingatkan agar masyarakat tidak hanya dilibatkan sebagai objek pembangunan. Ia menilai warga harus ditempatkan sebagai subjek yang memiliki hak untuk mengetahui, menyampaikan pendapat, dan berpartisipasi dalam keputusan yang menyangkut tanah serta lingkungan tempat mereka hidup.
Menurutnya, demokrasi tidak berhenti setelah seorang kepala daerah terpilih. Justru, keberpihakan pemimpin diuji ketika kepentingan masyarakat berhadapan dengan kepentingan ekonomi dan korporasi.
Atas persoalan tersebut, PKC PMII Sulbar mendesak Gubernur Suhardi Duka menyampaikan sikap secara terbuka terkait rencana pengembangan LTJ di Botteng dan Takandeang.
Jibran juga meminta pemerintah mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kegiatan eksplorasi, membuka akses informasi mengenai dokumen dan kajian lingkungan, serta memastikan masyarakat terdampak dilibatkan secara bermakna sebelum aktivitas pengeboran diperluas.
Selain pemerintah provinsi, ia meminta pemerintah pusat dan instansi terkait memastikan seluruh tahapan kegiatan memiliki dasar hukum yang jelas, memenuhi persyaratan lingkungan, dan menghormati hak-hak masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Investasi boleh datang dan industri boleh berkembang, tetapi hak-hak rakyat tidak boleh dikorbankan. Jika pembangunan justru mengancam ruang hidup masyarakat, pemerintah wajib melakukan evaluasi, bukan sekadar menjadi juru bicara kepentingan investasi,” tutup Jibran.(*)
- Penulis: Akbar
- Editor: Ancha
