Aktivis Desak Kemendagri Percepat Pengisian Jabatan Wakil Gubernur Sulbar
- account_circle Ancha
- calendar_month Rab, 20 Mei 2026
- visibility 193
- comment 0 komentar
MAMUJU, Sulbarupdate.id — Sejumlah aktivis dan elemen masyarakat sipil di Sulawesi Barat (Sulbar) mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mempercepat proses pengisian jabatan Wakil Gubernur yang hingga kini masih kosong.
Kekosongan kursi nomor dua di pemerintahan provinsi tersebut dinilai mulai menghambat ritme kerja dan pengawasan program strategis daerah.
Aktivis Sulbar, Akbar, menyatakan bahwa Kemendagri harus memberikan perhatian khusus dan tidak membiarkan kekosongan kepemimpinan ini berlarut-larut.
Menurutnya, jalannya roda pemerintahan tidak akan maksimal jika hanya bertumpu pada satu figur pemimpin tanpa didampingi seorang wakil.
Menurut Akbar, Sulawesi Barat saat ini sedang menghadapi banyak tantangan pembangunan, mulai dari pengentasan kemiskinan ekstrem, penanganan stunting, hingga percepatan infrastruktur.
“Sangat tidak adil bagi rakyat Sulbar jika agenda-agenda besar ini melambat hanya karena urusan birokrasi pengisian Wakil Gubernur yang mandek di pusat,” ujar Akbar, Rabu (21/5/2026).
Akbar menekankan bahwa pengisian jabatan ini bukan sekadar pemenuhan regulasi politik, melainkan kebutuhan mendesak demi efektivitas pelayanan publik.
Sinergi antara Gubernur dan Wakil Gubernur sangat dibutuhkan untuk membagi fokus kerja, terutama dalam melakukan koordinasi ke tingkat kabupaten di seluruh wilayah Sulbar.
Selain mengkritik lambannya birokrasi di pusat, Akbar juga mengingatkan partai politik pengusung agar tidak egois. Ia meminta parpol segera menyepakati nama-nama calon yang akan diusulkan secara objektif.
”Jangan mengorbankan kepentingan masyarakat demi syahwat politik kelompok,” tegasnya.
Sebagai bentuk keseriusan, elemen masyarakat sipil Sulbar berencana melayangkan surat resmi ke Kemendagri dalam waktu dekat.
Jika belum ada sinyal progresif terkait pelantikan atau pengisian jabatan tersebut, mereka menyatakan siap menggelar aksi damai.
”Kami minta Kemendagri tegas. Jangan biarkan roda pemerintahan Sulbar pincang. Segera rampungkan verifikasi dan percepat prosesnya demi kemaslahatan masyarakat Sulawesi Barat,” pungkas Akbar.(***)
- Penulis: Ancha
- Editor: Tim Redaksi
