Penghargaan Kemendagri untuk Sulbar Menuai Kritik, “Prestasi di Atas Kertas, Realitas Lapangan Masih Layu”
- account_circle Ancha
- calendar_month Ming, 31 Mei 2026
- visibility 418
- comment 0 komentar
MAMUJU, Sulbarupdate.id – Apresiasi yang baru saja diterima Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait keberhasilan menekan angka pengangguran justru memicu gelombang skeptisisme di dalam daerah.
Penghargaan tersebut dinilai kontradiktif dengan realitas sosial-ekonomi yang dihadapi masyarakat di enam kabupaten se-Sulawesi Barat.
Kritik pedas salah satunya datang dari aktivis pemuda Sulbar, Akbar. Ia secara tegas mempertanyakan indikator dan validitas penilaian yang digunakan Kemendagri dalam memberikan penghargaan tersebut.
Menurutnya, ada jurang pemisah yang lebar antara klaim data administratif dengan fakta riil di lapangan.
“Kami mempertanyakan apa sebenarnya indikator konkret yang dipakai Kemendagri. Jangan sampai ini hanya ritual birokrasi tahunan berbasis laporan administrasi alias ABS (Asal Bapak Senang),” ujar Akbar dalam keterangan tertulisnya, Minggu (31/5/2026).
Menurut Akbar, penurunan angka pengangguran secara statistik tidak serta-merta mencerminkan kesejahteraan. Perlu dibedakan apakah tenaga kerja tersebut terserap di sektor formal yang layak dan berkelanjutan, atau sekadar terjebak di sektor informal musiman dengan upah di bawah standar kelayakan.
Menurut Akbar, meskipun Sulbar kaya akan komoditas pertanian dan perkebunan, sektor hilirisasi industri dinilai belum berjalan maksimal. Tanpa adanya investasi nyata di bidang industri padat karya, klaim keberhasilan menekan pengangguran dinilai terasa semu bagi angkatan kerja produktif.
Ia menduga, ada indikasi angka pengangguran terbuka menurun bukan karena melimpahnya lapangan kerja domestik, melainkan karena banyaknya warga yang terpaksa merantau ke luar daerah seperti Kalimantan, Sulawesi Selatan, atau Sulawesi Tengah untuk menyambung hidup.
“Apakah warga yang keluar daerah untuk mencari kerja itu juga diklaim sebagai prestasi Pemprov?” sentil Akbar.
Atas kejanggalan tersebut, aktivis pemuda ini mendesak Pemprov Sulbar agar tidak larut dalam euforia “penghargaan kosmetik”. Ia menantang Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sulbar untuk membuka data serapan tenaga kerja secara transparan kepada publik.
Data yang disajikan, lanjut Akbar, harus mendetail—by name, by address, serta diklasifikasikan berdasarkan sektor kerjanya—agar masyarakat bisa ikut memvalidasi kebenaran klaim tersebut.
Akbar mengatakan, penghargaan tersebut bukan prestasi jika perut rakyat di bawah masih menjerit. Sehingga pihaknya meminta agar Pemprov Sulbar tidak menjadikan tameng untuk merasa sudah bekerja maksimal.
“Kami butuh industrialisasi daerah yang nyata, transparansi bursa kerja, dan peningkatan skill pemuda lokal yang tersertifikasi, bukan sekadar piagam di dinding kantor gubernur,” tegas Akbar mengakhiri pernyataannya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Pemprov Sulbar maupun Dinas Tenaga Kerja setempat terkait kritik dan tuntutan transparansi data yang dilayangkan oleh kelompok pemuda tersebut.(***)
- Penulis: Ancha
- Editor: Tim Redaksi
