Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Mamuju » Soal Tambang LTJ, PMII Tantang Keberpihakan SDK

Soal Tambang LTJ, PMII Tantang Keberpihakan SDK

  • account_circle Akbar
  • calendar_month 10 jam yang lalu
  • visibility 40
  • comment 0 komentar

MAMUJU, Sulbarupdate.id – Rencana eksplorasi Logam Tanah Jarang (LTJ) di wilayah Botteng dan Takandeang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), disorot aktivis.

Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Sulbar meminta Gubernur, Suhardi Duka (SDK), tidak mengabaikan kepentingan masyarakat di tengah rencana pengembangan investasi itu.

Kritik itu disampaikan Sekretaris Umum PKC PMII Sulbar, Khalil Jibran. Ia menilai pemerintah daerah tidak boleh hanya melihat rencana eksplorasi LTJ dari sisi peluang ekonomi dan investasi, tetapi juga harus mempertimbangkan perlindungan hak masyarakat, kelestarian lingkungan, serta keberlanjutan ruang hidup warga.

Menurut Jibran, jabatan gubernur merupakan mandat rakyat sehingga orientasi kebijakan pemerintah harus tetap berpihak pada kepentingan masyarakat, bukan semata-mata mendorong masuknya investasi.

“Jabatan Gubernur bukan mandat dari korporasi, bukan pula hadiah dari pemodal. Jabatan itu diperoleh melalui mandat rakyat. Karena itu, keberhasilan seorang Gubernur tidak cukup diukur dari seberapa banyak investasi yang masuk, tetapi dari sejauh mana ia mampu melindungi kepentingan rakyatnya,” tegas Jibran.

Ia memahami bahwa kewenangan perizinan pertambangan sebagian besar berada di tangan pemerintah pusat. Namun, menurutnya, keterbatasan kewenangan administratif tidak seharusnya membuat pemerintah provinsi bersikap pasif terhadap persoalan yang berpotensi memengaruhi kehidupan masyarakat.

Jibran menyebut Gubernur tetap memiliki ruang untuk menyampaikan keberatan, mendorong evaluasi, mengoordinasikan pengawasan, serta meneruskan aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat.

“Persoalannya bukan sekadar apakah SDK memiliki kewenangan menerbitkan atau membatalkan izin LTJ, melainkan apakah Gubernur bersedia menggunakan kewenangan dan pengaruh politiknya untuk memastikan masyarakat Botteng dan Takandeang tidak menjadi korban kepentingan investasi,” urainya.

Ia juga mempertanyakan kesetaraan ruang komunikasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat terdampak. Menurutnya, warga yang menyampaikan keberatan terhadap rencana eksplorasi harus memperoleh kesempatan yang sama untuk didengar.

“Jika Gubernur mampu membuka ruang komunikasi dengan perusahaan, pemerintah pusat, dan pemangku kepentingan investasi, mengapa masyarakat yang menyampaikan keberatan tidak mendapatkan ruang yang sama? Jangan sampai kepentingan korporasi lebih mudah didengar daripada suara rakyat,” lanjutnya.

Lebih jauh, Jibran mengingatkan agar masyarakat tidak hanya dilibatkan sebagai objek pembangunan. Ia menilai warga harus ditempatkan sebagai subjek yang memiliki hak untuk mengetahui, menyampaikan pendapat, dan berpartisipasi dalam keputusan yang menyangkut tanah serta lingkungan tempat mereka hidup.

Menurutnya, demokrasi tidak berhenti setelah seorang kepala daerah terpilih. Justru, keberpihakan pemimpin diuji ketika kepentingan masyarakat berhadapan dengan kepentingan ekonomi dan korporasi.

Atas persoalan tersebut, PKC PMII Sulbar mendesak Gubernur Suhardi Duka menyampaikan sikap secara terbuka terkait rencana pengembangan LTJ di Botteng dan Takandeang.

Jibran juga meminta pemerintah mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kegiatan eksplorasi, membuka akses informasi mengenai dokumen dan kajian lingkungan, serta memastikan masyarakat terdampak dilibatkan secara bermakna sebelum aktivitas pengeboran diperluas.

Selain pemerintah provinsi, ia meminta pemerintah pusat dan instansi terkait memastikan seluruh tahapan kegiatan memiliki dasar hukum yang jelas, memenuhi persyaratan lingkungan, dan menghormati hak-hak masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Investasi boleh datang dan industri boleh berkembang, tetapi hak-hak rakyat tidak boleh dikorbankan. Jika pembangunan justru mengancam ruang hidup masyarakat, pemerintah wajib melakukan evaluasi, bukan sekadar menjadi juru bicara kepentingan investasi,” tutup Jibran.(*)

  • Penulis: Akbar
  • Editor: Ancha

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pembunuh Istri di Mamuju Tengah Akhirnya Diringkus Polisi 

    Pembunuh Istri di Mamuju Tengah Akhirnya Diringkus Polisi 

    • 0Komentar

    MAMUJU TENGAH, SULBARUPDATE.ID – Setelah tiga hari dicekam ketakutan, pelarian AR (41), pria yang diduga tega menghabisi nyawa istrinya dan melukai putri kandungnya sendiri di Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), akhirnya terhenti.  Perburuan intensif yang melibatkan puluhan personel dan anjing pelacak itu berakhir dramatis di dalam rumah orang tua pelaku. Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Mamuju […]

  • Lantik 91 Kepsek, Bupati Mamasa: Jangan ada Operator Rangkap Jabatan

    Lantik 91 Kepsek, Bupati Mamasa: Jangan ada Operator Rangkap Jabatan

    • 0Komentar

    MAMASA, Sulbarupdate.id – Bupati Mamasa resmi melantik 91 kepala sekolah dan dua pengawas sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa. Upacara pengambilan sumpah jabatan tersebut berlangsung khidmat di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa pada Senin (12/1/2026). Rincian pejabat yang dikukuhkan meliputi satu Kepala PAUD, 66 Kepala Sekolah Dasar (SD) dan 24 Kepala Sekolah Menengah Pertama […]

  • Gelar Konfercab I, GMNI Mamuju Tengah Diharapkan Jadi Juru Pikir Pembangunan Daerah

    Gelar Konfercab I, GMNI Mamuju Tengah Diharapkan Jadi Juru Pikir Pembangunan Daerah

    • 0Komentar

    MAMUJU TENGAH, Sulbarupdate.id – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, sukses menggelar Konferensi Cabang ke satu.  Acara yang menjadi momentum bersejarah ini berlangsung di Hotel Fadilah, Jalan Abdul Majid Pattaro Pura, Topoyo, pada Senin 29 Juni 2026. ​Konferensi luar biasa tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Mamuju […]

  • PWI Pusat Kawal Pengusulan Udin sebagai Pahlawan Nasional

    PWI Pusat Kawal Pengusulan Udin sebagai Pahlawan Nasional

    • 0Komentar

    JAKARTA, Sulbarupdate.id — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menyatakan komitmennya untuk mengawal pengusulan almarhum Fuad Muhammad Syafruddin atau Udin, wartawan Harian Bernas, sebagai Pahlawan Nasional. Dukungan tersebut mencakup penguatan proses administratif di tingkat pusat hingga membuka komunikasi dengan sejumlah lembaga terkait untuk memastikan pengusulan Udin dapat berjalan sesuai ketentuan. Ketua Umum PWI Pusat, Ahmad Munir, […]

  • BREAKING NEWS:Belum Upacara HUT RI ke-81 Dimulai, Seorang Siswa Pingsan di Lapangan Tribun Kondosapata

    BREAKING NEWS:Belum Upacara HUT RI ke-81 Dimulai, Seorang Siswa Pingsan di Lapangan Tribun Kondosapata

    • 0Komentar

    MAMASA, Sulbarupdate.id — Seorang siswa dilaporkan pingsan saat berada di barisan peserta upacara menjelang dimulainya prosesi detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Peristiwa tersebut terjadi di Lapangan Tribun Kondosapata, Kelurahan Mamasa, Senin (17/8/2026) pagi. Saat kejadian, upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI belum dimulai. Dalam video yang beredar, siswa tersebut […]

  • RS Pratama Salutambung Dipertanyakan, PMII Sulbar Desak Pemkab Buka Data Operasional dan Anggaran

    RS Pratama Salutambung Dipertanyakan, PMII Sulbar Desak Pemkab Buka Data Operasional dan Anggaran

    • 0Komentar

    MAJENE, Sulbarupdate.id — Kondisi dan pengelolaan Rumah Sakit Pratama Salutambung, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat kembali menjadi perhatian publik. Ketua Bidang Kaderisasi PKC PMII Sulawesi Barat, Aldi Rahmat, menyampaikan sikap organisasi untuk mendorong keterbukaan informasi, akuntabilitas anggaran, serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Pratama Salutambung. Menurut Aldi Rahmat, keberadaan fasilitas kesehatan tersebut […]

expand_less