Membaca Ulang Moralitas Politik dalam Pemilihan Wakil Gubernur Sulawesi Barat
- account_circle Tim Sulbarupdate
- calendar_month Sab, 21 Nov 2026
- visibility 66
- comment 0 komentar

WARISAN PERJUANGAN ATAU PANGGUNG POLITIK?
Membaca Ulang Moralitas Politik dalam Pemilihan Wakil Gubernur Sulawesi Barat. Oleh Hafid B Abbas, Kalibata 20 November 2026.
Sulbarupdate .id – Ada sesuatu yang patut direnungkan dari peristiwa politik di Sulawesi Barat hari ini. Sebuah kursi yang dahulu diperjuangkan melalui proses politik, kepercayaan rakyat, dan perjalanan panjang seorang tokoh, kini kembali menjadi arena perebutan kekuasaan.
Ironisnya, kursi itu bukan sekadar jabatan yang kosong, melainkan jabatan yang sebelumnya diemban oleh Mayjen TNI (Purn.) Salim S. Mengga, sosok yang bersama Suhardi Duka memperoleh mandat rakyat untuk memimpin Sulawesi Barat periode 2025–2030.
Terpilihnya Dr. H. Syamsul Samad sebagai Wakil Gubernur Sulawesi Barat untuk sisa masa jabatan 2025–2030 melalui pemilihan DPRD pada 20 November 2026 tentu merupakan bagian dari mekanisme konstitusional. Namun, ketika proses politik telah selesai, bukan berarti seluruh persoalan moral juga ikut selesai.
Ada pertanyaan yang jauh lebih penting daripada sekadar siapa memperoleh suara terbanyak : Ke mana perginya ingatan kita terhadap perjuangan yang telah mengantarkan pemerintahan ini berdiri?
Kita perlu kembali mengingat bahwa perjalanan politik Salim S. Mengga bukan perjalanan yang lahir dalam semalam. Ada pengabdian panjang, rekam jejak, keberanian mengambil tanggung jawab, dan perjuangan politik yang pada akhirnya mempertemukannya dengan Suhardi Duka dalam satu kontestasi Pilkada. Keduanya memperoleh kepercayaan masyarakat untuk memimpin Sulawesi Barat.
Kini, setelah Salim S. Mengga wafat pada Januari 2026, kursi yang ditinggalkannya menjadi ruang kontestasi baru. Dua nama kemudian berhadapan : Syamsul Samad dan Fatmawati Salim, istri almarhum Salim S. Mengga.
Di sinilah ironi politik itu menemukan bentuknya. Sebuah perjuangan yang semestinya dirawat sebagai warisan pengabdian justru berhadapan dengan pertarungan politik yang menyisakan pertanyaan tentang etika dan kepantasan. Bukan karena pergantian jabatan tidak boleh diperebutkan, bukan pula karena setiap orang kehilangan hak untuk berkompetisi.
Namun, politik semestinya memiliki batas-batas moral yang tidak boleh dilupakan, bahkan ketika semua prosedur telah memberikan ruang untuk berkompetisi.
Ketika Perjuangan Berubah Menjadi Panggung Pertarungan
Kita tentu tidak sedang membicarakan hak seseorang untuk maju dalam kontestasi. Syamsul Samad memiliki hak politik untuk mencalonkan diri. Fatmawati Salim juga memiliki hak yang sama. Keduanya telah mengikuti mekanisme yang ditetapkan. DPRD pun memiliki kewenangan untuk menentukan wakil gubernur melalui pemilihan tersebut.
Akan tetapi, demokrasi tidak pernah cukup hanya dengan menghitung suara. Demokrasi juga membutuhkan keadaban, penghormatan, dan kesadaran sejarah.
Ada perbedaan antara memenangkan sebuah jabatan dan menjaga kehormatan sebuah perjuangan. Yang pertama dapat diselesaikan dengan pemungutan suara, sedangkan yang kedua membutuhkan kedewasaan moral.
Kita seolah sedang menyaksikan sebuah ironi: perjuangan yang dahulu dibangun bersama, kini menjadi panggung pertarungan yang membuat publik bertanya-tanya tentang arti kesetiaan dalam politik.
Barangkali inilah satire paling getir dari politik kita. Ketika seseorang masih hidup, namanya bisa menjadi simbol perjuangan. Ketika ia telah tiada, warisannya menjadi bahan perdebatan, bahkan ruang untuk menguji siapa yang lebih berhak melanjutkan perjalanan.
Namun, apakah warisan perjuangan memang sesederhana memperebutkan kursi yang ditinggalkan?
Tentu tidak.
Warisan politik tidak otomatis berpindah kepada keluarga, tetapi juga tidak semestinya diperlakukan seolah-olah sejarah orang yang telah berjasa dapat dihapus begitu saja dari ingatan kolektif. Menghormati perjuangan bukan berarti meniadakan kompetisi. Sebaliknya, kompetisi seharusnya berlangsung dengan tetap menempatkan penghormatan sebagai bagian dari etika politik.
Demokrasi Boleh Berkompetisi, Moralitas Jangan Ditinggalkan
Hasil pemilihan telah mencatat Syamsul Samad memperoleh 34 suara, sedangkan Fatmawati Salim memperoleh 9 suara. Secara prosedural, angka tersebut menentukan siapa yang mendapatkan mandat untuk mengisi jabatan Wakil Gubernur Sulawesi Barat.
Tetapi ada hal yang tidak dapat dihitung melalui bilik suara: penghormatan terhadap perjuangan, tanggung jawab terhadap kepercayaan rakyat, dan kedewasaan dalam memperlakukan sejarah politik.
Jangan sampai politik hanya mengajarkan kita bagaimana memenangkan pertarungan, tetapi lupa mengajarkan bagaimana menghormati orang-orang yang telah membuka jalan menuju kekuasaan itu sendiri.
Kita tidak sedang meminta agar sejarah dijadikan alasan untuk menghalangi hak politik siapa pun. Kita hanya ingin mengingatkan bahwa jabatan publik bukan hadiah dari kelompok tertentu. Ia adalah amanah yang memiliki konsekuensi terhadap masyarakat luas.
Kepada siapa pun yang kini memperoleh mandat, ada tanggung jawab yang lebih besar daripada sekadar mengisi ruang kosong dalam struktur pemerintahan. Ada harapan masyarakat yang harus diteruskan, ada pekerjaan pemerintahan yang belum selesai, dan ada sejarah pengabdian yang patut dihormati.
Pada akhirnya, Sulawesi Barat tidak membutuhkan politik yang sibuk merayakan kemenangan dan mengabadikan kekalahan. Sulawesi Barat membutuhkan pemimpin yang mampu membuktikan bahwa kontestasi politik tidak harus mengorbankan keadaban.
Sebab, kursi wakil gubernur boleh berganti penghuni, tetapi penghormatan terhadap perjuangan tidak boleh ikut berganti arah.
Jangan sampai kita begitu sibuk memperebutkan kursi yang ditinggalkan seorang pejuang, sampai lupa bahwa kursi itu dahulu diperoleh melalui perjuangan, bukan sekadar pertarungan.
Dan jika hari ini politik telah selesai menghitung suara, barangkali sudah waktunya kita mulai menghitung kembali moralitas.
Al-Fatihah untuk Bapak Jend. Salim Mengga.
- Penulis: Tim Sulbarupdate
