Diduga di Majene Ada Mafia BBM, AMM Geruduk Kantor Bupati

MAJENE, Sulbarupdate.id  — Aliansi Mahasiswa Majene (AMM) menggeruduk Kantor Bupati Majene, Provinsi Sulawesi Barat, Jumat (11/9/2026). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk keprihatinan mahasiswa terhadap kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Majene.

Dalam aksi tersebut, AMM menyoroti kondisi masyarakat yang harus menghadapi antrean panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), sulitnya mendapatkan BBM, serta dampak kelangkaan terhadap aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.

Koordinator Lapangan AMM, Alan, mengatakan persoalan kelangkaan BBM yang terjadi di Majene tidak semata-mata dapat dilihat sebagai persoalan teknis distribusi.

Menurutnya, kondisi tersebut telah berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Antrean panjang di SPBU dan sulitnya masyarakat memperoleh BBM dinilai menunjukkan adanya persoalan yang perlu segera mendapatkan perhatian serius dari pemerintah maupun pihak terkait.

“Kelangkaan yang berlangsung bukan hanya persoalan teknis distribusi, tetapi telah berdampak langsung terhadap aktivitas dan kehidupan masyarakat,” kata Alan dalam aksi tersebut.

Ia menilai pemerintah harus hadir memberikan kepastian kepada masyarakat, terutama dalam memastikan ketersediaan BBM yang cukup, adil, merata, dan mudah diakses.

AMM juga meminta adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap SPBU, khususnya dalam proses penyaluran BBM kepada masyarakat.

Mahasiswa mengingatkan agar kondisi kelangkaan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencari keuntungan di tengah kesulitan masyarakat.

Dalam tuntutannya, AMM juga menyoroti dugaan adanya praktik permainan atau penyimpangan dalam distribusi BBM. Namun, dugaan tersebut menurut mahasiswa perlu ditelusuri dan dibuktikan melalui pengawasan serta pemeriksaan oleh pihak yang memiliki kewenangan.

AMM mendesak Pemerintah Kabupaten Majene segera melakukan langkah konkret untuk menormalisasi distribusi BBM. Mereka juga meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap SPBU, mengusut pihak-pihak yang apabila terbukti melakukan praktik yang merugikan masyarakat, serta memastikan akses BBM yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Persoalan BBM adalah persoalan kepentingan publik. Penyelesaiannya tidak cukup dengan pernyataan dan janji, tetapi membutuhkan langkah konkret, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas AMM.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopdagrin) Kabupaten Majene, Nahdlah Bachyt Fattah, menyatakan pihaknya menerima aspirasi yang disampaikan mahasiswa.

Menurut Nahdlah, pemerintah daerah tetap akan menampung setiap masukan dan tuntutan masyarakat, termasuk yang disampaikan melalui aksi mahasiswa. “Apa pun aspirasi mahasiswa, kami terima,” ujarnya.

Terkait tuntutan mahasiswa mengenai audit terhadap SPBU dan dugaan adanya penyimpangan dalam distribusi BBM, Nahdlah menjelaskan bahwa kewenangan audit terhadap penyaluran BBM bukan berada sepenuhnya pada pemerintah daerah.

Ia menyebut pengawasan dan audit terkait distribusi BBM, khususnya yang berkaitan dengan penyaluran BBM bersubsidi dan tata kelola distribusi di tingkat SPBU, menjadi kewenangan pihak yang memiliki otoritas di sektor tersebut, termasuk Pertamina Patra Niaga sesuai dengan kewenangannya.

“Soal audit, itu bukan tugas kami, tetapi Pertamina Patra Niaga, insaAllah kami akan berkunjung ke Pertamina Patra Niaga di Makassar hari Senin, (14/9/2026)” jelasnya.

Meski demikian, pemerintah daerah, kata dia, tetap memiliki kepentingan untuk memastikan kondisi kelangkaan BBM tidak terus berlarut karena berdampak langsung terhadap masyarakat dan aktivitas perekonomian di Majene.

Pemerintah daerah juga diharapkan dapat berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencari solusi atas persoalan pasokan dan distribusi BBM yang dikeluhkan masyarakat.

AMM menegaskan pihaknya tidak ingin persoalan kelangkaan BBM hanya berakhir pada penerimaan aspirasi tanpa adanya tindak lanjut.

Mahasiswa meminta pemerintah daerah bersama instansi dan pihak terkait segera melakukan koordinasi untuk memastikan pasokan BBM kembali normal serta melakukan pengawasan terhadap distribusi di lapangan.

AMM juga meminta setiap dugaan penyimpangan dalam distribusi BBM ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan sesuai kewenangan masing-masing lembaga.

Bagi mahasiswa, masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam persoalan distribusi energi. Jangan sampai kelangkaan BBM justru membuka peluang bagi oknum tertentu untuk mengambil keuntungan secara tidak wajar.

Sementara dugaan adanya “mafia BBM” yang menjadi sorotan dalam aksi tersebut masih sebatas dugaan dan tuntutan untuk dilakukan pengusutan. Pembuktian mengenai ada atau tidaknya praktik mafia maupun pelanggaran dalam distribusi BBM tetap memerlukan pemeriksaan dan bukti dari pihak yang berwenang.

Dengan adanya aksi tersebut, AMM berharap Pemerintah Kabupaten Majene tidak hanya menerima aspirasi, tetapi juga mendorong langkah koordinasi dan pengawasan konkret agar kelangkaan BBM segera teratasi dan masyarakat kembali memperoleh BBM secara mudah, aman, dan adil.(*)