Kasus Dugaan Korupsi DPRD Polman Mandek, PMII Ultimatum Kejati
- account_circle Akbar
- calendar_month Jum, 6 Nov 2026
- visibility 94
- comment 0 komentar

SULAWESI BARAT, Sulbarupdate.id — Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Sulawesi Barat soroti penanganan dugaan penyimpangan anggaran reses, tunjangan komunikasi intensif, serta belanja makan dan minum di lingkungan DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Polman).
Melalui Ketua Bidang Komunikasi dan Hubungan Antar kelembagaan PKC PMII Sulbar, Dirman, melayangkan kritik keras terhadap Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Barat.
Mereka mendesak aparat penegak hukum memberikan kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara yang diduga berkaitan dengan penyimpangan anggaran bernilai miliaran rupiah tersebut.
Dirman menilai, penanganan perkara yang sebelumnya ditangani Kejaksaan Negeri Polman dan kemudian ditarik ke Kejati Sulbar atas atensi Kejaksaan Agung belum menunjukkan perkembangan yang memadai di mata publik.
Menurutnya, pemeriksaan terhadap sekitar 10 orang dari lingkungan DPRD belum diikuti dengan penjelasan terbuka mengenai tahapan penanganan perkara maupun pihak-pihak yang berpotensi dimintai pertanggungjawaban hukum.
“Kami meminta Kejati Sulbar tidak masuk angin dalam menangani perkara ini. Jangan sampai penanganannya berhenti tanpa kejelasan, sementara masyarakat menunggu kepastian hukum,” tegas Dirman, kepada Subarupdate.id, Sabtu (7/11/2026).
PKC PMII Sulbar juga menilai keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam penanganan perkara yang menyangkut penggunaan uang negara.
Mereka meminta Kejati Sulbar menyampaikan perkembangan penanganan perkara kepada masyarakat sepanjang tidak mengganggu kepentingan penyidikan.
Sorotan PMII tersebut merujuk pada informasi awal dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun Anggaran 2024–2025. Sejumlah pos anggaran yang menjadi perhatian disebut memiliki nilai lebih dari Rp2 miliar dan perlu ditelusuri lebih lanjut.
Salah satu yang disoroti ialah anggaran Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI). PMII menduga terdapat ketidaksesuaian dalam penentuan klasifikasi kemampuan keuangan daerah yang berpengaruh terhadap besaran tunjangan pimpinan dan anggota DPRD.
Selain itu, anggaran kegiatan reses anggota DPRD juga menjadi perhatian. PMII menduga terdapat kegiatan yang pelaksanaan maupun pertanggungjawaban anggarannya tidak sesuai dengan realisasi di lapangan.
Sorotan berikutnya menyangkut belanja operasional, makan, dan minum di lingkungan sekretariat DPRD. Dalam pos tersebut, PMII menduga terdapat penggelembungan harga atau mark-up, penggunaan nota yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya, serta kemungkinan kelebihan pembayaran.
Menurut Dirman, seluruh dugaan tersebut harus ditelusuri secara menyeluruh untuk memastikan apakah terdapat unsur pelanggaran administrasi maupun tindak pidana korupsi.
Ia menyebut persoalan tersebut perlu diuji berdasarkan ketentuan perundang-undangan, termasuk UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
Atas persoalan tersebut, PKC PMII Sulbar menyampaikan tiga tuntutan kepada Kejati Sulbar.
Pertama, mendesak Kejati Sulbar menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara transparan dan melakukan ekspose perkara dalam waktu 3 x 24 jam sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.
Kedua, meminta aparat penegak hukum menindak tegas setiap pihak yang terbukti terlibat berdasarkan alat bukti yang sah, termasuk menetapkan tersangka dan melakukan penahanan apabila telah memenuhi ketentuan hukum.
Ketiga, mendesak Kejaksaan Agung mengevaluasi kinerja Kejati Sulbar apabila penanganan perkara tersebut terus berlarut-larut tanpa kejelasan perkembangan.
Dirman menegaskan, PKC PMII Sulbar tidak akan tinggal diam apabila tuntutan tersebut tidak mendapat respons yang memadai.
Pihaknya menyatakan siap mengonsolidasikan seluruh cabang PMII di kabupaten se-Sulawesi Barat untuk menggelar aksi demonstrasi di Kantor Kejati Sulbar sebagai bentuk desakan terhadap transparansi dan kepastian hukum.
“Kami tidak ingin perkara yang menyangkut uang rakyat ini kehilangan arah. Jika tidak ada kejelasan, kami bersama seluruh cabang PMII di Sulbar siap turun ke jalan untuk mendesak transparansi dan kepastian hukum,” tutupnya.(***)
- Penulis: Akbar
- Editor: Ancha
