Polman Jadi Pilot Project Digitalisasi Bantuan Sosial Nasional 2026
- account_circle Hamsah Sabir
- calendar_month Sabtu, 6 Des 2025
- visibility 365
- comment 0 komentar
Presiden RI, Prabowo Subianto. Dok. Tangkapan layar Humas Pemprov Sulbar
Polman, Sulbarupdate.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar), melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfo SP), turut serta dalam Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) Tingkat Nasional.
Kegiatan secara daring ini menghadirkan pimpinan dari berbagai lembaga strategis, termasuk Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, Menteri Komunikasi dan Digital, Menteri PPN/Bappenas, Menteri PANRB, Kepala BPS, serta Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah.
Agenda ini menandai inisiasi percepatan revitalisasi tata kelola bantuan sosial secara terintegrasi di seluruh Indonesia. Pemerintah pusat menekankan bahwa digitalisasi bansos melampaui sekadar modernisasi sistem yakni merupakan upaya fundamental untuk memperkuat akurasi data, meningkatkan efektivitas penyaluran, dan menjamin transparansi kebijakan penanggulangan kemiskinan.
Dalam forum sosialisasi tersebut, dipaparkan visi makro mengenai arah kebijakan digitalisasi bansos tahun 2026, mencakup aspek kesiapan teknis, integrasi sinergis antarinstansi, penyempurnaan data kesejahteraan, serta standardisasi proses penyaluran berbasis teknologi digital.
Penetapan Polewali Mandar sebagai Lokus Percontohan
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara resmi telah menetapkan Kabupaten Polewali Mandar (Polman) sebagai lokus piloting digitalisasi bansos tahun 2026 untuk wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
Penunjukan ini merupakan bagian dari ekspansi program strategis setelah keberhasilan implementasi percontohan sebelumnya di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, yang kini diakui sebagai model nasional pengelolaan bansos terintegrasi.
“Penetapan Polman sebagai lokasi percontohan menempatkan Sulbar dalam klaster provinsi yang akan mengimplementasikan sistem digital bansos secara lebih awal dibandingkan daerah lain,” ujar Plt. Kepala Dinas Kominfo SP Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, Sabtu, 6 Desember 2025.
Komitmen Pemprov Sulbar
Dinas Kominfo SP Sulbar, dalam laporannya kepada Gubernur Suhardi Duka, Wakil Gubernur Salim S Mengga, dan Sekretaris Daerah Junda Maulana, menegaskan komitmen Pemprov untuk menindaklanjuti arahan lintas kementerian tersebut.
Langkah-langkah yang akan segera diambil meliputi koordinasi internal, pemetaan kesiapan infrastruktur digital, serta integrasi data lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki peran dalam penanganan bantuan sosial.
Proses digitalisasi ini menuntut sinkronisasi data krusial, antara lain Data Badan Pusat Statistik (BPS), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), data integrasi kesejahteraan nasional, dan sistem layanan pemerintahan daerah.
Melalui harmonisasi data ini, Pemerintah mengantisipasi bahwa penyaluran bantuan sosial di masa depan akan lebih tepat sasaran, meminimalisir potensi duplikasi, dan mendorong efisiensi distribusi.
“Transformasi digital bansos merupakan bagian integral dari agenda besar digitalisasi layanan publik Indonesia. Kementerian menekankan betapa vitalnya peran pemerintah daerah dalam memastikan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM), teknologi, validitas data, serta koordinasi inter-sektor,” tambahnya.
Dengan terpilihnya Polman sebagai lokasi piloting, Sulawesi Barat memiliki peluang signifikan untuk menjadi provinsi percontohan penerapan bansos digital di kawasan timur Indonesia.
Pemprov Sulbar, melalui Diskominfo SP, menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung suksesnya implementasi program ini sebagai langkah esensial menuju tata kelola pemerintahan yang lebih modern, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.(**)
- Penulis: Hamsah Sabir
- Editor: Tim Sulbarupdate.id
- Sumber: Humas Pemprov Sulbar
