Breaking News
light_mode
Beranda » Makassar » Mangkir RDP Dua Kali, DPRD Makassar Ancam Panggil Paksa PT GMTD

Mangkir RDP Dua Kali, DPRD Makassar Ancam Panggil Paksa PT GMTD

  • account_circle Ancha
  • calendar_month Ming, 1 Feb 2026
  • visibility 299
  • comment 0 komentar

MAKASSAR, Sulbarupdate.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar berang terhadap sikap PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD) yang mangkir dalam rapat dengar pendapat (RDP) sebanyak dua kali berturut-turut.

DPRD kini membuka opsi pemanggilan paksa hingga rekomendasi penghentian sementara perizinan terhadap pengembang tersebut.

Anggota Komisi C DPRD Kota Makassar, Imam Muzakkar, menegaskan bahwa lembaga legislatif memiliki kewenangan penuh untuk memanggil pihak mana pun yang beroperasi di wilayah Makassar, terutama jika terkait dengan kepentingan publik.

“Jangan sampai GMTD mengira DPRD tidak punya kekuatan mendasar. Kami berhak memanggil siapa pun, apalagi jika kegiatannya merugikan masyarakat,” tegas Imam dalam RDP di Gedung Sementara DPRD Makassar, Jalan Hertasning, Jumat (30/01).

Ketegasan DPRD ini dipicu oleh surat resmi dari Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar yang meminta klarifikasi sekaligus penghentian sementara proses perizinan GMTD. Imam menyebut surat tersebut sebagai langkah luar biasa yang jarang terjadi.

“Ini ‘surat sakti’. Baru pertama kali Wali Kota mengirimkan surat meminta pemberhentian sementara perizinan. Artinya, ada persoalan yang sangat krusial di dalamnya,” ujar legislator dua periode tersebut.

Merujuk pada data RDP di tingkat Provinsi Sulsel, Pemprov yang memiliki saham 13% disebut hanya menerima Rp5,5 miliar dari yang seharusnya Rp11 miliar. Hal serupa diduga terjadi pada saham milik Pemkot Makassar dan Pemkab Gowa yang masing-masing sebesar 6,5%.

“Secara aturan, jika kembali tidak hadir, kita bisa mengusulkan undangan paksa atau rekomendasi pemberhentian izin. Namun, eksekusinya tetap ada di tangan pemerintah kota,” pungkas Imam.

Hingga berita ini diturunkan, pihak PT GMTD belum memberikan keterangan resmi terkait ketidakhadiran mereka dalam rapat tersebut.(*)

  • Penulis: Ancha

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sekda Makassar Desak SKPD Percepat Pengesahan DPA, Pastikan Gaji Petugas Kebersihan Tak Molor

    Sekda Makassar Desak SKPD Percepat Pengesahan DPA, Pastikan Gaji Petugas Kebersihan Tak Molor

    • 0Komentar

    MAKASSAR – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk bergerak cepat dalam merampungkan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Langkah ini diambil guna memastikan program kerja tahun anggaran berjalan dapat segera dieksekusi tanpa kendala administratif. Andi Zulkifly menegaskan bahwa kelengkapan administrasi merupakan syarat mutlak sebelum DPA ditandatangani. […]

  • Dinsos Sulbar Pantau Persiapan Pembersihan Lahan Sekolah Rakyat Terintegrasi

    Dinsos Sulbar Pantau Persiapan Pembersihan Lahan Sekolah Rakyat Terintegrasi

    • 0Komentar

    Mamuju – Sulbarupdate.id – Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat (Dinsos Sulbar) Idham Halik turun langsung memantau persiapan pembersihan lahan lokasi Sekolah Rakyat Terintegrasi yang berada di Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Kamis, 18 Desember 2025. Pemantauan ini dilakukan sebagai langkah awal untuk memastikan kesiapan lahan sebelum proses pembangunan dimulai. […]

  • Dari Natal hingga Isra Mi’raj, Suhardi Duka: Sulbar Rumah Toleransi

    Dari Natal hingga Isra Mi’raj, Suhardi Duka: Sulbar Rumah Toleransi

    • 0Komentar

    Mamuju, Sulbarupdate.id – Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, kembali menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga toleransi dan kerukunan umat beragama. Hal tersebut ditunjukkan melalui kehadirannya dalam dua momentum keagamaan berbeda, yakni perayaan Natal Kerukunan Keluarga Toraja (KKT) Kabupaten Mamuju dan peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW, Kamis, 15 Januari 2026. Pada pukul 19.00 Wita, Gubernur Suhardi […]

  • Desil Warga Majene Mendadak Naik, Kadis Sosial: Data DTSEN Bersifat Dinamis dan Diperbarui Pusat

    Desil Warga Majene Mendadak Naik, Kadis Sosial: Data DTSEN Bersifat Dinamis dan Diperbarui Pusat

    • 0Komentar

    MAJENE, Sulbarupdate.id — Polemik perubahan desil kesejahteraan warga di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, menjadi sorotan publik. Sejumlah warga mempertanyakan perubahan posisi desil dalam data sosial ekonomi yang berdampak pada penilaian kondisi kesejahteraan serta akses terhadap berbagai program bantuan sosial. Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majene, Najibah B Fattah, menjelaskan bahwa perubahan desil bukan […]

  • Kebijakan Pemda Mamasa Dinilai Kerap ‘Blunder’, Aktivis: Memalukan dan Perlu Kajian Mendalam

    Kebijakan Pemda Mamasa Dinilai Kerap ‘Blunder’, Aktivis: Memalukan dan Perlu Kajian Mendalam

    • 1Komentar

    MAMASA, Sulbarupdate.id – Kualitas pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Mamasa menuai kritik tajam. Pasalnya, rentetan surat resmi yang dikeluarkan pemerintah dinilai kurang kajian dan cenderung ceroboh, sehingga menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Kritik tersebut disampaikan menyusul adanya dua produk hukum Pemda yang dianggap cacat secara substansi. Pertama, terkait pelaksanaan asesmen pejabat Eselon II yang […]

  • Dikira Kolam Ikan, Ternyata Kubangan Air : Jalan Menuju Desa Pammulukang Rusak Parah

    Dikira Kolam Ikan, Ternyata Kubangan Air : Jalan Menuju Desa Pammulukang Rusak Parah

    • 0Komentar

    Mamuju – Sulbarupdate.id – Sekilas, jalan menuju Desa Pammulukang tampak seperti kolam yang tenang. Air menggenang rapi di atas badan jalan, memantulkan langit seolah tak ada masalah. Namun itu bukan kolam ikan melainkan kubangan air yang menutupi luka lama jalan rusak. Aspal yang terakhir kali dikerjakan pada sekira 18 tahun lalu kini tinggal kenangan. Mengelupas, […]

expand_less