Breaking News
light_mode
Beranda » Mamuju » “Data Sudah Dikirm” Itulah Jawaban Bupati Mamuju Kepada Nakes Dan Guru

“Data Sudah Dikirm” Itulah Jawaban Bupati Mamuju Kepada Nakes Dan Guru

  • account_circle Sulbarupdate.id
  • calendar_month Sel, 6 Jan 2026
  • visibility 534
  • comment 0 komentar

Mamuju – Sulbarupdate.id – Di tengah gemuruh aspirasi yang berhari-hari bergema di halaman kantor bupati, akhirnya pintu dialog terbuka diruangan yang nyaman, selasa 6 Januari 2026.

Bupati menerima langsung perwakilan massa aksi guru honorer dan tenaga kesehatan, mereka yang selama ini menjaga ruang kelas dan ruang perawatan, namun masih menunggu kepastian nasib.

Dengan sikap tegas namun berwibawa, Bupati hadir bukan sekadar sebagai pemegang kekuasaan, melainkan sebagai pemimpin yang mendengar.

Tatapannya tenang, bahasanya terukur. seolah Ia menyampaikan bahwa tuntutan para honorer bukanlah jeritan yang jatuh ke ruang hampa, melainkan suara yang sedang diperjuangkan melalui jalur yang benar dan bertanggung jawab.

Dalam diskusi tersebut, Bupati Mamuju menyampaikan langkah – langkah yang sudah dilakukan Pemerintah Daerah sebagai bentuk perhatian dan tanggungjawab seorang pemimpin.

” Memang kami sudah mengirim (nama – nama honorer guru dan nakes) makanya teman – teman akan berangkat ke pusat untuk mempertanyakan sudah sejauh mana prosesnya” Ucapnya.

Selain mengirim data – data tersebut pihaknya juga aktif mempertanyakan hal tersebut ke kementrian terkait.

“Nanti teman – teman yang ingin mempertanyakan updatenya, silahkan ketemu saya tidak perlu repot repot demo lagi

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Mamuju juga mengaku telah menegur beberapa kepala Puskesmas yang merumahkan para tenaga honorer tanpa berkordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju.

Sementara ditempat yang Herman, SE Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Mamuju menyampaikan pihak sudah mengirim pengusulan tersebut, namun perlu diketahui ada mekanisme yang harus dilalui

” Dalam rangka menindak lanjuti surat bupati terkait usulan ke Menpan RB dan BKN itu sudah kita lakukan dan sudah diperlihatkan secara lansung dengan lampiran yang ada” Ucap Herman.

Lanjutnya, Tetapi kami selaku pelaksana teknis bahwa ada mekanisme terkait pengusulan formasi disetiap provinsi Kabupaten kota ingin mengusulkan baik itu CPNS maupun P3K.

“Mekanismenya dalam hal ini Pemda kita harus mengusul ke Menpan RB dulu, kemudian Menpan akan memperivikasi dan menvalidasi, setelah itu, mempan akan menetapkan apakah usulan tersebut diterima atau atau tidak” Sambungnya.

Masih herman, Ketika sudah diterima maka Menpan berikan ke kami dan kami akan umumkan seperti biasa, yang dimana didalamnya itu sudah ada persyaratan persyaratan yang ada kemudian tugasnya BKN, sesuai dengan sistem yang ada yang kami pakai secara nasional. Kemudian kami input masuk ke BKN untuk pengusulan NIP dan penetapan NIP untuk di terbitkan

Setelah seluruh rangkaian proses telah dilalui Pemerintah Daerah, pihaknya akan kembali berkunjung ke Kementrian terkait untuk mempertanyakan sudah sejauh mana prosesnya.

  • Penulis: Sulbarupdate.id
  • Editor: Am*

Rekomendasi Untuk Anda

  • HUT ke-62 Golkar, Welem Sambolangi Ajak Semua Elemen Bersatu Bangun Mamasa

    HUT ke-62 Golkar, Welem Sambolangi Ajak Semua Elemen Bersatu Bangun Mamasa

    • 0Komentar

    MAMASA, Sulbarupdate.id – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Mamasa memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 partai berlambang pohon beringin, Selasa (20/10/2026). Kegiatan berlangsung di Sekretariat DPD Golkar Mamasa, Jalan Poros Mamasa–Polewali, Desa Osango, Kecamatan Mamasa. Peringatan tersebut diisi dengan ibadah dan doa bersama. Ketua DPD Golkar Mamasa Bupati Mamasa, Welem Sambolangi, […]

  • Gubernur Sulbar Desak Relaksasi UU HKPD: Hindari Risiko ‘Shutdown’ Daerah

    Gubernur Sulbar Desak Relaksasi UU HKPD: Hindari Risiko ‘Shutdown’ Daerah

    • 0Komentar

    MAMUJU, Sulbarupdate.id – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, mengungkap kekhawatirannya terhadap ancaman krisis fiskal yang membayangi daerah. Hal ini dipicu pemberlakuan Pasal 146 UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) yang membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen pada tahun 2027. ​Dalam audiensi bersama organisasi kepemudaan (OKP) […]

  • Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud: Pembangunan Harus Sejalan Dengan Moralitas Iman

    Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud: Pembangunan Harus Sejalan Dengan Moralitas Iman

    • 0Komentar

    BALIKPAPAN, Sulbarupdate.id – Menutup lembaran tahun 2025, Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menyelenggarakan kegiatan “Dzikir dan Doa untuk Negeri” yang dipusatkan di Balikpapan Islamic Center (BIC) pada Rabu (31/12/2025). Mengangkat tema “Muhasabah Diri Raih Prestasi, Mewujudkan Balikpapan Madinatul Iman”, acara ini menjadi momentum bagi jajaran pejabat pemerintah dan elemen masyarakat untuk bersimpuh dalam refleksi spiritual sekaligus […]

  • Cegah Kelangkaan Obat, Dinkes P2KB Sulbar Distribusikan Logistik TBC ke Enam Kabupaten

    Cegah Kelangkaan Obat, Dinkes P2KB Sulbar Distribusikan Logistik TBC ke Enam Kabupaten

    • 0Komentar

    MAMUJU, Sulbarupdate.id – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P2KB) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bergerak cepat memastikan ketersediaan logistik Program Tuberkulosis (TBC) di seluruh wilayah Bumi Manakarra. Melalui Instalasi Farmasi Provinsi, Dinkes P2KB mulai menyalurkan stok obat dan alat pendukung ke enam kabupaten secara bertahap. Langkah ini diambil untuk menjamin fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes)—mulai […]

  • Implementasi PHTC, DKPPKB Sulbar Matangkan Pengembangan Desa Siaga TBC

    Implementasi PHTC, DKPPKB Sulbar Matangkan Pengembangan Desa Siaga TBC

    • 0Komentar

    Mamuju, Sulbarupdate.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat menggelar Pertemuan Koordinasi Pengembangan Desa Siaga TBC di Aula Andi Depu DKPPKB Sulbar, Jumat (27/2/2026). Program ini juga selaras dengan arah pembangunan daerah melalui konsep Panca Daya, yang menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia unggul dan […]

  • Desak Pemerataan MBG, Ribuan Massa Unjuk Rasa di DPRD Sulbar

    Desak Pemerataan MBG, Ribuan Massa Unjuk Rasa di DPRD Sulbar

    • 0Komentar

    MAMUJU, Sulbarupdate.id – Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sulawesi Barat (ASMARA) menggelar aksi damai di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Barat pada Senin, 29 Juni 2026. Kedatangan massa bertujuan untuk memberikan dukungan penuh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekaligus mendesak agar program nasional tersebut segera menyentuh wilayah pelosok, terutama daerah Tertinggal, Terdepan, dan […]

expand_less