PKC PMII Sulbar Desak Jaksa Agung Evaluasi Kajati, Soroti Penanganan Dugaan Korupsi DPRD Polman
- account_circle Akbar
- calendar_month Sel, 10 Nov 2026
- visibility 106
- comment 0 komentar

SULAWESI BARAT, Sulbarupdate.id – Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sulawesi Barat mendesak Jaksa Agung Republik Indonesia mengevaluasi kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Barat terkait penanganan dugaan korupsi anggaran reses, tunjangan komunikasi intensif (TKI), serta biaya makan dan minum DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Polman).
Desakan tersebut disampaikan Dirman, Ketua Bidang Komunikasi dan Hubungan Antar kelembagaan PKC PMII Sulawesi Barat. Ia menilai penanganan perkara tersebut belum memberikan kejelasan informasi yang memadai kepada publik.
Menurut Dirman, pihaknya mempertanyakan perkembangan penanganan dugaan penyimpangan anggaran tersebut, termasuk langkah konkret yang telah dilakukan aparat kejaksaan.
“Ini bukan persoalan sepele. Menyangkut kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dan pertanggungjawaban penggunaan uang rakyat,” ujar Dirman kepada Sulbarupdate.id, Selasa (10/11/2026).
PKC PMII Sulawesi Barat juga menyatakan akan membawa persoalan tersebut secara resmi ke Kejaksaan Agung RI. Mereka meminta Jaksa Agung melakukan pemeriksaan, supervisi, dan evaluasi terhadap kinerja Kejati Sulbar dalam menangani perkara tersebut.
Dirman menegaskan, penegakan hukum harus berjalan tanpa membedakan jabatan maupun pengaruh politik. Menurutnya, anggaran reses, tunjangan komunikasi intensif, serta biaya makan dan minum DPRD merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara yang harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.
Ia meminta Kejati Sulbar menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara terbuka. Apabila tidak ditemukan pelanggaran, hasil pemeriksaan perlu dijelaskan kepada masyarakat. Sebaliknya, jika terdapat bukti tindak pidana, proses hukum harus dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan pihak yang memiliki jabatan dan pengaruh,” tegasnya.
Selain mendesak pengusutan dugaan korupsi tersebut, PKC PMII Sulawesi Barat juga meminta Jaksa Agung mengevaluasi kepemimpinan Kajati Sulbar. Mereka bahkan mendesak pencopotan Kajati apabila terbukti tidak mampu menjalankan tugas secara profesional.
PKC PMII menilai kritik tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial mahasiswa terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara.
Dalam pernyataannya, mereka turut merujuk sejumlah regulasi, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan atau tanggapan dari pihak Kejati Sulawesi Barat terkait kritik dan desakan PKC PMII tersebut.
Laman ini masih berupaya memperoleh informasi dari pihak terkait yang dimaksud.(**)
- Penulis: Akbar
- Editor: Ancha
