SPI 2025: Sulbar Dalam Jerat Dinasti, Intervensi Tak Tergusur Angka 

Oleh: Muchtadin Al Attas,S.H.,M.H (Ketua Pusat Studi Antikorupsi dan Kebijakan Hukum Unsulbar)

KEMARIN, bertepatan dengan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, KPK merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2025. Namun, angka bisa menipu. Itulah pesan utama dari hasil SPI di Sulawesi Barat. Di atas kertas, skor integritas daerah ini tampak meningkat, seolah-olah birokrasi mulai berbenah. Tetapi di balik statistik yang indah, realitas politik menunjukkan wajah berbeda: hampir semua kabupaten masih berada dalam cengkeraman dinasti politik yang mengendalikan pemerintahan dari dalam maupun luar. Lonjakan skor bukan berarti hilangnya intervensi, melainkan paradoks integritas yang rapuh di bawah bayang-bayang kekuasaan keluarga.

Jika menengok hasil SPI 2024, wajah integritas Sulbar tampak muram. Pemerintah Provinsi Sulbar mencatat skor tertinggi dengan 70,80%, disusul Pasangkayu 69,93% dan Mamuju Tengah 68,21%. Mamuju hanya 65,45%, Polewali Mandar 63,44%, sementara Majene (60,67%) dan Mamasa (59,08%) terpuruk di dasar, menandakan lemahnya pengawasan dan masalah serius dalam tata kelola.

Namun, setahun berselang, SPI 2025 menghadirkan peta integritas yang berbeda. Sulbar secara keseluruhan naik menjadi 71,72%, dengan lonjakan paling mencolok di Mamuju Tengah yang melesat ke 79,23% dan masuk zona terjaga. Pasangkayu (76,25%) dan Mamuju (73,58%) berhasil keluar dari kategori rentan menuju waspada. Polewali Mandar pun naik ke 72,32%, meski tetap bertahan di zona rentan. Majene (68,57%) dan Mamasa (66,66%) masih tertinggal, memperlihatkan jurang ketimpangan yang belum tertutup.

Grafik perbandingan SPI KPK Sulawesi Barat tahun 2024 dan 2025:

Dinasti Politik dan Anomali Integritas di Sulawesi Barat

Lonjakan skor SPI 2025 di Sulawesi Barat tampak menjanjikan di atas kertas. Namun, realitas politik di lapangan menunjukkan wajah yang berbeda. Hampir semua kabupaten di Sulbar dikuasai oleh dinasti politik yang mampu mengendalikan pemerintahan dari dalam maupun luar. Dominasi ini menciptakan paradoks: angka integritas naik, tetapi praktik kekuasaan tetap sarat intervensi, patronase, dan ketidakmandirian birokrasi. Jika mengacu pada tiga dari enam dimensi Penilaian Integritas SPI KPK, ketimpangan itu terlihat jelas:

1. Intervensi: Integritas yang Terkungkung Dinasti

Intervensi politik menjadi dimensi paling nyata. Dinasti penguasa tidak hanya menguasai jabatan formal, tetapi juga memengaruhi proses birokrasi, pengadaan, dan distribusi anggaran. Aparatur sipil negara sering kali lebih tunduk pada arahan keluarga penguasa ketimbang aturan normatif. Lonjakan skor SPI bisa jadi mencerminkan keberhasilan menekan intervensi formal, tetapi praktik informal tetap berjalan di balik layar. Integritas birokrasi akhirnya terkukung oleh kepentingan dinasti.

2. Penindakan dan Deteksi Dini: Tumpul di Hadapan Kekuasaan

Penindakan pelanggaran dan deteksi dini korupsi masih lemah. Inspektorat dan aparat penegak hukum menghadapi kesulitan menembus lingkaran kekuasaan keluarga penguasa. Akibatnya, indikasi korupsi sering tidak ditindak sejak awal, atau baru mencuat setelah menimbulkan kerugian besar. Lonjakan skor SPI tidak otomatis berarti sistem pengawasan lebih tajam; justru kasus-kasus jual-beli jabatan, praktik cherry-picking dalam penanganan kasus dan proyek, hingga penyalahgunaan hibah menunjukkan bahwa mekanisme deteksi dini masih tumpul di hadapan kekuasaan dinasti.

3. Pelibatan Pegawai dan Masyarakat: Budaya Takut Melapor

Dimensi pelibatan pegawai dan masyarakat dalam pencegahan korupsi masih jauh dari ideal. ASN ragu melapor karena khawatir dimarginalkan, sementara masyarakat merasa laporan mereka tidak akan ditindaklanjuti. Dinasti politik menciptakan atmosfer ketakutan dan ketidakpercayaan. Tanpa perlindungan whistleblower yang nyata dan saluran pelaporan yang dipercaya, partisipasi publik hanya menjadi formalitas. Lonjakan skor SPI tidak cukup menjawab persoalan ini jika budaya takut melapor tetap mengakar.

Penutup

Kenaikan skor SPI nasional dan regional memang menggembirakan, tetapi jangan sampai menjadi alasan untuk berpuas diri. Anomali data dan realitas memperlihatkan bahwa angka integritas bisa menipu bila tidak disertai praktik nyata. Di bawah bayang-bayang dinasti politik, integritas birokrasi di Sulawesi Barat masih rapuh: intervensi tetap kuat, penindakan tumpul, dan partisipasi publik terbatas. Tantangan ke depan bukan sekadar menaikkan skor survei, melainkan membongkar dominasi dinasti politik yang menghambat lahirnya birokrasi yang benar-benar bersih dan berkeadilan. (*)