Bawah Tiga Tuntutan, KAMRI Majene Lakukan Aksi Unjuk Rasa
- account_circle Ancha
- calendar_month Sel, 16 Des 2025
- visibility 557
- comment 0 komentar
Suasana aksi unjuk rasa oleh Kamri di Tugu Pertokoan Majene, Kabupaten Majene, Selasa 16//12/2025. Dok. Sulbarupdate
MAJENE, Sulbarupdate.id – Kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Komite Aktivis Mahasiswa Rakyat Indonesia (KAMRI) Majene, lakukan aksi unjuk rasa (Uras) di Tugu Pertokoan Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, pada Selasa, 16 Desember 2025.
Dalam aksi tersebut, Kamri mendesak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan program strategis nasional.
Kamri menyoroti tiga isu utama, yakni efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG), realisasi janji 15 juta lapangan pekerjaan, serta praktik perampasan ruang hidup masyarakat.
Mereka menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan seluruh program pemerintah.
Koordinator Aksi, Yasmin, menyampaikan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan gizi masyarakat dinilai belum menunjukkan efektivitas di lapangan dan rentan masalah tata kelola.
Kamri mempertanyakan mekanisme distribusi, sumber anggaran, serta dampak nyata MBG terhadap status gizi.
Kekhawatiran ini diperkuat dengan adanya dugaan kasus makanan basi di salah satu sekolah.
“Program sebesar MBG harus dievaluasi secara terbuka. Jangan sampai hanya menjadi proyek politis tanpa dampak signifikan bagi rakyat apalagi ditemukan kasus MBG makanan basi di SMPN 2 Majene,” tegas Yasmin dalam orasinya.
Selain MBG, Kamri juga menagih realisasi janji kampanye Presiden Prabowo untuk menciptakan 15 juta lapangan pekerjaan. Janji ini dinilai krusial di tengah tingginya angka pengangguran.
Menurut Kamri, pemerintah hingga kini belum menyajikan peta jalan yang jelas mengenai sektor-sektor penyerapan tenaga kerja.
Mereka menilai kebijakan ketenagakerjaan saat ini masih cenderung berpihak pada investasi besar tanpa disertai perlindungan yang memadai bagi pekerja.
“Lapangan kerja yang dijanjikan haruslah pekerjaan yang layak, bukan sekadar angka statistik tanpa jaminan kesejahteraan,” ujar Yasmin.
Isu perampasan ruang hidup masyarakat adat, petani, dan nelayan juga menjadi fokus utama dalam aksi ini. Kamri menilai banyak proyek pembangunan dan ekspansi industri yang mengorbankan hak asasi manusia melalui praktik penggusuran dan perampasan lahan.
Mereka mendesak pemerintah untuk segera menghentikan praktik tersebut dan meminta negara hadir sebagai pelindung rakyat, bukan justru memfasilitasi kepentingan korporasi.
“Pembangunan tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan ruang hidup rakyat. Negara harus berpihak pada keadilan sosial,” ungkapnya.
Secara lokal, Kamri juga menyoroti kasus rumah makan Tipalayo di Majene yang dinilai hingga kini belum mendapatkan kejelasan dari pihak berwenang.
Mereka menuntut pemerintah dan aparat terkait untuk memberikan penjelasan terbuka demi menjaga transparansi dan supremasi hukum.
Kamri menegaskan bahwa aksi dan tuntutan ini merupakan bentuk kontrol sosial. Mereka berharap pemerintah segera membuka ruang evaluasi kebijakan secara menyeluruh.
“Evaluasi kinerja bukan bentuk perlawanan, melainkan upaya memastikan negara berjalan sesuai amanat konstitusi dan kepentingan rakyat,” pungkasnya.(*)
- Penulis: Ancha
- Sumber: Juita
