Aktivis Kritik Pernyataan Gubernur Sulbar Soal Sarjana Cari Kerja ke Luar Negeri
- account_circle Ancha
- calendar_month Sab, 6 Jun 2026
- visibility 115
- comment 0 komentar
MAMUJU, Sulbarupdate.id – Pernyataan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), yang menyarankan agar para lulusan sarjana di daerah tersebut mencari peluang kerja ke luar negeri menuai kritik tajam.
Aktivis Sulawesi Barat, Akbar, menilai statmen tersebut merupakan bentuk kepasrahan politis sekaligus indikasi kegagalan pemerintah daerah dalam mengelola potensi lokal.
Menurut Akbar, pernyataan Gubernur SDK sangat ironis dan melukai ekspektasi generasi muda Sulbar yang telah menempuh pendidikan tinggi dengan harapan bisa berkontribusi membangun daerahnya sendiri.
“Meminta sarjana kita pergi ke luar negeri untuk mencari kerja itu sama saja dengan pemerintah daerah sedang cuci tangan. Ini adalah pengakuan tidak langsung bahwa Pemprov Sulbar di bawah kepemimpinan SDK gagal menciptakan iklim investasi dan lapangan kerja yang ramah bagi pemuda lokal,” tegas Akbar dalam keterangan persnya, Sabtu (6/6/2026).
Lebih lanjut, Akbar membeberkan tiga poin krusial mengapa pernyataan orang nomor satu di Sulbar tersebut patut dikritik.
Menurut Akbar, Sulbar saat ini membutuhkan lompatan pembangunan yang hanya bisa digerakkan oleh kaum intelektual muda. Jika para sarjana berbondong-bondong pergi ke luar negeri, Sulbar dikhawatirkan akan kehilangan sumber daya manusia (SDM) terbaiknya untuk membangun daerah sendiri.
Sulbar dikenal kaya akan sektor pertanian, perkebunan (sawit dan kakao), kelautan, hingga potensi pertambangan. Akbar mempertanyakan mengapa kekayaan alam yang melimpah ini tidak mampu dikelola dengan optimal untuk menyerap tenaga kerja lokal setingkat sarjana.
Ia menegaskan bahwa tugas kepala daerah adalah merumuskan kebijakan makro yang membuka keran lapangan kerja domestik, bukan justru menjadi ‘agen penyalur tenaga kerja’ ke luar negeri.
Akbar juga mengingatkan bahwa bekerja di luar negeri, terutama bagi lulusan baru (fresh graduate), memiliki risiko tinggi jika tidak dibarengi dengan proteksi dan kesiapan sistemik dari pemerintah.
“Sarjana itu dicetak untuk menjadi konseptor dan penggerak pembangunan di daerahnya, bukan diusir secara halus dengan dalih ‘menjemput peluang global’ hanya karena pemda tidak mampu menyediakan lapangan kerja di rumah sendiri,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Akbar mendesak Gubernur SDK dan jajaran Pemprov Sulbar untuk segera mengevaluasi cetak biru (blueprint) ketenagakerjaan di Sulawesi Barat.
Pemprov diminta fokus pada hilirisasi komoditas lokal, mendukung ekosistem startup dan UMKM berbasis digital, serta mempermudah regulasi investasi yang berorientasi pada penyerapan tenaga kerja lokal.
“Kami butuh solusi konkret di dalam daerah, bukan arahan untuk angkat koper meninggalkan Sulbar,” pungkas Akbar.(**)
- Penulis: Ancha
- Editor: Tim Redaksi
