Breaking News
light_mode
Beranda » Makassar » Mangkir RDP Dua Kali, DPRD Makassar Ancam Panggil Paksa PT GMTD

Mangkir RDP Dua Kali, DPRD Makassar Ancam Panggil Paksa PT GMTD

  • account_circle Ancha
  • calendar_month Ming, 1 Feb 2026
  • visibility 165
  • comment 0 komentar

MAKASSAR, Sulbarupdate.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar berang terhadap sikap PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD) yang mangkir dalam rapat dengar pendapat (RDP) sebanyak dua kali berturut-turut.

DPRD kini membuka opsi pemanggilan paksa hingga rekomendasi penghentian sementara perizinan terhadap pengembang tersebut.

Anggota Komisi C DPRD Kota Makassar, Imam Muzakkar, menegaskan bahwa lembaga legislatif memiliki kewenangan penuh untuk memanggil pihak mana pun yang beroperasi di wilayah Makassar, terutama jika terkait dengan kepentingan publik.

“Jangan sampai GMTD mengira DPRD tidak punya kekuatan mendasar. Kami berhak memanggil siapa pun, apalagi jika kegiatannya merugikan masyarakat,” tegas Imam dalam RDP di Gedung Sementara DPRD Makassar, Jalan Hertasning, Jumat (30/01).

Ketegasan DPRD ini dipicu oleh surat resmi dari Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar yang meminta klarifikasi sekaligus penghentian sementara proses perizinan GMTD. Imam menyebut surat tersebut sebagai langkah luar biasa yang jarang terjadi.

“Ini ‘surat sakti’. Baru pertama kali Wali Kota mengirimkan surat meminta pemberhentian sementara perizinan. Artinya, ada persoalan yang sangat krusial di dalamnya,” ujar legislator dua periode tersebut.

Merujuk pada data RDP di tingkat Provinsi Sulsel, Pemprov yang memiliki saham 13% disebut hanya menerima Rp5,5 miliar dari yang seharusnya Rp11 miliar. Hal serupa diduga terjadi pada saham milik Pemkot Makassar dan Pemkab Gowa yang masing-masing sebesar 6,5%.

“Secara aturan, jika kembali tidak hadir, kita bisa mengusulkan undangan paksa atau rekomendasi pemberhentian izin. Namun, eksekusinya tetap ada di tangan pemerintah kota,” pungkas Imam.

Hingga berita ini diturunkan, pihak PT GMTD belum memberikan keterangan resmi terkait ketidakhadiran mereka dalam rapat tersebut.(*)

  • Penulis: Ancha

Rekomendasi Untuk Anda

  • Program Wanatani BPDAS Sulsel di Mamasa Diduga Gagal, ada Aroma Laporan Fiktif

    Program Wanatani BPDAS Sulsel di Mamasa Diduga Gagal, ada Aroma Laporan Fiktif

    • 0Komentar

    MAMASA, Sulbarupdate.id – Program Wanatani yang digulirkan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Sulawesi Selatan di Kabupaten Mamasa menuai kritik tajam. Proyek yang berjalan sejak tahun 2023 dengan kucuran anggaran miliaran rupiah tersebut dinilai gagal total di lapangan. ​Salah satu titik yang menjadi sorotan adalah Desa Bubun Batu, Kecamatan Mamasa. Meski anggaran yang digelontorkan untuk […]

  • Profil Kasat Reskrim AKP Fredy, 5 Bulan Menjabat, Bawa Perubahan di Polres Majene

    Profil Kasat Reskrim AKP Fredy, 5 Bulan Menjabat, Bawa Perubahan di Polres Majene

    • 0Komentar

    MAJENE, Sulbarupdate.id – Baru lima bulan mengemban amanah sebagai Kasat Reskrim Polres Majene, AKP Fredy, telah menunjukkan taji dalam peta penegakan hukum di wilayah hukum Kabupaten Majene. Perwira kelahiran Pinrang, 13 Desember 1982 ini membawa semangat baru melalui serangkaian pengungkapan kasus besar yang sempat menyita perhatian publik. Sejak resmi menjabat, AKP Fredy dikenal sebagai sosok […]

  • Kadinsos P3A dan PMD Sulbar Tinjau Pembenahan Jaringan untuk Dukung Layanan Digital   

    Kadinsos P3A dan PMD Sulbar Tinjau Pembenahan Jaringan untuk Dukung Layanan Digital  

    • 0Komentar

    Mamuju, Sulbarupdate.id — Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A), serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sulawesi Barat, Darmawati, melakukan peninjauan langsung terhadap pembenahan jaringan internet di lingkungan kantor Dinsos P3A dan PMD Sulbar, Senin (12/1/2026). Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan penguatan jaringan, termasuk penambahan access point, berjalan sesuai kebutuhan dan mampu […]

  • DPP Perindo Resmi Pecat Anggota DPRD Polman Rudi Fair, Ini Alasannya

    DPP Perindo Resmi Pecat Anggota DPRD Polman Rudi Fair, Ini Alasannya

    • 0Komentar

    POLEWALI MANDAR – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) resmi memberhentikan Rudi Fair dari keanggotaan partai. Keputusan ini berdampak langsung pada posisinya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar (Polman). Pemberhentian tersebut dikonfirmasi oleh Ketua DPD Perindo Polman, Arham. Ia menyatakan bahwa tindakan tegas ini diambil karena Rudi dinilai tidak […]

  • Distribusi Perdana Pasca Berhenti, SPPG Mehalaan Salurkan 2.118 MBG

    Distribusi Perdana Pasca Berhenti, SPPG Mehalaan Salurkan 2.118 MBG

    • 0Komentar

    MAMASA, Sulbarupdate.id – Program Pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menyapa masyarakat di Kecamatan Mehalaan, Kabupaten Mamasa, pada Rabu (29/4/2026). Distribusi perdana setelah sempat vakum ini menyasar ribuan penerima manfaat, mulai dari pelajar hingga kelompok rentan. ​Kegiatan ini di bawah pengelolaan Yayasan Pallawa Lipu Grup SPPG Mamasa Mehalaan Barat. Guna memastikan kelancaran di lapangan, Bhabinkamtibmas […]

  • ARB Kembali Sorot Dugaan Suap Menyuap Soal Dapur MBG dan Desak Percepatan Suspend SPPG

    ARB Kembali Sorot Dugaan Suap Menyuap Soal Dapur MBG dan Desak Percepatan Suspend SPPG

    • 0Komentar

    Sulbarupdate.id – Aliansi Rakyat Bersatu dijadwalkan kembali menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Barat pada 8 April 2026. Aksi ini merupakan bentuk lanjutan dari tuntutan mereka terhadap berbagai persoalan dalam program dapur MBG atau SPPG di wilayah Sulbar. Juru Bicara Aliansi Rakyat Bersatu, Galang, kepada media ini senin 6/4/2026, menyampaikan bahwa pihaknya […]

expand_less