Breaking News
light_mode
Beranda » Hukum & Kriminal » HMI Komisariat STIKES Majene Kecam Vonis Bebas Oknum Polisi: “Keadilan Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas”

HMI Komisariat STIKES Majene Kecam Vonis Bebas Oknum Polisi: “Keadilan Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas”

  • account_circle Juita
  • calendar_month Sen, 18 Mei 2026
  • visibility 695
  • comment 0 komentar

MAJENE, Sulbarupdate.id — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat STIKES Majene melontarkan kecaman keras terhadap putusan majelis hakim dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara dugaan tindak pidana yang menyeret seorang oknum anggota Polres Majene hingga berujung pada vonis bebas.

Putusan tersebut memicu gelombang kritik dari berbagai kalangan masyarakat karena dinilai mencederai rasa keadilan publik.

Ketua HMI Komisariat STIKES Majene Perdy, menilai bahwa putusan bebas terhadap oknum aparat kepolisian tersebut menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat, terlebih perkara itu berkaitan dengan hilangnya nyawa seseorang.

Menurutnya, penegakan hukum seharusnya berdiri di atas prinsip keadilan tanpa memandang status ataupun profesi pelaku.

“Hukum jangan sampai terlihat tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Ketika rakyat kecil berhadapan dengan hukum, prosesnya begitu cepat dan berat.

Namun ketika aparat yang terlibat, justru muncul putusan yang membuat masyarakat kecewa,” tegasnya dalam pernyataan kepada awak media, Senin (18/5/2026).

HMI Komisariat STIKES Majene juga menyoroti perbedaan mencolok antara perkara oknum polisi tersebut dengan kasus seorang oknum kepala desa di Kabupaten Majene pada tahun 2024 lalu.

Dalam kasus kepala desa itu, terdakwa dijatuhi hukuman 13 tahun penjara oleh pengadilan.

Menurut HMI, jika melihat kronologi serta jalur cerita kedua perkara tersebut, terdapat kemiripan yang menjadi perhatian publik.

Kedua kasus sama-sama bermula dari kedatangan seseorang ke kediaman pelaku yang kemudian berujung pada hilangnya nyawa korban. Namun hasil akhir persidangan justru sangat berbeda.

“Ini yang menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat. Mengapa dua kasus yang dinilai memiliki kemiripan dalam kronologi justru menghasilkan putusan yang sangat jauh berbeda? Publik tentu menilai ada ketimpangan dalam proses penegakan hukum,” lanjut pernyataan tersebut.

HMI Komisariat STIKES Majene menilai bahwa hakim dan JPU harus mampu memberikan rasa keadilan yang utuh kepada masyarakat.

Putusan pengadilan bukan hanya berbicara soal aspek hukum formal, namun juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Mereka khawatir putusan bebas tersebut dapat memunculkan persepsi negatif bahwa hukum masih berpihak kepada kelompok tertentu.

Jika kondisi seperti ini terus terjadi, maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dapat mengalami penurunan drastis.

Selain itu, HMI meminta agar lembaga pengawas internal maupun eksternal melakukan evaluasi terhadap proses penanganan perkara tersebut.

Mereka juga mendesak institusi kejaksaan dan pengadilan memberikan penjelasan terbuka kepada publik terkait dasar pertimbangan hukum hingga keluarnya vonis bebas.

“Kami meminta adanya transparansi. Jangan sampai masyarakat dibiarkan bertanya-tanya tanpa penjelasan yang jelas. Putusan pengadilan harus mampu menjawab rasa keadilan publik,” ujar Perdy.

Tidak hanya itu, HMI Komisariat STIKES Majene juga mengajak seluruh elemen masyarakat sipil, mahasiswa, dan organisasi kepemudaan untuk terus mengawal jalannya penegakan hukum di Kabupaten Majene.

Mereka menilai kontrol publik sangat penting agar supremasi hukum benar-benar berjalan secara adil dan independen.

Gelombang kekecewaan masyarakat terhadap putusan tersebut kini mulai ramai diperbincangkan di berbagai ruang publik dan media sosial.

Banyak pihak berharap agar penegakan hukum di Indonesia benar-benar mampu menghadirkan keadilan tanpa diskriminasi.

Perdy menegaskan bahwa kritik yang mereka sampaikan bukan bentuk intervensi terhadap lembaga peradilan, melainkan bagian dari tanggung jawab moral mahasiswa sebagai sosial kontrol terhadap jalannya hukum di tengah masyarakat.

“Mahasiswa akan terus berdiri bersama rakyat dan mengawal setiap bentuk ketidakadilan. Kami berharap hukum di negeri ini benar-benar menjadi panglima tanpa pandang bulu,” tutup
Perdy.(***)

  • Penulis: Juita
  • Editor: Ancha

Rekomendasi Untuk Anda

  • Talut Penahan Perkampungan di Bumal Amblas, Satu Dusun Terancam

    Talut Penahan Perkampungan di Bumal Amblas, Satu Dusun Terancam

    • 0Komentar

    Mamasa, Sulbarupdate.id — Talut penahan perkampungan di Dusun Salu Katambi, Desa Penatangan, Kecamatan Buntu Malangka (Bumal), Kabupaten Mamasa, ambalas. Satu dusun terancam. Kondisi tersebut memicu krisis kecemasan mendalam di kalangan warga yang bermukim di zona rentan longsor. Peristiwa ini terjadi beberapa waktu lalu dipicu tingginya curah hujan pada beberapa pekan terakhir di wilayah Kabupaten Mamasa. […]

  • Eks Ketua DPRD Mamuju Azwar Habsi Jadi Tersangka Korupsi Dana Makan-Minum

    Eks Ketua DPRD Mamuju Azwar Habsi Jadi Tersangka Korupsi Dana Makan-Minum

    • 0Komentar

    MAMUJU, Sulbarupdate.id – Mantan Ketua DPRD Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), Azwar Anshari Habsi, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi anggaran makan dan minum tahun anggaran 2022-2023. Kasus ini menambah panjang daftar kontroversi politisi tersebut setelah sebelumnya sempat didera konflik internal yang berujung pada pencopotan dirinya oleh Partai NasDem. ​Ditreskrimsus Polda Sulbar menetapkan […]

  • Bocah 9 Tahun di Polman Tewas Tenggelam saat Asyik Memancing di Irigasi Wonomulyo

    Bocah 9 Tahun di Polman Tewas Tenggelam saat Asyik Memancing di Irigasi Wonomulyo

    • 0Komentar

    POLMAN, Sulbarupdate.id – Nasib nahas menimpa seorang bocah laki-laki berinisial MA (9) di Desa Sumberjo Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar (Polman). Korban ditemukan meninggal dunia setelah terseret arus deras saat sedang asyik memancing di saluran irigasi, Kamis pagi (14/5/2026) sekira pukul 07:30 wita. ​Kapolsek Urban Wonomulyo, AKP Sandy Indrajatiwiguna, peristiwa bermula ketika korban bersama dua […]

  • Update Kasus Oknum PNS Cabuli Remaja di Mamasa, Jaksa Beri Klarifikasi Menohok

    Update Kasus Oknum PNS Cabuli Remaja di Mamasa, Jaksa Beri Klarifikasi Menohok

    • 0Komentar

    MAMASA, Sulbarupdate.id – Kasus dugaan pemerkosaan terhadap remaja berusia 15 tahun yang menyeret seorang oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di salah satu kantor kecamatan di Kabupaten Mamasa terus bergulir. Diketahui pihak keluarga korban mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Mamasa pada Kamis (7/5/2026) untuk mempertanyakan transparansi proses hukum yang dinilai janggal. Pihak keluarga, didampingi LK yang […]

  • Bupati Mamasa Lantik Cahyani Octavia Jadi Sekwan, Welem: Jaga Netralitas dan Jangan Menutup Diri

    Bupati Mamasa Lantik Cahyani Octavia Jadi Sekwan, Welem: Jaga Netralitas dan Jangan Menutup Diri

    • 0Komentar

    MAMASA, Sulbarupdate.id — Bupati Mamasa, Welem Sambolangi, resmi melantik Cahyani Octavia sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekwan) Kabupaten Mamasa.  Prosesi pelantikan tersebut berlangsung khidmat di Ruang Kerja Bupati Mamasa pada Jumat (19/06/2026). Seusai pelantikan, Bupati Welem menekankan pentingnya bagi pejabat baru untuk segera beradaptasi dan menjalankan tugas serta tanggung jawab dengan optimal.  Ia mengingatkan […]

  • MBG Targetkan 2.023 Penerima Manfaat di Messawa, Kepala SPPG: Kami Pastikan Nutrisi Anak dan Ibu Terpenuhi

    MBG Targetkan 2.023 Penerima Manfaat di Messawa, Kepala SPPG: Kami Pastikan Nutrisi Anak dan Ibu Terpenuhi

    • 0Komentar

    MAMASA, Sulbarupdate.id — Program Pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali disalurkan kepada ribuan penerima manfaat di wilayah Kecamatan Messawa, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, Kamis (8/10/2026). Kegiatan pendampingan dan pemantauan distribusi ini turut dikawal langsung oleh Babinsa Kelurahan Messawa, Sertu Paulus, guna memastikan seluruh proses berjalan tertib dan lancar. Penyaluran makanan bergizi ini dikelola oleh Satuan […]

expand_less