Breaking News
light_mode
Beranda » Hukum & Kriminal » HMI Komisariat STIKES Majene Kecam Vonis Bebas Oknum Polisi: “Keadilan Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas”

HMI Komisariat STIKES Majene Kecam Vonis Bebas Oknum Polisi: “Keadilan Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas”

  • account_circle Juita
  • calendar_month Sen, 18 Mei 2026
  • visibility 461
  • comment 0 komentar

MAJENE, Sulbarupdate.id — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat STIKES Majene melontarkan kecaman keras terhadap putusan majelis hakim dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara dugaan tindak pidana yang menyeret seorang oknum anggota Polres Majene hingga berujung pada vonis bebas.

Putusan tersebut memicu gelombang kritik dari berbagai kalangan masyarakat karena dinilai mencederai rasa keadilan publik.

Ketua HMI Komisariat STIKES Majene Perdy, menilai bahwa putusan bebas terhadap oknum aparat kepolisian tersebut menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat, terlebih perkara itu berkaitan dengan hilangnya nyawa seseorang.

Menurutnya, penegakan hukum seharusnya berdiri di atas prinsip keadilan tanpa memandang status ataupun profesi pelaku.

“Hukum jangan sampai terlihat tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Ketika rakyat kecil berhadapan dengan hukum, prosesnya begitu cepat dan berat.

Namun ketika aparat yang terlibat, justru muncul putusan yang membuat masyarakat kecewa,” tegasnya dalam pernyataan kepada awak media, Senin (18/5/2026).

HMI Komisariat STIKES Majene juga menyoroti perbedaan mencolok antara perkara oknum polisi tersebut dengan kasus seorang oknum kepala desa di Kabupaten Majene pada tahun 2024 lalu.

Dalam kasus kepala desa itu, terdakwa dijatuhi hukuman 13 tahun penjara oleh pengadilan.

Menurut HMI, jika melihat kronologi serta jalur cerita kedua perkara tersebut, terdapat kemiripan yang menjadi perhatian publik.

Kedua kasus sama-sama bermula dari kedatangan seseorang ke kediaman pelaku yang kemudian berujung pada hilangnya nyawa korban. Namun hasil akhir persidangan justru sangat berbeda.

“Ini yang menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat. Mengapa dua kasus yang dinilai memiliki kemiripan dalam kronologi justru menghasilkan putusan yang sangat jauh berbeda? Publik tentu menilai ada ketimpangan dalam proses penegakan hukum,” lanjut pernyataan tersebut.

HMI Komisariat STIKES Majene menilai bahwa hakim dan JPU harus mampu memberikan rasa keadilan yang utuh kepada masyarakat.

Putusan pengadilan bukan hanya berbicara soal aspek hukum formal, namun juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Mereka khawatir putusan bebas tersebut dapat memunculkan persepsi negatif bahwa hukum masih berpihak kepada kelompok tertentu.

Jika kondisi seperti ini terus terjadi, maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dapat mengalami penurunan drastis.

Selain itu, HMI meminta agar lembaga pengawas internal maupun eksternal melakukan evaluasi terhadap proses penanganan perkara tersebut.

Mereka juga mendesak institusi kejaksaan dan pengadilan memberikan penjelasan terbuka kepada publik terkait dasar pertimbangan hukum hingga keluarnya vonis bebas.

“Kami meminta adanya transparansi. Jangan sampai masyarakat dibiarkan bertanya-tanya tanpa penjelasan yang jelas. Putusan pengadilan harus mampu menjawab rasa keadilan publik,” ujar Perdy.

Tidak hanya itu, HMI Komisariat STIKES Majene juga mengajak seluruh elemen masyarakat sipil, mahasiswa, dan organisasi kepemudaan untuk terus mengawal jalannya penegakan hukum di Kabupaten Majene.

Mereka menilai kontrol publik sangat penting agar supremasi hukum benar-benar berjalan secara adil dan independen.

Gelombang kekecewaan masyarakat terhadap putusan tersebut kini mulai ramai diperbincangkan di berbagai ruang publik dan media sosial.

Banyak pihak berharap agar penegakan hukum di Indonesia benar-benar mampu menghadirkan keadilan tanpa diskriminasi.

Perdy menegaskan bahwa kritik yang mereka sampaikan bukan bentuk intervensi terhadap lembaga peradilan, melainkan bagian dari tanggung jawab moral mahasiswa sebagai sosial kontrol terhadap jalannya hukum di tengah masyarakat.

“Mahasiswa akan terus berdiri bersama rakyat dan mengawal setiap bentuk ketidakadilan. Kami berharap hukum di negeri ini benar-benar menjadi panglima tanpa pandang bulu,” tutup
Perdy.(***)

  • Penulis: Juita
  • Editor: Ancha

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dongkrak Ekonomi Lokal, Pemkab Mamasa Launching Wisata Air Terjun Sarambu Liawan

    Dongkrak Ekonomi Lokal, Pemkab Mamasa Launching Wisata Air Terjun Sarambu Liawan

    • 1Komentar

    MAMASA, Sulbarupdate.id – Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa melalui Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Kebudayaan resmi membuka objek wisata alam Air Terjun Sarambu Liawan di Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa, pada Jumat (8/5/2026). Peresmian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan pariwisata sekaligus penggerak roda ekonomi masyarakat setempat. Kegiatan peluncuran tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Mamasa, Welem Sambolangi, didampingi Ketua […]

  • Angin Kencang Terjang Mamasa, Terowongan Halaman Rujab Bupati Ambruk

    Angin Kencang Terjang Mamasa, Terowongan Halaman Rujab Bupati Ambruk

    • 0Komentar

    MAMASA, Sulbarupdate.id – Angin kencang yang melanda Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar) memicu kerusakan infrastruktur. Sebuah struktur terowongan di halaman Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Mamasa dilaporkan runtuh pada Kamis 22 Januari 2026 siang tadi. Meski tidak memakan korban jiwa, insiden yang terjadi sekitar pukul 12.00 WITA tersebut sempat memicu kepanikan di area perkantoran Rujab Bupati […]

  • ESDM Telusuri Temuan PPATK Soal Aliran Dana Tambang Ilegal Rp 992 Triliun

    ESDM Telusuri Temuan PPATK Soal Aliran Dana Tambang Ilegal Rp 992 Triliun

    • 0Komentar

    JAKARTA, Sulbarupdate.id – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bergerak cepat merespons temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait perputaran dana fantastis di sektor pertambangan. Berdasarkan laporan PPATK, aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) tercatat mencapai Rp 992 triliun sepanjang periode 2023–2025. Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, menyatakan bahwa pihaknya tengah melakukan […]

  • Motor Dinas Dinkes Polman Raib di Puskesmas Binuang, Polisi Buru Pelaku

    Motor Dinas Dinkes Polman Raib di Puskesmas Binuang, Polisi Buru Pelaku

    • 0Komentar

    POLMAN, Sulbarupdate.id  – Aksi pencurian kendaraan bermotor (curanmor) kembali meresahkan warga Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat (Sulbar). Kali ini, satu unit sepeda motor dinas milik Dinas Kesehatan (Dinkes) Polman dilaporkan hilang saat diparkir di area Puskesmas Binuang. ​Peristiwa hilangnya aset negara tersebut baru disadari pada Selasa pagi (28/4/2026), setelah sebelumnya diparkir oleh penggunanya sejak […]

  • Pangdam XXIII/Palaka Wira: TNI Siap Kawal Dampak Ekonomi Konflik Timur Tengah

    Pangdam XXIII/Palaka Wira: TNI Siap Kawal Dampak Ekonomi Konflik Timur Tengah

    • 0Komentar

    MAMASA, Sulbarupdate.id – Dinamika yang tengah memanas di Timur Tengah diprediksi bakal memberikan dampak ekonomi yang cukup signifikan bagi Indonesia. Kondisi global tersebut menjadi perhatian serius jajaran TNI dalam menjaga stabilitas di tingkat daerah. Hal ini disampaikan oleh Panglima Daerah Militer (Pangdam) XXIII/Palaka Wira, Mayor Jenderal TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar, saat berkunjung ke Kodim […]

  • Pemprov Sulbar Finalkan Juknis BKK Desa 2026, Tambahan Penghasilan Aparatur Desa Disiapkan

    Pemprov Sulbar Finalkan Juknis BKK Desa 2026, Tambahan Penghasilan Aparatur Desa Disiapkan

    • 0Komentar

    Mamuju, Sulbarupdate.id – Dinas Sosial P3A dan Dinas PMD Provinsi Sulawesi Barat bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menggelar rapat pembahasan Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa Tahun Anggaran 2026. Rapat ini membahas tambahan penghasilan bagi kepala desa, sekretaris desa, kaur, dan kasi desa guna memperkuat tata kelola pemerintahan desa di […]

expand_less