Breaking News
light_mode
Beranda » Makassar » Mangkir RDP Dua Kali, DPRD Makassar Ancam Panggil Paksa PT GMTD

Mangkir RDP Dua Kali, DPRD Makassar Ancam Panggil Paksa PT GMTD

  • account_circle Ancha
  • calendar_month Ming, 1 Feb 2026
  • visibility 348
  • comment 0 komentar

MAKASSAR, Sulbarupdate.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar berang terhadap sikap PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD) yang mangkir dalam rapat dengar pendapat (RDP) sebanyak dua kali berturut-turut.

DPRD kini membuka opsi pemanggilan paksa hingga rekomendasi penghentian sementara perizinan terhadap pengembang tersebut.

Anggota Komisi C DPRD Kota Makassar, Imam Muzakkar, menegaskan bahwa lembaga legislatif memiliki kewenangan penuh untuk memanggil pihak mana pun yang beroperasi di wilayah Makassar, terutama jika terkait dengan kepentingan publik.

“Jangan sampai GMTD mengira DPRD tidak punya kekuatan mendasar. Kami berhak memanggil siapa pun, apalagi jika kegiatannya merugikan masyarakat,” tegas Imam dalam RDP di Gedung Sementara DPRD Makassar, Jalan Hertasning, Jumat (30/01).

Ketegasan DPRD ini dipicu oleh surat resmi dari Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar yang meminta klarifikasi sekaligus penghentian sementara proses perizinan GMTD. Imam menyebut surat tersebut sebagai langkah luar biasa yang jarang terjadi.

“Ini ‘surat sakti’. Baru pertama kali Wali Kota mengirimkan surat meminta pemberhentian sementara perizinan. Artinya, ada persoalan yang sangat krusial di dalamnya,” ujar legislator dua periode tersebut.

Merujuk pada data RDP di tingkat Provinsi Sulsel, Pemprov yang memiliki saham 13% disebut hanya menerima Rp5,5 miliar dari yang seharusnya Rp11 miliar. Hal serupa diduga terjadi pada saham milik Pemkot Makassar dan Pemkab Gowa yang masing-masing sebesar 6,5%.

“Secara aturan, jika kembali tidak hadir, kita bisa mengusulkan undangan paksa atau rekomendasi pemberhentian izin. Namun, eksekusinya tetap ada di tangan pemerintah kota,” pungkas Imam.

Hingga berita ini diturunkan, pihak PT GMTD belum memberikan keterangan resmi terkait ketidakhadiran mereka dalam rapat tersebut.(*)

  • Penulis: Ancha

Rekomendasi Untuk Anda

  • IPMAPUS Sulbar Minta Kapolri Evaluasi Kapolresta Mamuju!

    IPMAPUS Sulbar Minta Kapolri Evaluasi Kapolresta Mamuju!

    • 0Komentar

    MAMUJU, SULBARUPDATE.ID – Aliansi Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Pitu Ulunna Salu (IPMAPUS) Sulbar bersama Tenaga Honorer Nakes dan Guru di Mamuju menggelar aksi damai pada Minggu, 4 Januari 2026 di Kantor Bupati Mamuju. Unjuk rasa tersebut diwarnai dengan kekecewaan dan keributan. Pasalnya, Bupati Mamuju Sitti Sutinah Suhardi belum menemui massa aksi hingga massa aksi memilih […]

  • Jokowi Tegaskan Dirinya tak Pernah Beri Arahan untuk Korupsi

    Jokowi Tegaskan Dirinya tak Pernah Beri Arahan untuk Korupsi

    • 0Komentar

    JAKARTA, Sulbarupdate.id – Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya angkat bicara terkait namanya yang kerap dikaitkan dalam berbagai kasus hukum yang menjerat sejumlah menteri dan pejabat negara. Jokowi menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memberikan perintah maupun arahan kepada bawahannya untuk melakukan tindakan korupsi. Menurut Presiden, penyebutan namanya dalam pusaran kasus hukum merupakan konsekuensi dari sistem […]

  • DKPPKB Sulbar Perkuat Sistem Kesehatan 2026 Lewat Pendampingan Kemenkes

    DKPPKB Sulbar Perkuat Sistem Kesehatan 2026 Lewat Pendampingan Kemenkes

    • 0Komentar

    MAMUJU, SULBARUPDATE.ID – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memperkuat tata kelola pembangunan kesehatan melalui partisipasi dalam kegiatan Penjajakan dan Focus Group Discussion (FGD) Pendampingan Tata Kelola Program Kesehatan Tahun 2026 yang digelar Kementerian Kesehatan RI di Hotel Mercure Serpong Alam Sutera, Tangerang, pada 3–7 Februari 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat perencanaan, penganggaran, pengelolaan data, dan kinerja […]

  • Dugaan Penggelapan Aset Desa Kombiling, Polres Mamuju Tengah Periksa 12 Saksi

    Dugaan Penggelapan Aset Desa Kombiling, Polres Mamuju Tengah Periksa 12 Saksi

    • 0Komentar

    MAMUJU TENGAH, Sulbarupdate.id – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Mamuju Tengah terus mendalami kasus dugaan hilangnya aset milik Pemerintah Desa Kombiling, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah. Hingga saat ini, pihak Polres Mateng dilaporkan telah memeriksa sedikitnya 12 orang saksi. ​Kasus yang bergulir sejak awal tahun 2025 ini menarik perhatian publik setelah sejumlah inventaris penting desa, […]

  • Pemilik Usaha ‘Wasilah’ Dilaporkan ke Polres Majene atas Dugaan Kasus Penipuan

    Pemilik Usaha ‘Wasilah’ Dilaporkan ke Polres Majene atas Dugaan Kasus Penipuan

    • 0Komentar

    Majene, Sulbarupdate.id – Pemilik sebuah entitas bisnis yang teridentifikasi bernama Wasilah secara resmi telah didaftarkan laporannya pada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Majene, Sulawesi Barat, terkait dugaan tindak pidana penipuan. Pelaporan ini diajukan oleh eks mitra bisnis atau reseller-nya, yang mengklaim telah mengalami kerugian materiil signifikan akibat tindakan terduga pelaku. Berdasarkan data yang dihimpun, […]

  • Perkuat Layanan Air Bersih, Pemkab Mamasa Gandeng Perusahaan CleanTech Asal Belgia

    Perkuat Layanan Air Bersih, Pemkab Mamasa Gandeng Perusahaan CleanTech Asal Belgia

    • 0Komentar

    MAMASA, Sulbarupdate.id – Pemerintah Kabupaten Mamasa kembali menerima kunjungan tim ahli dari perusahaan teknologi air asal Belgia, BOSAQ, pada Kamis (9/4/2026). Kunjungan ini merupakan tahap ketiga dalam rangkaian kerja sama strategis untuk survei dan pengembangan infrastruktur air bersih di wilayah Kabupaten Mamasa. ​Bertempat di Rumah Jabatan Bupati, rombongan disambut langsung oleh Bupati Mamasa, Welem Sambolangi. […]

expand_less