Aktivis Mamasa Ultimatum Pelaksana Proyek RSUD Kondosapata
- account_circle Whelson
- calendar_month Jum, 8 Mei 2026
- visibility 480
- comment 0 komentar
Poto: Akbar salah satu Aktivist Mamasa (8, Mei, 2026).
MAMASA, SULBARUPDATE.ID – Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kondosapata’ di Kabupaten Mamasa akhirnya mulai memasuki tahap pekerjaan fisik.
Proyek strategis yang disebut sebagai “hadiah” dari Presiden Joko Widodo saat kunjungannya ke Mamasa itu ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Bupati Mamasa beberapa waktu lalu.
Namun, di balik dimulainya pembangunan tersebut, muncul peringatan keras dari kalangan aktivis dan masyarakat sipil di Kabupaten Mamasa.
Mereka menegaskan bahwa proyek bernilai besar yang dibiayai oleh negara itu tidak boleh menjadi ruang eksklusif bagi pihak luar tanpa memberikan dampak nyata bagi masyarakat lokal.
Akbar salah satu Aktivis Mamasa menilai, Pembangunan RSUD Kondosapata’ seharusnya menjadi momentum pemberdayaan ekonomi masyarakat daerah, baik melalui keterlibatan tenaga kerja lokal maupun pengusaha lokal dalam penyediaan material dan kebutuhan proyek lainnya.
“Kalau bahan tersedia di Mamasa, lalu mengapa harus mengambil dari luar? Kalau tenaga kerja mampu tersedia di Mamasa, kenapa masyarakat lokal justru dipinggirkan?” tegas Akbar salah satu aktivis Mamasa.
Menurutnya, proyek negara yang hadir di tanah Mamasa wajib memberi efek ekonomi langsung kepada masyarakat setempat. Perputaran anggaran pembangunan tidak boleh hanya dinikmati segelintir pihak dari luar daerah, sementara masyarakat Mamasa hanya menjadi penonton di kampung sendiri.
Mereka menegaskan bahwa proyek bernilai besar yang dibiayai oleh negara itu tidak boleh menjadi ruang eksklusif bagi pihak luar tanpa memberikan dampak nyata bagi masyarakat lokal.
Akbar menilai, pembangunan RSUD Kondosapata’ seharusnya menjadi momentum pemberdayaan ekonomi masyarakat daerah, baik melalui keterlibatan tenaga kerja lokal maupun pengusaha lokal dalam penyediaan material dan kebutuhan proyek lainnya.
“Kalau bahan tersedia di Mamasa, lalu mengapa harus mengambil dari luar? Kalau tenaga kerja mampu tersedia di Mamasa, kenapa masyarakat lokal justru dipinggirkan?” tegas Akbar salah satu Aktivis Mamasa
Menurutnya, proyek negara yang hadir di tanah Mamasa wajib memberi efek ekonomi langsung kepada masyarakat setempat. Perputaran anggaran pembangunan tidak boleh hanya dinikmati segelintir pihak dari luar daerah, sementara masyarakat Mamasa hanya menjadi penonton di kampung sendiri.
Mereka menegaskan bahwa keterlibatan pengusaha lokal bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk penghormatan terhadap daerah yang menjadi lokasi pembangunan. Selama pengusaha lokal mampu menyediakan kebutuhan proyek dengan standar yang dibutuhkan, maka tidak ada alasan untuk mengabaikan mereka.
Akbar juga mengingatkan bahwa sejak awal pembangunan, pihaknya akan mengawasi secara ketat pola rekrutmen tenaga kerja dan distribusi penyediaan material proyek. Mereka menyebut, ketertutupan dan minimnya pelibatan masyarakat lokal berpotensi memicu gejolak sosial.
“Ini akan menjadi perhatian serius kami. Jika masyarakat lokal dan pengusaha Mamasa tidak dilibatkan, maka kami meminta pemegang proyek pembangunan RSUD Kondosapata’ untuk angkat kaki dari bumi Kondosapata’,” tegasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi ultimatum terbuka kepada seluruh pihak pelaksana proyek agar tidak memandang Mamasa hanya sebagai lokasi pembangunan, tetapi sebagai daerah yang memiliki masyarakat yang wajib dihormati dan diberdayakan.
Akbar bersama rekan-rekan aktivisnya juga memastikan bahwa gelombang aksi demonstrasi akan digelar secara berkelanjutan apabila aspirasi masyarakat lokal diabaikan.
“Kami tidak akan tinggal diam. Akan ada aksi berjilid jika masyarakat dan pengusaha lokal tidak mendapatkan ruang keterlibatan yang layak dalam pembangunan RSUD ini,” tutupnya.(*)
- Penulis: Whelson
- Editor: Redaksi Sulbarupdate.id
