Akses Informasi RSUD Satelit Tobadak Dipersoalkan, Pengelola: Hanya Miskomunikasi
- account_circle Ruly Syamsil
- calendar_month Kam, 10 Sep 2026
- visibility 119
- comment 0 komentar
Susana saat sejumlah awak media mendatangi lokasi pembangun RSUD Satelit Tobadak, Kecamatan Tobadak, Mamuju Tengah, Kamis (10/9) 2026). Foto/Ruly Syamsil.
MAMUJU TENGAH, Sulbarupdate.id — Sorotan terhadap keterbukaan informasi publik mengenai progres pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Satelit Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), Sulawesi Barat, akhirnya mendapat respon pihak pengelola.
Proyek pembangunan rumah sakit yang menggunakan anggaran negara itu sebelumnya disorot media lantaran diduga pihak pengelola berjarak saat ditanya progres pekerjaan.
Sebelumnya, sejumlah awak media mendatangi lokasi untuk mengakses informasi mengenai perkembangan pekerjaan di lapangan.
Namun, pihak pengelola seolah menutup akses informasi mengenai sejauh mana progres pembangunan fasilitas kesehatan itu.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik. Sebab, pembangunan fasilitas kesehatan milik negara bukan semata-mata perkara konstruksi, melainkan bagian dari investasi pemerintah yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Karena itu, progres dan mutu pekerjaan, hingga target penyelesaian menjadi informasi yang layak diketahui publik.
Sejumlah wartawan kemudian mendatangi lokasi pembangunan untuk memperoleh keterangan langsung mengenai perkembangan proyek.
Namun, proses peliputan di lokasi sempat mengalami kendala akses informasi. Situasi tersebut kemudian memunculkan kesan bahwa pihak pengelola proyek membatasi ruang wartawan dalam memperoleh informasi.
Proses Wawancara awak media kepada Bupati Mamuju Tengah, Arsal Aras, bersama Tenaga ahli Kedeputian IV kepresidenan, Steven Pratama di RSUD Satelit Tobadak, Kamis (10/9/2026) malam. Foto/Ruly Syamsil.
Persoalan itu akhirnya mendapat tanggapan dari Project Manager PT PP (Persero) Tbk, Agus Suryono.
Agus membantah adanya kebijakan untuk menutup akses informasi bagi wartawan. Menurutnya, persoalan yang terjadi di lapangan lebih disebabkan oleh miskomunikasi antara petugas proyek dan awak media.
“Menurut kami, itu hanya kesalahan miskomunikasi antara teman-teman di lokasi proyek dengan kawan-kawan wartawan,” ujar Agus saat ditemui di lokasi proyek, Kamis (10/9/2026) malam.
Meski demikian, Agus menyatakan pihaknya memahami pentingnya keterbukaan informasi, terutama terhadap progres pembangunan rumah sakit yang menjadi salah satu proyek strategis bagi pelayanan kesehatan masyarakat Mamuju Tengah.
Ia memastikan pihak pengelola proyek akan menyiapkan mekanisme khusus agar wartawan dapat memperoleh informasi secara lebih terarah ketika melakukan peliputan di lokasi.
“Jadi untuk ke depannya akan ada satu tim yang ditempatkan di lapangan untuk memfasilitasi jika ada kawan-kawan wartawan nantinya yang ingin mencari informasi mengenai pembangunan Rumah Sakit PHTC,” jelasnya.
Di tengah polemik mengenai akses informasi tersebut, perkembangan fisik pembangunan Rumah Sakit PHTC juga menjadi perhatian.
Perwakilan Kementerian Kesehatan, Hasria, yang juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), tiba di Mamuju Tengah pada Kamis sore untuk melihat langsung kondisi pembangunan rumah sakit tersebut.
Hasria mengatakan, proyek saat ini telah memasuki minggu ke-15 pelaksanaan pekerjaan. Berdasarkan pemantauan terakhir, progres pembangunan tercatat mencapai 30,89 persen.
“Untuk saat ini pembangunan telah memasuki minggu ke-15 dan alhamdulillah masih positif. Progresnya sekitar 30,89 persen,” kata Hasria.
Hasria katakan, pemerintah berharap seluruh tahapan pekerjaan dapat berjalan sesuai jadwal sehingga pembangunan rumah sakit tersebut tidak mengalami keterlambatan.
“Harapan kita, proyek ini bisa tepat waktu sesuai target yang telah ditetapkan Presiden Prabowo, yakni di akhir tahun,” ujarnya.
Target tersebut tentu menjadi pekerjaan penting bagi seluruh pihak yang terlibat. Pasalnya, keberhasilan sebuah proyek pemerintah tidak hanya diukur dari berdirinya bangunan secara fisik, tetapi juga dari ketepatan waktu, kualitas pekerjaan, penggunaan anggaran, serta sejauh mana hasil pembangunan benar-benar dapat segera dirasakan masyarakat.
Di titik inilah keterbukaan informasi menjadi penting. Ketika proyek menggunakan uang negara dan dibangun untuk kepentingan publik, informasi mengenai progres pekerjaan semestinya tidak berhenti di balik pagar proyek.
Publik berhak mengetahui sejauh mana pembangunan berjalan, sementara media memiliki fungsi kontrol untuk memastikan proses pembangunan tetap berada dalam koridor kepentingan masyarakat.
Sebab, transparansi bukan sekadar membuka pintu kepada wartawan, tetapi memastikan setiap rupiah uang negara yang dibelanjakan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.(**)
- Penulis: Ruly Syamsil
- Editor: Hamsah
