Dampak Kemarau Panjang, 39 Desa di Mamuju Tengah Krisis Air Bersih
- account_circle Ruly Syamsil
- calendar_month Sel, 1 Sep 2026
- visibility 99
- comment 0 komentar
Rapat koordinasi lintas sektor di Mamuju Tengah persiapan menghadapi musim kemarau panjang, Selasa (1/9/2026). Foto/Ruly Syamil
MAMUJU TENGAH, Sulbarupdate.id – Kemarau panjang mengakibatkan puluhan desa di Mamuju Tengah (Mateng) Sulawesi Barat, terdampak krisis air bersih. Selain itu kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) juga dilaporkan makin meluas.
Menurut Wakil Bupati Mateng, H. Askary Anwar, pada pekan lalu jumlah desa yang terdampak krisis air bersih masih berjumlah 25 desa se-Kabupaten Mateng.
Namun perhari ini menurut Askary, jumlah desa yang krisis air bersih makin bertambah dan mencapai 39 desa.
“Beberapa pekan lalu hanya terdampak di 25 desa, namun saat ini semakin meluas dan sudah berdampak ke 39 desa,” kata Askary kepada wartawan usai Rakor, Selasa, (1/9/2026).
Dengan demikian, Pemerintah daerah (Pemda) Mateng, segera mengambil langkah dengan menggelar rapat koordinasi dengan berbagai stakeholder.
Rapat dilaksanakan di Aula A Lantai II Kantor Bupati Mamuju Tengah, Jalan Tammauni Pue Ballung, kawasan KTM Tobadak, pagi tadi.
Dalam rapat tersebut, Pemkab Mateng tidak hanya melibatkan unsur pemerintah daerah, tetapi juga pemerintah desa, pihak swasta serta sejumlah pemangku kepentingan yang dinilai memiliki peran dalam upaya pencegahan dan penanganan bencana di lapangan.
Wakil Bupati Mamuju Tengah, Dr. Askary Anwar, mengatakan koordinasi tersebut dilakukan untuk menyusun strategi menghadapi fenomena El Nino yang masih berlanjut.
Menurutnya, salah satu dampak paling dirasakan masyarakat saat ini adalah krisis air bersih. Bahkan, wilayah yang terdampak terus mengalami perluasan dibandingkan beberapa pekan sebelumnya.
Askary menyebutkan, terdapat dua persoalan utama yang menjadi perhatian pemerintah saat ini, yakni krisis air bersih dan ancaman kebakaran hutan dan lahan.
“Jadi yang menjadi perhatian utama kita sekarang ada dua, krisis air bersih dan kasus Karhutla,” ujarnya.
Dampak kekeringan juga mulai dirasakan sektor pertanian. Ratusan lahan milik warga dilaporkan mengalami gagal panen akibat kondisi kemarau yang berkepanjangan.
Selain berdampak terhadap sektor pertanian dan ketersediaan air bersih, kondisi kekeringan juga mulai berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat.
Sejumlah gangguan kesehatan berpotensi muncul akibat kondisi lingkungan yang kering dan berdebu, di antaranya penyakit kulit, alergi hingga gangguan pernapasan seperti asma.
Olehnya itu, Pemkab Mateng melalui Rakor tersebut akan melakukan pemetaan terhadap wilayah-wilayah yang terdampak kekeringan sekaligus daerah yang memiliki potensi ancaman Karhutla.
Pemetaan tersebut dinilai penting untuk menentukan langkah penanganan secara tepat serta memastikan bantuan dapat diarahkan ke wilayah yang paling membutuhkan.
“Makanya kita melakukan aksi berupa pemetaan-pemetaan terhadap persoalan ini. Kita juga perlu mengingatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, bahwa saat ini kita sedang menghadapi berbagai persoalan akibat kondisi tersebut,” jelas Askary.
Saat ditanya mengenai kebutuhan anggaran untuk penanganan dampak kekeringan dan Karhutla ke depan, Askary mengatakan kebutuhan pembiayaan dalam kondisi bencana pada dasarnya tidak pernah cukup.
Meski demikian, pemerintah daerah akan menyiapkan anggaran melalui Belanja Tidak Terduga (BTT), sekaligus mengupayakan dukungan dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Mamuju Tengah.
“Soal biaya memang tidak pernah cukup. Namun kita akan menyiapkan dana BTT (Belanja Tidak Terduga), termasuk dukungan dari pihak perusahaan yang ada di Mateng,” tutupnya.(*)
- Penulis: Ruly Syamsil
- Editor: Ancha
