Breaking News
light_mode
Beranda » Majene » Nelayan Majene Mengeluh Ngaku Sulit Dapat BBM, Begini Respon SPBU Rangas 

Nelayan Majene Mengeluh Ngaku Sulit Dapat BBM, Begini Respon SPBU Rangas 

  • account_circle Juita
  • calendar_month Sen, 7 Sep 2026
  • visibility 280
  • comment 0 komentar

MAJENE, Sulbarupdate.id — Sejumlah nelayan di Kabupaten Majene mengeluhkan sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) untuk memenuhi kebutuhan melaut.

Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu aktivitas nelayan yang sangat bergantung pada ketersediaan BBM sebagai bahan bakar perahu.

Keluhan muncul setelah pihak SPBU Rangas memberlakukan pembatasan sementara terhadap pengisian BBM menggunakan jerigen.

Kebijakan tersebut membuat sebagian nelayan merasa kesulitan memperoleh BBM yang dibutuhkan untuk aktivitas mereka.

Pengawas Lapangan SPBU Rangas, Eko, membantah adanya kelangkaan BBM di SPBU tersebut.

Menurutnya, stok BBM tetap tersedia, namun pihak SPBU untuk sementara waktu melarang pengisian menggunakan jerigen.

“Tidak ada kelangkaan. Tetapi kami dari pihak SPBU melarang pengisian jerigen untuk sementara waktu,” ucapnya kepada Sulbarupdate.id, Senin (7/9/2026).

Kebijakan tersebut menjadi perhatian bagi nelayan karena sebagian dari mereka membutuhkan BBM dalam jumlah tertentu untuk dibawa ke perahu yang digunakan melaut. Larangan pengisian menggunakan jerigen dinilai dapat menyulitkan nelayan dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar.

Salah seorang warga kemudian meminta pemerintah daerah Kabupaten Majene turun tangan mencari solusi atas persoalan tersebut. Pemerintah diharapkan dapat memastikan kebutuhan BBM bagi nelayan tetap terpenuhi, sehingga aktivitas melaut tidak terganggu.

Warga tersebut juga mengimbau Pemerintah Kabupaten Majene untuk kembali membuka atau mengaktifkan SPBU khusus nelayan yang berada di kawasan pelabuhan.

Menurutnya, keberadaan SPBU nelayan di pelabuhan dapat menjadi salah satu solusi untuk memudahkan nelayan memperoleh BBM tanpa harus bergantung pada mekanisme pengisian di SPBU umum.

“Pemerintah daerah diharapkan membuka SPBU nelayan yang ada di pelabuhan agar nelayan lebih mudah mendapatkan BBM untuk melaut,” harapnya.

Persoalan ini diharapkan segera mendapat perhatian dari pemerintah daerah dan pihak terkait. Selain memastikan ketersediaan BBM, diperlukan pula mekanisme penyaluran yang jelas agar kebutuhan nelayan dapat terpenuhi sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Nelayan berharap persoalan tersebut tidak berlarut-larut. Sebab, bagi mereka, ketersediaan BBM merupakan salah satu faktor penting yang menentukan kelancaran aktivitas melaut dan keberlangsungan mata pencaharian sehari-hari.(*)

  • Penulis: Juita
  • Editor: Ancha

Rekomendasi Untuk Anda

  • Hujan Deras Picu Longsor di Messawa Mamasa, Satu Rumah Warga Rusak Parah

    Hujan Deras Picu Longsor di Messawa Mamasa, Satu Rumah Warga Rusak Parah

    • 0Komentar

    MAMASA, Sulbarupdate.id– Bencana tanah longsor kembali melanda wilayah Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, pada Selasa (6/1/2026). Peristiwa yang terjadi di Jalan Lingkar, Kelurahan Messawa ini mengakibatkan satu unit rumah warga mengalami kerusakan cukup serius setelah dihantam material tanah. Berdasarkan informasi yang dihimpun, rumah tersebut adalah milik Abraham, warga setempat. Peristiwa nahas itu diperkirakan terjadi pada sore […]

  • Sisa Kuota Internet Hangus Digugat ke Mahkamah Konstitusi

    Sisa Kuota Internet Hangus Digugat ke Mahkamah Konstitusi

    • 0Komentar

    Jakarta – Sulbarupdate.id – Pernahkah kamu mengalami sisa kuota internet masih tersedia, namun tidak bisa digunakan karena masa aktif paket telah berakhir,? Biasa pemberitahuan tersebut melalui layanan SMS 3636. Pengalaman tersebut dialami banyak pengguna layanan seluler di Indonesia. Kini, kebijakan hangusnya sisa kuota internet itu resmi digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan tersebut diajukan oleh […]

  • Dugaan Korupsi Dana Hibah STT Arastamar Mamasa Masuk Tahap Pralidik, 19 Saksi Terperiksa

    Dugaan Korupsi Dana Hibah STT Arastamar Mamasa Masuk Tahap Pralidik, 19 Saksi Terperiksa

    • 0Komentar

    MAMASA, Sulbarupdate.id – Kasus dugaan korupsi dana hibah pada pembangunan gedung Sekolah Tinggi Teologi (STT) Arastamar Mamasa, masuk tahap pralidik di Polres Mamasa. Menurut Kasat Reskrim Polres Mamasa, IPTU Drones Ma’dika, kasus tersebut telah lama terperiksa di penyidik. Kata Drones, hingga saat ini telah ada sebanyak 19 saksi yang dipanggil untuk dimintai keterangan. Hanya saja […]

  • Pemkab Mamuju Tengah Salurkan 237 Ton Beras Bantuan Pangan, Sasar 11.858 Warga

    Pemkab Mamuju Tengah Salurkan 237 Ton Beras Bantuan Pangan, Sasar 11.858 Warga

    • 0Komentar

    MAMUJU TENGAH, Sulbarupdate.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, salurkan bantuan pangan tahap pertama untuk periode Februari–Maret 2026. Sebanyak 11.858 warga yang masuk dalam kategori desil satu hingga empat di lima kecamatan menjadi target penerima manfaat program ini. Pelepasan bantuan secara simbolis dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Mamuju Tengah, Dr. H. Askary Anwar, […]

  • SPPG Osango Mamasa Salurkan MBG ke Lokasi Perkemahan

    SPPG Osango Mamasa Salurkan MBG ke Lokasi Perkemahan

    • 0Komentar

    MAMASA, Sulbarupdate.id – Pelaksanaan kegiatan di luar sekolah tidak menghalangi penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada siswa SMP Negeri 1 Mamasa. SPPG Osango tetap mendistribusikan makanan bergizi dengan mengantarkannya langsung ke lokasi perkemahan Pramuka, Jumat (2/10/2026). Penyaluran dilakukan karena para siswa sedang mengikuti kegiatan perkemahan di lokasi yang berada di luar lingkungan sekolah. Petugas SPPG […]

  • Dugaan Manipulasi Data PKH Jadi Sorotan, Warga Miskin Disebut Masuk Desil Tinggi

    Dugaan Manipulasi Data PKH Jadi Sorotan, Warga Miskin Disebut Masuk Desil Tinggi

    • 0Komentar

    MAJENE, Sulbarupdate.id — Data penerima bantuan sosial kembali menjadi sorotan di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Sejumlah warga mengeluhkan dugaan ketidaktepatan pendataan yang disebut telah berlangsung selama bertahun-tahun. Keluhan tersebut muncul karena terdapat warga yang secara kondisi ekonomi dinilai masih tergolong tidak mampu, namun tercatat dalam kelompok kesejahteraan atau desil yang lebih tinggi. Di sisi lain, […]

expand_less