Breaking News
light_mode
Beranda » Sulawesi » Tahun 2025 Sebanyak 1.434 Janda di Bone, “Lemah Syahwat” Salah Satu Pemicu

Tahun 2025 Sebanyak 1.434 Janda di Bone, “Lemah Syahwat” Salah Satu Pemicu

  • account_circle Ancha
  • calendar_month Sel, 30 Des 2025
  • visibility 909
  • comment 0 komentar

Bone, Sulbarupdate.id – Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, merilis data mengejutkan terkait angka perceraian di wilayah tersebut sepanjang tahun 2025.

Tercatat, sebanyak 1.434 wanita resmi menyandang status janda baru setelah gugatan cerai mereka dikabulkan oleh pihak pengadilan.

Data ini mencuat ke publik melalui informasi resmi yang disebarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Bone pada Selasa (30/12/2025).

Lonjakan angka ini menjadi perhatian serius bagi praktisi sosial dan masyarakat setempat.

Faktor Utama Penyebab Perceraian

Berdasarkan data yang dihimpun dari pamflet resmi PA Bone, terdapat tiga faktor dominan yang memicu keretakan rumah tangga ribuan pasangan di Bumi Arung Palakka tersebut.

Salah satunya persoalan finansial masih menjadi pemicu utama. Ketidakstabilan kondisi ekonomi keluarga menyebabkan disharmoni yang berujung pada keputusan untuk berpisah.

Faktor kedua ialah kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Faktor keamanan dan psikologis juga menjadi alasan kuat. Banyak pihak istri memilih untuk mengakhiri pernikahan demi kesehatan mental dan keselamatan fisik mereka.

Faktor ketiga ternyata ada juga karena gangguan biologis. Secara spesifik, data menyebutkan adanya faktor gangguan biologis atau lemah syahwat.

Ketidakmampuan menjalankan fungsi biologis dalam rumah tangga menjadi alasan signifikan yang mencuat di persidangan tahun ini.

Kemandirian Finansial dan Spekulasi Publik

Fenomena ini juga memicu diskusi mengenai kemandirian finansial perempuan di Bone. Muncul spekulasi bahwa tingginya angka cerai gugat (cerai yang diajukan istri) menunjukkan tren perempuan yang lebih berani mengambil keputusan secara mandiri dan berdikari secara finansial.

Di sisi lain, publik diingatkan agar fenomena ini menjadi pelajaran penting bagi masyarakat yang ingin membina rumah tangga.

Kesiapan ekonomi serta kesehatan fisik dan mental menjadi fondasi krusial agar tidak menambah daftar statistik perceraian di tahun-tahun mendatang.

Hingga berita ini diturunkan, angka 1.434 kasus tersebut menjadi pengingat bagi para pemangku kebijakan untuk memperkuat program edukasi pranikah bagi calon pasangan di Kabupaten Bone.(*)

  • Penulis: Ancha
  • Editor: Ancha

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketum DPP ABPEDNAS dan Presiden AREA Indonesia Apresiasi Pidato Kenegaraan Prabowo

    Ketum DPP ABPEDNAS dan Presiden AREA Indonesia Apresiasi Pidato Kenegaraan Prabowo

    • 0Komentar

    JAKARTA, Sulbarupdate.id — Ketua Umum DPP ABPEDNAS Indonesia sekaligus Presiden AREA Indonesia, Indra Utama, mengapresiasi pidato kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI 2026, Sabtu (16/8/2026). Indra menilai pidato tersebut menunjukkan perhatian pemerintah terhadap penguatan ekonomi masyarakat melalui pembangunan desa serta percepatan penyediaan rumah layak bagi […]

  • Alumni Unsulbar Dorong Pembukaan Prodi Teknik Pertambangan dan Teknik Mesin

    Alumni Unsulbar Dorong Pembukaan Prodi Teknik Pertambangan dan Teknik Mesin

    • 0Komentar

    MAJENE, SULBARUPUDATE.ID – Alumni Jurusan Hukum angkatan 2015 Universitas Sulawesi Barat, Arwin Rahman, mendorong pihak kampus agar segera membuka program studi baru, khususnya Teknik Pertambangan dan Teknik Mesin, sebagai bentuk respon terhadap tantangan pembangunan dan kebutuhan sumber daya manusia di Sulawesi Barat. Menurut Arwin Rahman, keberadaan dua jurusan tersebut sangat penting untuk menjawab kebutuhan daerah […]

  • Anjas Terpilih Jadi Ketua GP Ansor Mamasa Periode 2026-2029

    Anjas Terpilih Jadi Ketua GP Ansor Mamasa Periode 2026-2029

    • 0Komentar

    MAMASA, Sulbarupdate.id – Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Mamasa resmi memiliki nahkoda baru. Sahabat Anjas terpilih secara sah sebagai Ketua PC GP Ansor Kabupaten Mamasa masa khidmat 2026-2029 dalam Konferensi Cabang (Konfercab) ke-3 yang digelar di Aula Lantang Kadanene, Kecamatan Mambi, Jumat (29/5/2026). Konfercab ke-3 yang mengusung tema “Transformasi Gerakan Pemuda Ansor dalam […]

  • Suami Bunuh Istri dan Lukai Anak di Mamuju Tengah Terancam 20 Tahun Penjara

    Suami Bunuh Istri dan Lukai Anak di Mamuju Tengah Terancam 20 Tahun Penjara

    • 0Komentar

    MAMUJU TENGAH, Sulbarupdate.id– Pelaku pembunuhan terhadap istri berinisial AR (40), di Dusun Manurung, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), Sulawesi Barat, terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara.  AR diduga kuat tega menganiaya istrinya hingga tewas dan bahkan melukai anak kandungnya sendiri. Hal tersebut ditegaskan oleh Kasi Humas Polres Mamuju Tengah, Ipda Edwar Hamsah, […]

  • HMI Cabang Mamuju Desak Mabes Polri Audit Dugaan Manipulasi Identitas dalam Seleksi Akpol Polda Sulbar

    HMI Cabang Mamuju Desak Mabes Polri Audit Dugaan Manipulasi Identitas dalam Seleksi Akpol Polda Sulbar

    • 0Komentar

    MAMUJU, Sulbarupdate.id – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mamuju menggelar aksi demonstrasi dengan mendesak Mabes Polri melakukan audit dan investigasi menyeluruh terhadap dugaan manipulasi identitas dalam proses seleksi Akademi Kepolisian (Akpol) di Polda Sulawesi Barat. Dalam aksi tersebut, HMI menyoroti dugaan adanya peserta seleksi Akpol yang merupakan anak pejabat tinggi kepolisian yang mengikuti seleksi di […]

  • Perkuat Pengawasan dan Kepastian Hukum Pemilu, Kejari dan KPU Majene Resmi Teken MoU Kerjasama 

    Perkuat Pengawasan dan Kepastian Hukum Pemilu, Kejari dan KPU Majene Resmi Teken MoU Kerjasama 

    • 0Komentar

    MAJENE, Sulbarupdate.id– Komitmen memperkuat penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, profesional, transparan, dan berlandaskan hukum kembali ditegaskan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kejaksaan Negeri Majene dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Majene. Penandatanganan tersebut merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara KPU Republik Indonesia dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang menjadi landasan penguatan sinergi antara […]

expand_less