Monitoring BMD 2025: BPKAD Sulbar dan Inspektorat Daerah Pastikan BMD Dikelola Optimal
- account_circle sulbarupdate
- calendar_month Senin, 9 Feb 2026
- visibility 162
- comment 0 komentar
Mamuju, Sulbarupdate.id – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, menerima kedatangan Tim dari Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Senin (9/2/2026). Kunjungan ini dalam rangka monitoring terkait Barang Milik Daerah (BMD) Tahun 2025. Pertemuan berlangsung di ruang Kepala BPKAD dan dilanjutkan secara teknis di ruang rapat Bidang Pengelolaan BMD.
Monitoring ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan BMD berjalan sesuai ketentuan, mulai dari aspek pencatatan, pemanfaatan, hingga pengawasan aset daerah. Hal ini sejalan dengan upaya mewujudkan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang merata dan berkualitas.
Dalam keterangannya, Kepala BPKAD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menegaskan pentingnya monitoring ini sebagai bagian dari penguatan tata kelola aset daerah.
“Monitoring BMD adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa aset yang kita miliki benar-benar terkelola dengan baik, transparan, dan akuntabel. Kami berkomitmen agar pengelolaan BMD mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur Sulawesi Barat, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Ali Chandra.
Secara teknis, Mutmainnah selaku Pengurus Barang menjelaskan bahwa monitoring BMD tahun 2025 difokuskan pada validasi data aset, identifikasi aset idle, serta evaluasi pemanfaatan aset daerah. Hal ini dilakukan untuk memastikan setiap aset dapat dimanfaatkan secara optimal dan tidak menimbulkan beban fiskal bagi daerah.
Salah satu tim dari Inspektorat Daerah Provinsi Sulbar menambahkan bahwa kegiatan monitoring ini juga menjadi sarana evaluasi bersama antara Inspektorat dan BPKAD.
“Kami ingin memastikan bahwa pengelolaan BMD tidak hanya sesuai aturan, tetapi juga benar-benar mendukung efektivitas pembangunan daerah. Monitoring ini akan menjadi dasar rekomendasi perbaikan agar tata kelola aset semakin profesional dan berdaya guna,” ungkap perwakilan tim Inspektorat.
Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam mengelola aset secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat Sulawesi Barat. (*)
- Penulis: sulbarupdate
- Editor: Amr
- Sumber: Humas Pemprov Sulbar
